Kepentingan Daerah Perlu Dipertimbangkan Pemurnian Komodo Harus di Habitat Asli

Kompas 2009-07-24/E-paper: Lingkungan & Kesehatan hal 12

Denpasar – Surat keputusan Menteri Kehutanan yang membolehkan diambilnya 10 ekor komodo dari habitatnya harus dicabut. Jika komodo diambil dari habitatnya, daerah di Nusa Tenggara Timur itu akan dirugikan secara ekonomi.

Pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan seharusnya juga mempertimbangkan kepentingan daerah.

Demikian dikatakan Cyprianus Aoer (anggota DPR). Hal senada disampaikan Ketua DPRD Manggarai Barat Matheus Hamsi dan Koordinator Gerakan Masyarakat Antitambang (Geram) Manggarai Barat Bernadus Baratdaya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (23/7).

Di sela-sela Temu Kemitraan Usaha Pengusaha NTT-Bali di Denpasar, Bali, Kepala Dinas Pariwisata NTT Ans Takalapeta, Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah NTT Mech Saba dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Bali Nyoman Suwirya Parta mengungkapkan hal serupa.

Mereka dimintai tanggapannya terkait dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.384/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang izin menangkap 10 ekor komodo (5 pasang) dari habitat aslinya di Wae Wuul, Desa Macantanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, yang masuk wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT.

Komodo (Varanus komodoensis) itu akan dipindah ke Taman Safari Bali guna pemurnian genetik (Kompas, 23/7).

Menurut Cyprianus Aoer, surat keputusan itu secara tak langsung akan memiskinkan masyarakat Flores karena suatu saat nanti daerah itu akan kehilangan keunggulan sebagai daerah endemik komodo.

Mech Saba menambahkan, ”Komodo itu harta sangat berharga bagi pariwisata NTT. Kalau komodo dipindah, apalagi ke Bali, wisatawan yang gemar menyaksikan binatang langka itu barangkali akan membatalkan niat ke TN Komodo karena sudah bisa menyaksikan di Bali,” katanya.

Sementara itu, Bernadus menyatakan, koalisi Geram—terdiri dari 50 lembaga swadaya masyarakat—menolak tegas keputusan itu dengan alasan apa pun.

”Kami akan menghadang siapa pun yang akan memindahkan komodo. Bagi kami, SK Menhut itu bagian dari upaya sistematis untuk menghilangkan komodo dari tanah Flores,” katanya.

Pertimbangkan daerah

Ans mengakui, konservasi binatang langka, termasuk komodo yang endemik di Pulau Komodo dan sekitarnya, sepenuhnya kewenangan Menhut. Namun, dia mengharapkan, setiap keputusan hendaknya juga mempertimbangkan kepentingan daerah, dalam hal ini NTT, terutama Kabupaten Manggarai Barat tempat TN Komodo berlokasi.

Mengutip regulasi internasional, Ans menegaskan, komodo sebagai binatang purba seharusnya tetap menjadi koleksi utama daerah asalnya.

Matheus Hamsi yang dihubungi dari Ende, Flores, menyatakan keheranannya atas keputusan Menhut. ”Buat apa komodo dipindah ke Bali? Keputusan itu tidak masuk akal. Saya yakin rakyat Manggarai Barat, bahkan Flores, tak setuju. Komodo harus tetap di habitatnya,” ujarnya.

Nyoman Suwirya Parta mengaku belum mendengar rencana itu. Katanya, Bali tak cocok untuk pemurnian genetik komodo karena karakter daerahnya sangat jauh berbeda dengan habitat asli komodo di NTT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: