Kekerasan di Bencana Berpotensi Langgar HAM

Media Sultra 2009-08-20/Halaman 20 Selekta

Kendari– Komisi Nasional (Komnas), Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM di kabupaten Bombana.

Kekerasan tersebut ditemukan semenjak dibukanya pertambangan emas hingga saat ini. Dugaan pelanggaran HAM ini bisa juga akibat kebijakan Bupati Bombana Atikurrahman yang seolah-olah melakukan horizontal di sejumlah kawasan pertambangan emas di daerah itu.

Dugaan pelanggaran HAM itu ditemukan Komnas HAM setelah turun langsung ke Bombana menemui sejumlah korban yang bergabung dalam kelompok 69 korban kekerasan aparat kepolisian beebrapa waktu lalu.

Komnas HAM juga menerima laporan banyaknya korban jiwa yang tertimbun tanah longsoran saat melakukan kegiatan pendulangan emas, perampokan dan kriminal lainnya.

Meski ada dugaan kekerasan, namun Komnas HAM belum dapat memastikan apakah polisi yang bersalah atau tidak. Apalagi informasinya masih simpang siur.

Anggota Komnas HAM bidang Pemantauan dan Perlindungan, Nurkholis Selasa siang (18/8), menyatakan, saat ini pihaknya telah mengumpulkan beberapa informasi baik dari korban kekerasan aparat kepolisian, warga yang bekerja pada salah satu perusahaan tambang maupun dari pihak kepolisian.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan geburnur Nur Alam dan wakil gubernur Saleh Lasata membahasa konflik yang terjadi disana. Komnas HAM juga berencana menemui Bupati Bombana.

Komnas HAM akan memfokuskan penanganan korban jiwa yang tertimbun tanah. Sementara untuk tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Program Polda Sultra. Khusus korban jiwa yang tertimbun tanah diperkirakan mencapai puluhan orang.

“Bagi kami banyak atau sedikitnya korban jiwa, itu bukan persoalan, karena satu nyawa itu juga sama nilai dengan banyak nyawa. Pelanggaran HAM tidak saja karena adanya tindakan kekerasan oknum tertentu tapi korban yang tertimbun tanah bisa saja dikategorikan pelanggaran”, ungkapnya.

Menurut Nurckholis, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di lokasi pertambangan, Komnas HAM kemungkinan besar akan merekomendasikan kepada pemerintah Bombana dan Pemrov Sultra agar menghentikan sementara (moratorium) pertambangan sambil dilakukan evaluasi.

“Menurut kami ini menjadi potensi pelanggaran HAM yang banyak kalau tidak diatur atau diintervensi oleh pemerintah. Kalau kota kroschek, problem utamanya adalah soal pertambangan itu sendiri dan itu harus diproses”, ungkapnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: