Cegah Kayu Ilegal

Kompas 2008-08-28/Halaman 18 Bisnis & Keuangan

Jakarta – Mulai 1 September 2009 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diberlakukan. Sistem ini diharapkan dapat mencegah terjadinya transaksi kayu ilegal.

Hingga kini praktik pembalakan liar masih terjadi akibat buruknya manajemen kehutanan dan praktik korupsi.

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2009.

Guna memonitor pelaksanaan SVLK, Transparency International (TI) Indonesia dan Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme/MFP) menandatangani nota kesepahaman tentang rencana aksi strategis program pemantauan penerapan legalitas kayu, Kamis (27/8) di Jakarta.

Dengan lahirnya peraturan itu, pemerintah berupaya mereduksi perdagangan kayu ilegal. Akibat pembalakan liar, setiap tahun Indonesia rugi minimal Rp 32 triliun.

Selain itu kerugian lain berupa rusaknya infrastruktur, permukiman penduduk, dan lahan pertanian akibat bencana alam karena rusaknya hutan.

Peraturan Menhut No 38/2009 itu mewajibkan produsen kayu menginformasikan seluruh proses memperoleh dan menggunakan kayu secara transparan.

Sistem ini juga menerapkan pola lacak balak, yang akan membuat kredibilitas produk kayu Indonesia meningkat di pasar domestik dan dunia.

Menurut Sekretaris Jenderal TI Indonesia Teten Masduki, pemantauan harus dilakukan untuk memastikan peraturan Menhut itu berjalan baik di lapangan.

Dijelaskan, meski pemerintah gencar melancarkan operasi pemberantasan pembalakan liar, tetapi kekhawatiran pembalakan liar terus terjadi tetap ada.

Guna memantau pelaksanaan SVLK, kata Teten, masyarakat sipil akan dilibatkan, yaitu ikut memantau dan melaporkan berbagai hal berkait penerapan aturan tersebut.

”Masyarakat sipil berperan besar karena mereka yang menjadi korban pertama saat terjadi bencana alam akibat pembalakan liar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Program MFP Diah Raharjo. ”Kami ingin memperjelas posisi masyarakat sipil dalam memantau implementasi SVLK.

Tanpa pemantauan akan banyak muncul kerugian akibat perdagangan kayu ilegal,” kata Diah.

Menurut Anggota Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Taufik Alimi, SVLK muncul karena ketidakpercayaan terhadap sistem yang sudah ada. Sistem verifikasi legalitas kayu yang selama ini dibangun pemerintah ternyata belum cukup. Dibutuhkan sistem tambahan untuk meningkatkan kredibilitas produk kehutanan Indonesia.

Pemerintah, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Dephut Bambang Edi Purwanto, memang membutuhkan peran pihak luar sebagai pemantau, melengkapi pengawasan yang ada.

”Harapan kami, sistem ini memperkuat kredibilitas produk kehutanan Indonesia di pasar domestik dan dunia,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: