Demo Soal Tambang Kembali Disuarakan

Kendari Ekspres 2009-08-04/Halaman 16 Sultra Raya

Rumbia-Sejak adanya tambang emas di Bombana berbagai aksi demo terkait tambang emas telah berlangsung hingga puluhan kali di Ibukota Bombana termasuk di lokasi tambang emas.

Pekan lalu atau tepatnya Jumat (31/7) sekitar pukul 11.30 Wita ratusan massa kembali menyerbu Kantor Bupati Bombana. Kedatangan massa ini disambut dengan penjagaan dan pengamanan ketat pihak kepolisian dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Bombana yang jumlahnya melebihi dari jumlah massa yang datang.

Dalam aksinya massa yang menamakan diri Chanel HAM Indonesia tersebut dengan koordinator lapangan, Sri Saputra Budilaras Huta mendesak Pemkab Bombana untuk segera menfasilitasi penyelesaian masalah hak alas tanah dan memberi pengakuan atas tanah-tanah di lokasi penambangan.

Mereka juga meneriakan bahwa kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh satuan Brimob terhadap masyarakat sipil pada tanggal 16 Juli 2009 adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia. Karenanya mereka mengutuk keras penembakan yang terjadi di lokasi tambang itu.

Selanjutnya Pemkab Bombana didesak untuk meninjau kembali izin kuasa pertambangan yang dikantongi oleh salah satu investor tambang emas dan juga menghentikan sementara aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh investor bersangkutan sampai persoalan perizinan dianggap selesai menurut undang-undang yang berlaku.

Dan jika dalam waktu 5 kali 24 jam segala tuntutan mereka tak mendapatkan respon dari pemerintah setempat, maka massa mengancam akan menduduki kantor Pemda Bombana hingga adanya penyelesaian yang melibatkan dan menguntungkan masyarakat serta pemilik lahan.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Bombana yang juga ketua tim penertiban tambang, Ir Slamet Rigay ST, MSi yang menemui para demonstran menjelaskan, penembakan yang dilakukan satuan Brimob di lokasi tambang belum lama ini adalah tidak lain merupakan tindakan untuk membela diri karena menghadapi dan mendapatkan serangan membabi buta dari sekitar seribu orang penambang.

Ia juga menegaskan, pemerintah setempat tidak bisa menghentikan aktifitas investor karena bila tindakan itu dilakukan, maka pihak investor dipastikan akan melakukan tuntutan balik.

“Kalau kita dihentikan aktifitas mereka, maka kita akan dituntut karena mereka sudah mengantongi izin eksploitasi apalagi mereka sudah memberikan pemasukan untuk daerah,” katanya sembari menuturkan, pemberian izin KP kepada setiap investor sudah melalui proses pengkajian dari instansi terkait.

Untuk membicarakan segala hal yang terkait dengan tuntutan massa yang datang itu, Slamet Rigay mengajak pihak Chanel HAM Indonesia untuk melakukan diskusi dan akan memberikan penjelasan lebih lanjut pada Kamis pekan ini (6/8) bersama sejumlah pihak terkait.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: