Sertifikasi Keahlian Penyusun Amdal Makin Mendesak

 

Kompas 2009-08-31/Halaman E-paper  12 Lingkungan

Jakarta – Sertifikasi keahlian bagi penyusun analisis mengenai dampak lingkungan saat ini makin mendesak.

Setiap amdal akan dinyatakan gugur ketika penyusunnya tidak teregistrasi memiliki sertifikat lulus uji kompetensi. Ini berlaku mulai November 2009.

”Sertifikasi keahlian penyusun amdal ini untuk melindungi pengguna jasa atau calon pemrakarsa suatu usaha,” kata Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, Sabtu (29/8), saat acara penyerahan sertifikat keahlian penyusun dokumen amdal angkatan pertama di Jakarta.

Menurut Ary, 20 dari 43 peserta dinyatakan lulus uji kompetensi untuk angkatan pertama. Untuk angkatan kedua, 52 peserta akan ikut uji kompetensi.

Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi, dan Produksi Bersih Kementerian Negara Lingkungan Hidup Sri Tantri Arundhati mengatakan, sertifikasi itu telah menjadi kebutuhan sangat mendesak saat ini. Di seluruh wilayah Indonesia ada delapan zona uji kompetensi.

”Dari delapan zona itu diharapkan bisa segera dilakukan uji kompetensi serentak,” katanya. Untuk itu ada delapan kota besar sebagai tempat pengujian yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Samarinda, Manado, dan Makassar.

Diakui Ary, tanpa sertifikasi keahlian penyusun amdal, sering ditemukan lemahnya argumentasi maupun solusi terhadap dampak lingkungan. Kerap kali kesalahan bukan pada pemrakarsa usaha, tetapi penyusun amdal tidak memiliki kredibilitas.

Bambang Hartono, penerima sertifikat lulus uji kompetensi keahlian penyusun amdal angkatan pertama dari PT Kreasi Prima Consultant mengatakan, sertifikasi harus konsisten dilaksanakan oleh pemerintah.

Tanpa amdal

Ary mengatakan, saat ini masih banyak kegiatan usaha atau proyek pemerintah yang sudah berjalan meski tak ada amdal, seperti di bidang infrastruktur, fasilitas gedung perkantoran, dan rumah sakit.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup sudah mengajukan rancangan undang- undang untuk disetujui DPR, yang mengatur sikap tegas negara terhadap pemilik usaha atau pemrakarsa kegiatan atau proyek yang tidak memiliki amdal.

”Sanksi yang diterapkan bagi pemrakarsa adalah dicabut izin operasionalnya dan pejabat yang mengeluarkan izin tanpa amdal dipidanakan,” lanjutnya.

Menurut Ary, untuk menghindari sanksi, setiap pemrakarsa tanpa amdal diwajibkan memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan (DPPL).

Laporan pelaksanaan sesuai DPPL diwajibkan dua kali setahun disampaikan ke pemerintah.

”Sampai sekarang 6.811 institusi, baik swasta maupun pemerintah, sudah mengajukan permohonan persetujuan DPPL ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: