Dana Pengerukan Sungai Tertahan

Kompas 2009-07-29/E-Paper: Metropolitan Hal 25

Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeruk 13 sungai utama pada Juli ini terganjal aturan pengucuran dana. Dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar 150 juta dollar AS masih tertahan di pemerintah pusat sehingga proyek penanggulangan banjir belum dapat dimulai.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (28/7) di Balaikota DKI Jakarta, mengatakan, dana sekitar Rp 1,5 triliun itu sudah dikucurkan Bank Dunia ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Namun, dana itu belum dapat disalurkan ke Pemprov DKI karena belum diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah.

”Sebagian dana itu harus disalurkan sebagai penerusan pinjaman dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagian lainnya disalurkan sebagai hibah. Tanpa peraturan pemerintah yang khusus mengatur hal itu, dana pengerukan belum dapat dicairkan,” kata Fauzi Bowo.

Sebanyak 42 persen dana pinjaman akan ditanggung Pemprov DKI sebagai utang. Sisanya sebesar 58 persen akan ditanggung oleh pemerintah pusat karena sungai yang melintas antarprovinsi di luar Jakarta lebih panjang daripada yang di Jakarta.

Kesepakatan pinjaman itu sudah dilakukan pada 2008, tetapi belum mengucur ke DKI sampai sekarang. Target awal pengerukan dilakukan Mei, mundur menjadi Juli, dan kini molor lagi sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Jakarta memiliki 13 sungai utama yang tidak pernah dikeruk secara menyeluruh sejak 30 tahun lalu.

Sungai-sungai itu mengalami pendangkalan parah dan penyusutan daya tampung air sehingga mudah meluap saat puncak musim hujan.

Dana APBD

Sementara itu, pengerukan 19 anak sungai dan saluran air yang akan dibiayai dengan APBD juga belum dapat dimulai pada Juli ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Budi Widiantoro mengatakan, saat ini proyek pengerukan masih dalam tahap lelang.

Surat penawaran harga dari kontraktor peserta lelang dibuka pada 5 Agustus dan pengumuman pemenang pada akhir Agustus. Pengerukan anak sungai baru dapat dikerjakan September dan selesai pertengahan Desember.

Pemprov DKI mengalokasikan Rp 195 miliar untuk pengerukan kali, Rp 51 miliar untuk pembebasan lahan bagi normalisasi kali, dan Rp 31 miliar untuk normalisasi kali.

Dana itu sudah teranggarkan sejak awal tahun, tetapi baru dilelang pada pertengahan tahun.

Budi mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengeruk Kali Mati dan Kali Pademangan dengan kapal keruk hibah dari Belanda. Pengerukan ini dilakukan secara swakelola oleh Dinas PU.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar mengatakan, proyek pengerukan kali seharusnya sudah dilelang sejak awal tahun dan pengerukan dilakukan pada musim kemarau. Pengerukan sungai dinilai tidak akan efektif saat musim hujan.

Soal Bank Dunia, pihaknya menyarankan agar Pemprov DKI aktif melobi pemerintah pusat.

”Jangan hanya menunggu, Pemprov harus terus melobi sampai dana itu cair,” kata Dani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: