Abrasi Pantai di Jateng Capai 4.000 Hektar

Kompas 2009-07-03/E paper halaman 23 Nusantara

Semarang – Abrasi atau pengikisan pantai di Jawa Tengah mencapai 4.114,78 hektar akibat kerusakan hutan mangrove yang mencapai 96,95 persen. Meski sudah memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir, permasalahan pesisir harus diatasi secara terkoordinasi dan lintas administrasi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Jateng Djoko Sutrisno menyebutkan hal itu seusai pembukaan Jambore Mangrove Internasional di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jateng, Sabtu (1/8).

”Abrasi juga disebabkan tingginya gelombang laut beberapa tahun terakhir,” katanya.

Di pantai utara, abrasi mencapai 1.125 hektar. Wilayah paling luas terdapat di Kabupaten Jepara 1.125,5 hektar, Brebes (818 hektar), dan Pemalang (443,95 hektar). Di wilayah pantai selatan, abrasi terjadi di Cilacap dan Kebumen, dengan total seluas 874,54 hektar.

” Di Mangunharjo, misalnya, lahan yang terkena abrasi 100 hektar. Sudah ada sabuk pantai, tetapi baru sepanjang 1,4 kilometer dari panjang pantai 2,5 kilometer,” ucap Djoko.

Jambore mangrove yang diikuti mahasiswa dan aktivis lingkungan adalah salah satu upaya strategis untuk bersatu menyelamatkan pesisir Jateng dengan menanam mangrove. Sebanyak 51.000 bibit mangrove akan ditanam di Mangunharjo.

Dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Jateng Hadi Prabowo, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan, ke depan Jateng harus menjadi wilayah percontohan nasional untuk kelestarian mangrove.

2,5 juta bibit

Kepala Dinas Kehutanan Jateng Sri Puryono menargetkan 2,5 juta bibit mangrove ditanam pada tahun 2009.

Bibit ditanam di daerah-daerah yang akan dijadikan bank mangrove, yaitu Kabupaten Pemalang, Batang, Rembang, dan Kota Semarang.

Maraknya pembukaan lahan mangrove untuk kawasan komersial dan tambak kini mulai disadari masyarakat.

Guru besar Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang Sudharto P Hadi menyebutkan, gerakan swadaya mulai banyak dilakukan.

”Akan tetapi, pemerintah harus mengambil bagian lebih besar. Untuk membuat sabuk pantai, misalnya, terlalu berat bagi masyarakat untuk menanggung biaya yang dibutuhkan,” kata Sudharto.

Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, menurut Sudharto, sangat dibutuhkan.

Adanya perda tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disetujui DPRD Jateng bulan lalu tidak cukup jika hanya diterapkan secara administratif.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: