Demam Emas di Sekotong

Kompas 2009-8-12/E-Paper Halaman 21  Bisinis & Keuangan

Doty Damayanti

Asiah (50), warga Dusun Sayong, Desa Sekotong Bawah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sudah tiga bulan ini meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh tani. Perempuan itu memilih menjadi buruh pembersih tanah sisa pengolahan emas.

Tugas Asiah memasukkan tanah ke karung. Tanah itu adalah campuran dari batuan mengandung emas yang sudah dihancurkan kemudian diolah alat yang disebut gelundung untuk memisahkan kandungan emasnya.

”Lumayan, upahnya Rp 1.500 per karung. Kalau sehari bisa dapat 10 karung, sudah cukup lah,” ujarnya. Senin (27/7) pagi itu, ia dan tiga orang temannya saling membantu memasukkan tanah ke bekas karung terigu. Napasnya tersengal saat mengangkut karung seberat 30 kilogram itu ke atas tumpukan.

Warga lain ikut mengais rezeki dengan mendirikan usaha gelundung, seperti yang dilakukan Muhammad Nur, Kepala Dusun Sayong. Ia memungut upah Rp 30.000 per tabung gelundung yang disewakan.

Setiap kali memproses batuan perlu waktu tiga jam. Dalam sehari, ia bisa meraup Rp 360.000 dari menyewakan empat gelundung selama sembilan jam.

Banyak Asiah dan Nur lain di Kecamatan Sekotong. Ratusan warga di kecamatan sekitar 40 kilometer dari Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat (NTB), itu sudah setahun terakhir memilih mencari peruntungan dari menambang emas. Salah satu lokasi utama adalah Gunung Batu Montor dengan kadar emas tinggi, setara kadar emas yang ditambang PT Newmont Nusa Tenggara di Pulau Sumbawa.

Kegiatan menambang dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah. ”Masyarakat merasa mereka berhak menambang, toh sudah ada kesepakatan dengan yang punya tanah,” kata Udin, salah satu perantara pemilik tambang dengan pengijon.

Pengijon adalah pembeli emas hasil tambang rakyat tersebut sekaligus pemberi modal. Udin mengatakan, pengijon bukan hanya berasal dari sekitar Mataram, tetapi juga dari Jakarta dan Surabaya.

”Teman saya pernah dapat emas tiga kilogram selama sebulan, nilainya sekitar Rp 750 juta, padahal modalnya cuma Rp 50 juta,” kata Udin.

Siapa yang tidak tergiur. Warga pun ramai-ramai menambang. Padahal, aktivitas tambang emas oleh rakyat ini berisiko besar. Kegiatan menambang pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan. Lubang masuknya kadang hanya pas tubuh. Tidak mengherankan, beberapa kali terjadi kecelakaan tanah ambruk yang memakan korban.

”Pekerja di sini biasanya mabuk dulu supaya berani,” kata Mangamir, warga Dusun Sayong, pemilik 12 tambang.

Menghentikan aktivitas pertambangan rakyat tanpa menimbulkan gejolak sosial jelas sulit. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi NTB Heriyadi Rachmad mengatakan, dalam jangka pendek, yang bisa dilakukan adalah melokalisasi kegiatan pertambangan di satu wilayah saja.

Tiga tahun lalu, Pulau Lombok sempat dinyatakan tertutup bagi pertambangan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.

Menurut Heriyadi, pemda mempertimbangkan bahwa Lombok yang sangat bergantung pada industri wisata perlu dijaga kelestarian lingkungannya. Kabupaten Sekotong memiliki potensi pantai yang tidak kalah dibandingkan Gili Terawangan.

Namun, perda tersebut tidak berlaku setelah pemerintah pusat mengeluarkan UU No 26/ 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU disebutkan semua perda yang ada harus menyesuaikan. Perda tata ruang provinsi diberi waktu dua tahun, sedangkan kabupaten tiga tahun.

Status aktivitas pertambangan di Pulau Lombok justru menjadi terbuka setelah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai penjabaran dari UU Penataan Ruang disebutkan, Pulau Lombok adalah andalan untuk sektor pertambangan.

”Kalau disebut sebagai andalan, sebenarnya tidak harus dieksploitasi sekarang, tetapi kalau dibutuhkan,” kata Heriyadi.

Pemda dalam dilema. Di satu sisi produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor pertambangan mencapai 37,8 persen, sementara jumlah tenaga kerjanya hanya 1,6 persen. Adapun PDRB dari pertanian yang menyerap 50 persen tenaga kerja hanya 21,42 persen.

Sejarah penambangan di Sekotong bermula saat Newmont Corporation menemukan potensi biji besi (porfirit) awal tahun 1990. Namun, cadangannya terlalu kecil untuk dieksploitasi.

Kepemilikan wilayah pertambangan Newmont dialihkan ke perusahaan tambang Indotan. Indotan mendapat surat izin penyelidikan pendahuluan sebagai persiapan aplikasi kontrak karya.

Namun, SIPP itu menjadi tidak berlaku dengan keluarnya Perda Nomor 11 Tahun 2006.

Kegiatan Indotan tetap berjalan tanpa izin sampai keluarnya surat pemerintah provinsi NTB tahun 2008 yang memerintahkan perusahaan menghentikan kegiatannya.

Perusahaan pun merelakan biaya operasional Rp 80 miliar selama masa eksplorasi tanpa hasil.

Berakhirnya izin perusahaan tambang itu justru menjadi awal dari eksploitasi tambang emas di Sekotong.

Para mantan pekerja dan kontraktor Newmont dan Indotan menggunakan data yang ada untuk menambang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: