Izin KP Tumbuh Bak Jamur di Musim Hujan

Media Sultra 2009-07-27/Hal Utama

Kendari—  Nafsu pemerintah daerah mengejar pendapatan daerah dari sektor pertambangan tancap gas. Hal itu, terlihat dari jumlah jumlah izin Kuasa Pertambangan (KP), yang dikeluarkan oleh 9 bupati, minus kota Kendari, Wakatobi dan Muna yang berjumlah 278 izin KP sepanjang 2004 hingga 2008.

Dari 278 izin KP, 14 diantaranya masih penyidikan, 213 eksplorasi dan 51 izin eksploitasi. Setiap tahun para bupati khususnya di delapan kabupaten seakan berlomba-lomba menerbitkan izin KP.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Prov Sultra, daerah yang paling banyak menerbitkan izin KP kepada investor adalah Kabupaten Konawe 75 Konawe 75 KP, Konawe Uatra 70 KP, dan Buton 43 KP. Menyusul daerah lainnya Konsel 15 KP, Kolut 25 KP, Buton 15 KP, Bombana 16 KP, Kolaka 16 Kp, Kota Baubau 3 izin KP. Khusus kabupaten Buton sebagian izinnya adalah pertambangan aspal.

Pertumbuhan izin KP yang terus meningkat dalam kurun waktu yang singkat itu akibat berlakunya otonomi daerah sejak 2004 yang memberikan kewenangan kepada kepala adaerah untuk pengelolaan sumber daya alamnya.

Dan sayangnya, banyak bupati yang gagal mengurus daerah yang gagal mengurus daerahnya akibat kebijakan yang ceroboh, termasuk timbulnya permasalahan pada pengelolaan sumber daya alam yang justru menimbulkan konflik.

Tapi adapula, bupati/walikota yang membangkang terhadap atasannya dalam hal ini gubernur dan Mendagri. Mereka mengklaim memiliki kewenangan pengelolaan  sumber daya alam di daerahnya sehingga tidak perlu dilaporkan ke gubernur. Hal itu terjadi di beberapa daerah di Sultra yang belakangann  mulai dicairkan oleh Nur Alam.

Permasalahan

Banyaknya izin KP yang dikeluarkan oleh para bupati ternyata tidak diikuti naiknya kesejahteraan masyarakat atau berkurangnya angka kemiskinan di daerah secara signifikan.

Sebaliknya, masyarakat harus menerima dan menanggung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan.

Dari data terbaru yang yang dikeluarkan Badan Statistik Prov Sultra, penurunan angka kemiskinan saat ini hanya sekitar 1 persen lebih.

Belum optimalnya penerimaan dari sektor tambang disebabkan masih banyaknya yang permasalahkan dan kendala yang dihadapi pemilik izin KP.

Hasil kajian dan telaah masalah pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Sultra menemukan  sejumlah masalah di daerah, antara lain belum adanya regulasi yang mengatur tentang pertambangan umum, banyaknya izin pertambangan yang berada pada kawasan hutan, belum adanya izin pinjam paka sebagian KP, izin  yang tidak sesuai regulasi, kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dan minimnya kontribusi perusahaan pertambangan terhadaap pembangunan di daerah.

Hal itu belum termasuk kasus tumpang tindih lahan yang jumlahnya cukup banyak dan menyebar di hampir sekawasan pertambangan, dan dokumen pengelolaan lingkungan yang terkesan asal-asalan serta turunnya harga nikel yang memicu sebagian besar investor  tambanga gulung tikar.

Menurut Kadis ESDM Sultra, data menghadiri workshop AJI, akhir pekan lalu bahwa permasalahan ini muncul akibat pemerintah di kabupaten tidak pernah koordinasi dengan kami sebelumnya.  Kita berharap banyak yang diperoleh dari sektor pertambangan, tapi kenyataan kita justru memperoleh bagian yang sangat kecil dibandingkan pemerintah pusat.

Sebelumnya gubernur meminta kepada sejumlah buapti agar segera menertibkan KP yang bermasalah. Bahkan ia, pernah mengancam akan membekukan 74 KP di Konawe dan Konawe Utara akibat tumpang tindih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: