Perusahaan Hanya Boleh Memiliki Satu IUP

Media Sultra 2009-08-19/Halaman Utama

Kendari– Para investor tambang baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai saat ini harus siap-siap menertibkan sejumlah perusahaan.

Undang-Undang (UU) Mineral dan batu bara (Minerba) nomor 4 tahun 2009 yang baru tidak memberikan peluang kepada investor untuk memecah atau mendirikan perusahaan menjadi beberapa bagian seperti yang terjadi di beberapa daerah di Sultra saat ini.

Pada saat diberlakukannya UU Minerba yang direncanakan Oktober nanti, suatu badan usaha hanya boleh mengantongi satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Mineral Sultra, Burhanuddin, pekan lalu.

Kata ia, pembatasan itudialkukan agar perusahaan bersungguh-sungguh memenuhi kewajibannya, seperti pengelolaan dan pemamntauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas media lingkungan.

“Badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan tambang harus benar-benar benefit. Perusahaan wajib menyiapkan dana kesungguhan dan dana jaminan reklamsi pasca tambang.

Dan itu hanya bisa dilakukan perusahaan besar, bukan perusahaan kelas teri yang mempunyai beberapa izin”, ungkapnya.

Menurut Burhanuddin yang juga Ketua Pehimpunan Pertambangan Indoensia (Perhapi) Sultra, pemberian IUP mapun IUPK tidak menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang kadang kala diterbitkan hanya diketahui Bupati dan Dinas terkait.

Ke depan, Pemda atau Pemrov yangmemiliki Wilayah Izin Pertambangan (WIUP) harus melakukan pelelangan umum secara terbuka di media cetak  agar dapat diketahui masyarakat luas dan memudahkan untuk kontrol.

“Pokoknya nanti tidak ada lagi kucing-kucingan menerbitkan izin, publik harus mengetahui semua kegiatan di wilayahnya. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, jelasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: