Selamatkan Teluk Kendari

Kendari Pos 2009-07-24/ Lingkungan: hal 6

Oleh: Munandar

Berdasarkan peta batimetri yang dikeluarkan TNI Angkatan Laut tahun 1993, menunjukkan kedalaman Teluk Kendari, bervariasi antara 2 hingga 10 meter. Kedalaman 2 hingga 4 meter meliputi daerah pinggiran teluk, sedang kedalaman 10 meter meliputi bagian tengah teluk yang memanjang ke arah muara.

Kini, kedalaman Teluk Kendari sudah jauh berubah dan Pemkot Kendari sudah bersedia mengeluarkan dana untuk penanganan pendangkalan Teluk Kendari.

Untuk menangani pendangkalan itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, dinilai wajar mengalokasikan dana bersama-sama dengan Pemkot menangani pendangkalan, karena sudah saatnya menjadikan Teluk Kendari sebagai milik bersama, kebanggaan bersama dan karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk menyelamatkannya. Teluk Kendari harus menjadi salah satu ikon daerah Sulawesi Tenggara.   

Peneliti PPLH-LP Unhalu, Sarlan Adijaya, saat ditemui beberapa hari lalu mengatakan, proses pendangkalan yang terjadi secara terus menerus dan disebabkan berbagai faktor, telah menyebabkan kedalaman Teluk Kendari berubah drastis.

“Pengukuran tim peneliti Unhalu tahun 2004, menunjukkan, kedalaman Teluk Kendari pada bagian tengahnya tinggal mencapai 3 meter hingga 4 meter, sementara pada bagian pinggiran teluk, khususnya pada bahagian Tipulu, Mandonga dan Anduonohu, praktis sudah menjadi daratan apabila air surut.

Ini berarti Teluk Kendari mengalami pendangkalan 1,83 meter setiap tahunnya, diperkirakan terdapat 36 juta meter kubik lumpur/sedimen di Teluk Kendari,” ungkapnya.

Fakta itulah yang direspon Pemkot Kendari, dengan mengalokasikan dana 3 milyar rupiah dalam APBD tahun 2008 untuk pengerukan Teluk Kendari. Pemkot melalui Dinas Kimpraswil Kota Kendari akan melakukan pengerukan lumpur/sedimen dengan menggunakan mesin pengisap lumpur yang memiliki kemampuan keruk, 500 meter kubik/jam.

Artinya, apabila total lumpur/sedimen yang akan dikeruk adalah 36 juta meter kubik, maka pengerukan akan berlangsung selama 72000 jam atau 900 hari atau lebih kurang 3 tahun dengan asumsi mesin tersebut beroperasi rata-rata 8 jam/hari.

“Menurut skenario ini, dalam 3 tahun mendatang Teluk Kendari akan kembali seperti yang dulu, teluk yang dalam dan dapat dilayari. Selain melakukan pengerukan lumpur/sedimen, Pemkot Kendari juga akan membangun kantung-kantung penahan lumpur pada setiap muara sungai.

Diperkirakan ada 17 sungai yang bermuara di Teluk Kendari, di antaranya yang paling besar adalah Sungai Wanggu,” terangnya.

Dosen Antropologi Unhalu itu melanjutkan, dari 17 sungai tersebut, hulunya terdapat di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan membangun kantung penahan lumpur diharapkan lumpur yang berasal dari sungai-sungai tersebut, dapat tertampung di kantung penahan lumpur, sehingga tidak langsung masuk ke teluk, sehingga teluk yang sudah digali tidak akan kembali mengalami pendangkalan.

“Upaya yang akan dilakukan Pemkot Kendari itu merupakan satu langkah maju yang luar biasa setelah bertahun-tahun masalah pendangkalan Teluk Kendari hanya menjadi diskursus belaka di kalangan aparat pemerintah, perguruan tinggi dan LSM.

Hanya saja, agar upaya tersebut dapat berhasil dan berkelanjutan, Pemkot perlu melakukan langkah-langkah lain baik dalam hal metode/pendekatan maupun pelibatan pihak-pihak lain untuk secara bersama-sama bertanggung jawab dalam pengelolaan Teluk Kendari,” sarannya.

Untuk langkah pertama katanya, Pemkot dengan kemampuan sendiri mengeruk lumpur dan memasang kantung penahan lumpur. Tetapi apabila hal ini menjadi satu-satunya cara dan hanya dilakukan oleh Pemkot sendiri, maka praktis upaya ini pasti  gagal.

“Kegiatan mengeruk lumpur dan memasang kantung penahan harus simultan dengan tindakan-tindakan lainnya, dan harus melibatkan pihak lain. Jika diidentifikasi maka paling tidak ada 6 komponen kegiatan yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan guna penanganan pendangkalan Teluk Kendari, yakni, mengeruk lumpur/sedimen, membangun kantung penahan lumpur pada setiap muara sungai, perbaikan perilaku masyarakat perkotaan terhadap pengelolaan sampah, penataan peruntukan dan pemanfaatan kawasan pesisir Teluk Kendari, rehabilitasi kawasan hutan yang gundul di daerah-daerah sekitar hulu sungai yang bermuara di Teluk Kendari, pencegahan praktek illegal loging atau menekan sekecil mungkin proses deforestasi.

“Komponen pertama sampai keempat merupakan tanggung jawab Pemkot, dan komponen kegiatan pertama dan kedua sudah dilakukan, sementara komponen kegiatan 3 dan 4 praktis belum dilakukan.

Padahal amburadulnya pengelolaan kawasan pesisir Teluk Kendari dan penanganan sampah perkotaan turut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses pendangkalan Teluk Kendari.

Terkait kegiatan pertama, Pemkot perlu mendahuluinya dengan kajian kelayakan lingkungan atau studi AMDAL sesuai dengan Permen LH nomor 11 tahun 2006 tentang kegiatan wajib AMDAL yang salah satunya menegaskan, pengerukan lumpur/sedimen dengan volume 50000 meter kubik ke atas wajib dilengkapi dengan kajian AMDAL,” paparnya.  

Komponen kegiatan kelima dan keenam, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe, mengingat hulu sungai berada di dua daerah kabupaten ini dan proses sedimen sebagain besar berasal dari dua daerah ini. Sementara Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap komponen kegiatan pertama sampai keenam. Baik dalam hal pendanaan, kebijakan maupun program.

“Memang betul Teluk Kendari terdapat di Kota Kendari, karena itu kewenangan pengelolaannya ada pada Pemkot Kendari sebagai Front Line, tetapi sumber dampak tidak semata-mata bersumber dari Kota Kendari tetapi juga dari Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe.

Makanya, kedua pemerintah daerah itupun, harus bertanggung jawab dalam penanganan pendangkalan Teluk Kendari. Selain menjadi tanggung jawab ketiga pemerintah kabupaten kota tersebut, karena sumber dampak bersifat lintas wilayah kabupaten kota, maka Pemerintah Provinsi juga harus bertanggung jawab dalam penanganan pendangkalan Teluk Kendari,” katanya.

Dikatakan, membiarkan Pemkot sendirian mengurusi lumpur/sedimen Teluk Kendari adalah tindakan tidak terpuji. Bagaimanapun, Kota kendari adalah ibukota provinsi. Secara umum, citra daerah Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan lingkungan juga akan sangat ditentukan oleh sejauhmana keseriusan semua komponen melakukan penataan terhadap Teluk Kendari, dan secara khusus baik tidaknya tata lingkungan kota, keindahan dan kebersihan kota akan ditentukan oleh sejauhmana kemampuan pemerintah bersama dengan masyarakatnya mengelola Teluk Kendari, menjaga kebersihan Teluk Kendari. 

“Sudah saatnya menjadikan Teluk Kendari sebagai milik bersama, kebanggaan bersama dan karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk menyelamatkannya. Teluk Kendari harus menjadi ikon daerah Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: