Lingkungan, 2009-08-22 Tak Ada Lagi Cumi-cumi di Kabaena

Link090822 Tak ada Lagi Cumi2 di Kabaena

TERUMBU KARANG

Tak Ada Lagi Cumi-cumi di Kabaena

SUATU subuh, 18 malam di bulan, sekitar 30-an perahu layar nelayan asal Pulau Makasar (Kabupaten Buton—saat itu) berbondong –bondong menuju Pulau Kabaena. Satu perahu diawaki antara tuju hingga delapan orang nelayan. Rombongan perahu itu menuju Pulau Kabaena selama 9 hingga 15 jam, tergantung kekuatan angin.

Di pesisir Pulau Kabaena mereka menangkap cumi-cumi dengan menggunakan jala. Jala adalah alat tangkap tradisional menyerupai jaring dengan mata yang lebih besar, antara 4 cm sampai 30 cm, berwarna gelap. Karena itu ikan atau tangkapan lain seperti cumi-cumi (Loligo spp) tidak melengket pada jaring melainkan digiring pada sebuah karung yang dipasang di tengah-tengah jala.

Waktu menjala ikan dan cumi yang baik adalah 21 – 24 malam bulan, yakni waktu yang dihitung nelayan mulai enam hari setelah purnama (15 malam bulan). Saat itu keadaan langit agak gelap sehingga memudahkan jala bekerja.

Menurut Maunta, salah seorang nelayan yang kini bolakbalik menangkap ikan di Manokwari (Papua), saat di Kabaena mereka menjala ikan paling banyak tiga kali sudah mendapatkan cumi-cumi hingga dua ton. Bahkan terkadang hasil tangkapannya ditinggalkan membusuk di pesisir pantai karena tidak bisa termuat oleh perahu mereka.

“Kabaena benar-benar menjadi gudangnya ikan dan cumi.Pada saat-saat tertentu bahkan tidak perlu menggunakan jala, cukup menurunkan sendok ikan untuk menangkapnya,” kata Maunta. “Ikan dan cumi itu berputar-putar mengitari batu pasi (karang, red) yang ada.”

Cerita gampangnya menangkap cumi dan ikan seperti disampaikan Maunta itu, adalah kisa masa lalu, yakni pada 1970-an, dan tentu pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah tahun 1980-an ceritanya sudah lain. Tidak ada lagi perahu nelayan Pulau Makasar yang berbondong-bondong menuju Kabaena.

Perahu-perahu nelayan Pulau Makasar dan nelayan di Kabupaten Buton pada umumnya sudah harus hijrah lebih jauh. Mereka membawa jala ikannya ke berbagai tempat, seperti Timor-Timur, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua. Itulah sebabnya penduduk Pulau Makasar dan Buton pada umumnya banyak yang menempati daerah-daerah tersebut hingga kini. Kecuali di Timor-Timur yang kemudian mereka eksodus, pasca kemerdekaan daerah itu.

Menghilangnya ikan dan cumi-cumi di pesisir Pulau Kabaena dan pesisir Pulau Buton lainnya, termasuk Kepulauan Wakatobi (Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko) di Sulawesi Tenggara, seiring dengan rusaknya terumbu karang sebagai tempat ikan dan biota laut lainnya berlindung. Walau demikian, masih banyak nelayan yang belum menyadari hal itu sehingga masih banyak yang merusak terumbu karang untuk kepentingan tertentu, misalnya mengambil karang untuk bahan fondasi bangunan.

Kenyataan yang memprihatinkan tersebut seiring dengan hasil survei yang dilakukan para peneliti Indonesia tahun 1984 mengemukakan fakta bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia yang dalam keadaan baik tinggal 5%, lumayan 29%, buruk, 25% dan sangat buruk mencapai 40%. Survei ini sebagai wujud partisipasi Indonesia dalam program ASEANAustralia, Living Coastal Resources, untuk memantau dan mengevaluasi sumberdaya laut di Asia Tenggara.

Temuan terebut tentunya mengejutkan banyak orang, termasuk para pengambil keputusan di negeri ini, yang kemudian menimbulkan kesadaran akan perlunya diambil tindakan-tindakan untuk melindungi dan melestarikan ekositem yang sangat berharga ini.

Untuk melindungi dan mengelola terumbu karang di Indonesia maka 1 September 1998 resmi diluncurkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang disebut Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), yakni program jangka panjang yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kini, Kabupaten Buton dan Wakatobi adalah dua diantara kabupaten lain, seperti Selayar dan Pangkajene (Sulawesi Selatan), Sikka (Nusa Tenggara Timur), Biak dan Raja Ampat (Papua) yang mendapat program Coremap yang didanai oleh World Bank. Sementara Asia Development Bank membiayai Kota Batam, Bintan (Kepulauan Riau), Natuna (Riau), Nias Selatan (Sumatra Utara), Tapanuli Tengah (Sumatra Utara) dan Mentawai (Sumatra Barat).

Menurut Ketua Tim Konsultan Coremap Kabupaten Buton, Dr Ma’ruf Kasim, sejak tahun 2007 ada 43 desa di 13 kecamatan yang masuk dalam wilayah Coremap II, yaitu Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Kadatua, Siompu, Siompu Barat, Batauga, Sampolawa, Wabula, Siontapina, Lasalimu Selatan, Batu Atas, dan Talaga Raya.

Pulau Kabaena seperti yang dikisahkan nelayan, Maunta, sebagai gudangnya ikan dan cumi-cumi pada tahun 1970-an, kini tidak lagi masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton, dalam pemekaran tahun 2003 masuk pada wilayah Kabupaten Bombana. Namun demikian dalam kawasan perairan pesisir Kabaena sangat dekat dengan Mawasangka, Sioumpu dan Talaga Raya yang mendapat program Coremap tersebut.

Salah satu konsep dari program Coremap adalah menyediakan daerah perlindungan laut sebesar 10% dari total luas karang. “Biasanya satu zona kita proteksi 200 m x 300 m dalam satu desa,” kata Ma’ruf yang juga dosen Fakultas Perikanan Universitas Haluoleo, dalam wawancara dengan Kendari Pos beberapa waktu lalu.

Penentuan lokasi zona tangkapan terlarang tersebut ditentukan sendiri oleh nelayan kemudian dijaga pula oleh nelayan setempat dalam bentuk lembaga pengelola sumberdaya terumbu karang (LPTK). Tak jauh dari zona terjaga tersebut, nelayan diperbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Di sekitar itu sudah cukup banyak ikan sebagai keliaran dari zona terjaga.

Ma’ruf menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam program Coremap cukup penting sehingga dibentuk tiga macam kelompok masyarakat, yakni Pokmas Konservasi untuk mengevaluasi terumbu karang, Pokmas Wirausaha untuk membuat usaha-usaha produktif desa, serta Pokmas Wanita guna meningkatkan partisipasi wanita dalam pelestarian terumbu karang. Untuk menggairkan pertisipasi masyarakat tersebut telah dikucurkan dana bergulir sebesar Rp 50 juta dan dana block grant Rp 100 juta per desa. “Tahun pertama, 2007, telah digulirkan kurang lebih Rp 4,3 miliar bagi desa-desa coremap. Sedangkan tahun 2009 sepenuhnya dana block grant sebesar Rp 2,4 miliar bagi 24 desa di Buton,” jelas Ma’ruf.

Pengelolaan program Coremap di Kabupaten Buton dinilai berhasil sehingga mendapatkan penghargaan tinkat nasional bersama-sama Kabupaten Raja Ampat (Papua). Karena itu kembali membuat program di beberapa desa baru dan pembentukan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) guna menambah luasan program (untuk mencapai 10% dari 7,7% yang sudah ada), dengan dana sekitar Rp 1 miliar. KKLD dimaksud meliputi Kecamatan Siompu (Liwuto Ngkidi), Kadatu, Mawasangka, Talaga, dan Kecamatan Batu Atas.

Berdasarkan hasil monitoring terakhir tentang kondisi terumbu karang pada lokasi program Coremap II di Kabupaten Buton cukup menggembirakan, persentase karang hidup (hard coral) 50% dinyatakan baik, demikian pula dengan 147 jenis spesies ikan karang yang ada. Berdasarkan laporan yang “indah” tersebut tentu masyarakat nelayan hanya mempunyai harapan akankah dan kapan untuk bisa kembali menangkap ikan dan cumi-cumi berton-ton seperti tahun 1970-an dulu? Jawabannya tergantung kita, terlebih nelayan itu sendiri. (m djufri rachim)
.

147 Spesies Ikan Karang

Ma’ruf Kasim: Berpotensi untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan

BUTON menjadi kabupaten sejak tahun 1959. Dalam perkembangannya kemudian di dalamnya mekar beberapa kabupatn dan kota baru, yakni Kota Baubau, Kabupaten Bombana dan Wakatobi. Daerah ini terletak pada posisi geografis antara 4,96° – 6,25° LS dan 120° BT – 123,34° BT, yang meliputi sebagian Pulau Muna, Buton dan sebagian wilayahnya berada di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan 2.488,71 Km2 dan luas wilayah lautan 21.054,69 Km2.

Berdasarkan kenyataan wilayah lautan yang luas tersebut maka terumbu karang memiliki nilai yang sangat penting bagi ekosistem dan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Buton. Data menunjukkan bahwa kawasan Buton memiliki keanekaragam hayati yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di dunia. Bahkan beberapa ahli karang dan ikan karang dunia menyatakan bahwa kawasan perairan Buton termasuk kawasan karang dunia yang memiliki keanekaragaman hayati karang sangat besar.

Kekayaan terumbu karang yang besar di Kabupaten Buton merupakan modal yang besar untuk membangun daerah serta untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang kehidupannya sangat tergantung dari ekosistem pesisir. Sektor perikanan dan pariwisata bahari diharapkan akan menjadi penggerak utama roda perekonomian Kabupaten Buton.

Karena itu maka kehadiran Coremap sebagai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di wilayah tersebut diharapkan bisa mengembalikan kejayaan masyarakat nelayan tempo dulu. Paling tidak mereka tidak perlu harus merantau jauh-jauh hingga ke Papua hanya untuk menangkap ikan. Harapan tersebut telah dijanjikan oleh hasil penelitian pada beberapa tempat/desa di lokasi Coremap Kabupaten Buton atas karang dan ikannya.

Berikut hasil monitoring terakhir tentang kondisi terumbu karang pada lokasi program Coremap II di Kabupaten Buton.

1. Terumbu Karang
Hasil peneilitan pada 16 daerah perlindungan laut (desa-desa Coremap II) di Kabupaten Buton, menunjukkan persentase penutupan karang hidup (hard coral) yang masuk dalam kriteria baik (50 – 75%), ditemukan pada 2 lokasi DPL yaitu di Desa Wabula Kecamatan Wabula sebesar 62,62% dan Desa Kaofe Kecamatan Kadatua sebesar 62,32%. Sedangkan penutupan karang hidup yang termaksud dalam kriteria sedang (25 – 49,9%) ditemukan pada 9 lokasi DPL yaitu Desa Waturumbebata (44,44%) dan Lakorua (30,44%) di Kecamatan Mawasangka Tengah, Desa Majapahit (43,6%) Kec. Batauga, Desa Kumbewaha (45,9%) Kec. Siontapina, Desa Uemasi (39,9%) dan desa Waonu (26,28%) Kec. Kadatua, Biwinapada (37,58%) Kec. Siompu , serta Desa Lande/Gerak Makmur (28,92%) dan Desa Tira (26,18%) Kecamatan Sampolawa.

Sedengkan penutupan karang mati sebagai indikasi kerusakan karang dan masuk dalam kriteria buruk (0 – 24,9%), berdasarkan hasil peneilitan ditemukan di lima lokasi DPL yaitu di Kec. Mawasangka Timur, tepatnya di desa Bungi (12,72%) dan desa Lasori (5,16%), Kec. Siompu di Desa Wakinamboro (21,66%) dan Desa Tongali (13,94%) serta Kec. Batauga di Desa Lapanair (11,14%). Karang mati ini terdiri dari karang keras (hard coral) yang baru mati (DC), karang yang telah lama mati dan ditumbuhi algae halus (DCA), dan patahan atau hancuran karang (Rubble, R).

2. Ikan Karang
Hasil survei dengan menggunakan Belt Transek Permanen di 16 daerah perlindungan laut desa dampingan Coremap II Kabupaten Buton di dapatkan, 147 jenis spesies ikan karang dari 28 family. Dari ke 147 jenis spesies ikan karang tersebut, 66 jenis tergolong dalam kategori ikan mayor, 62 jenis ikan target dan 19 jenis spesies ikan lainya adalah ikan indikator dari family Chaetodontidae. Pada 147 Jenis spesies ikan karang tersebut ditemukan jumlah spesies ikan karang paling tinggi adalah dari family Pomacentridae 31 jenis, Chaetodontidae 19 jenis, Labridae 10 jenis, Seranidae 10 jenis, dan Achanthuridae 9 jenis.

Dari hasil pengamatan dengan menggunakan Belt Transek menunjukkan jumlah jenis spesies ikan karang terbanyak ditemukan pada Daerah Perlindungan Laut Desa Tira dan Desa Uwemasi masing-masing 39 jenis spesies ikan karang sedangkan yang terendah terdapat di Daerah Perlindungan Laut Desa Lampanairi dengan 19 jenis spesies ikan karang.

Data tersebut di atas menjukkan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu signifikan antara persentase penutupan karang dengan jumlah jenis spesies ikan karang pada Daerah Perlindungan Laut di Wilayah Dampingan Coremap II Kabupaten Buton. Ada beberapa wilayah dengan penutupan karang hidup 62,32% hanya mempunyai 21 jenis ikan ikan karang bila dibanding dengan Daerah Perlindungan Laut Desa Bungi dengan hanya 12,72% penutupan karang hidup tetapi memiliki 35 jenis spesies ikan karang.

Berdasarkan temuan tersebut maka Ketua Tim Konsultan Coremap Kabupaten Buton, Dr Ma’ruf Kasim menyatakan dari 43 jumlah Daerah Perlindungan Laut yang dimiliki Kabupaten Buton, disamping berpotensi untuk mengembalikan kondisi ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Buton secara keseluruhan juga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai site-site penyelaman baik untuk tujuan wisata maupun untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. (m djufri rachim)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: