Pelaku Usaha Tolak Kluster

Kompas 2009-08-31/Halaman E-paper 19 Bisnis & Keuangan

Jakarta – Pelaku usaha perikanan menolak rencana pemberlakuan kluster perikanan tangkap.

Kluster yang membagi perairan dalam kapling-kapling pengelolaan tidak logis diterapkan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan tradisional.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Bambang Suboko, akhir pekan lalu, mengatakan, kluster yang memberikan konsensi pengelolaan kepada swasta atau konsorsium pengusaha rawan menimbulkan benturan dengan nelayan tradisional yang telah memiliki kearifan lokal untuk mengelola sumber daya laut.

Ia mengatakan, pelaku usaha tidak mudah menggandeng nelayan tradisional untuk terlibat dalam mengelola penangkapan ikan pada kapling perairan tertentu.

Penyebabnya, penangkapan ikan oleh nelayan tradisional bukan sekadar mata pencarian, melainkan tradisi hidup masyarakat pesisir.

”Nelayan tradisional punya cara sendiri mengelola dan melestarikan laut. Cara itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan pelaku usaha. Kalau rawan konflik, investasi tidak mau masuk,” kata Bambang.

Penerapan kluster perikanan tangkap dengan pemberian hak pengelolaan pada swasta atau konsorsium tertentu, lanjut Bambang, sebaliknya membuka peluang eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besaran guna meningkatkan pendapatan.

Sebelumnya, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Shiddiq Moeslim berpendapat, kluster yang membuka peluang penguasaan daerah tangkapan ikan oleh sekelompok atau konsorsium pelaku usaha berpeluang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan.

Alasan pemerintah menerapkan kluster perikanan tangkap guna memudahkan pengawasan perairan juga dinilai sulit efektif karena sarana pengawasan hingga kini masih minim dan aparat pengawasan belum optimal.

Direktur Lembaga Kajian Bisnis dan Kebijakan Perikanan Nelayan Center Adi Surya mengatakan, pembentukan kluster harus mampu mendorong efisiensi dan konservasi sumber daya.

Hal itu memerlukan dukungan manajemen perizinan, alokasi distribusi kapal per wilayah pengelolaan perikanan, kapal angkut, ataupun bahan bakar minyak.

”Kalau kluster tidak menghasilkan efisiensi usaha dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha, tidak usah bicara kluster,” ujar Adi.

Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung mengatakan, pasar internasional kini mensyaratkan produk perikanan yang terjamin

kesinambungan (sustainability) pasokannya. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya perikanan dalam pengelolaan perikanan sangat dibutuhkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: