Menhut: TN Kutai Bisa Dikurangi untuk Permukiman

Kompas 2009-09-07/Halaman  12 E-Paper Lingkungan

Samarinda – Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban menyatakan, luas Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur bisa dikurangi, yaitu bagian yang sudah dihuni penduduk dalam bentuk kantong-kantong permukiman atau enclave.

Areal yang bisa dikeluarkan cuma yang sudah dikuasai masyarakat selama puluhan tahun atau sebelum pengukuhan kawasan konservasi itu.

”Kalau orang sudah 30 tahun di situ, luas kawasan bisa dikurangi,” kata MS Kaban menanggapi pertanyaan pers seusai penanaman pohon di TVRI Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Sabtu (5/9) sore.

Taman Nasional (TN) Kutai seluas 198.629 hektar itu dikukuhkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan 1995. Pembalakan ilegal dan penguasaan oleh masyarakat untuk permukiman dan perladangan beberapa tahun terakhir telah menghancurkan 27 persen luas TN Kutai atau sekitar 53.000 hektar.

TN Kutai berada di wilayah administratif Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di habitat orangutan (Pongo pygmaeus morio) itu bermukim sekitar 23.000 jiwa yang merupakan warga tujuh desa di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah setempat mengusulkan areal seluas 24.000 hektar di TN Kutai dikeluarkan.

Hal itu diharapkan bisa mencegah penguasaan dan perusakan yang lebih luas.

MS Kaban mengakui bahwa pengambilan solusi untuk masalah TN Kutai lamban. Masalah penghancuran akibat penguasaan oleh masyarakat dirasakan sejak 10 tahun ini. Namun, hingga kini Departeman Kehutanan belum dapat menerapkan solusi apa pun.

”Masih perlu diklasifikasi semuanya (masalah). Atau mungkin lebih bagus, kawasan itu diubah statusnya,” kata MS Kaban. Penyelesaian TN Kutai dan kawasan konservasi lainnya diputuskan satu paket lewat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2005-2015, yang juga belum disetujui Departemen Kehutanan.

MS Kaban tak menjamin persetujuan RTRW Kaltim terwujud sampai akhir masa jabatannya. Ia membantah pernyataan hambatan pengesahan RTRW Kaltim terkait usul pengurangan kawasan budidaya kehutanan (KBK).

Pemprov Kaltim mengusulkan luas KBK dikurangi dari 9,7 juta hektar menjadi 7,6 juta hektar. Itu untuk menambah luas kawasan budidaya nonkehutanan (KBNK), dari 5,1 juta hektar menjadi 6,5 juta hektar. Salah satu cara pemangkasan KBK adalah mengurangi kawasan konservasi, seperti TN Kutai.

”Banyak masalahnya,” kata MS Kaban. Ada 17 provinsi selain Kaltim yang juga mengajukan pengesahan RTRW.

Departemen Kehutanan memang bersikap hati-hati untuk menyetujui RTRW. Itu karena pemerintah daerah kerap mengubah kebijakan melaksanakan RTRW di tengah jalan. Departemen Kehutanan tidak mau hal itu terjadi lagi.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, pemerintahan tidak bisa leluasa mengambil kebijakan apabila RTRW belum juga disetujui.

”Bagaimana kami bisa memberikan kepastian, misalnya kepada investor apabila RTRW belum juga disahkan,” kata Awang Faroek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: