Mekanisme Ganti Tegakan Pohon Harus Berlaku

Kompas 2009-07-23/E-paper: Bisnis & Keuangan hal 18

Jakarta- Pemerintah harus memberlakukan mekanisme pembayaran tegakan pohon di kawasan hutan yang dicadangkan untuk kegiatan budidaya perkebunan.

Langkah ini akan mendorong investor yang telah memperoleh izin hak guna usaha atas tanah dari kawasan hutan, serius untuk berinvestasi.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Rabu (22/7), mengatakan, mekanisme ini harus diterapkan untuk seluruh jenis investasi yang memanfaatkan areal kawasan hutan.

”Selain mendapat pemasukan baru, cara ini juga membuat investor tidak menelantarkan izin HGU yang sudah didapat,” ujar Elfian. Pemerintah mencadangkan 32,1 juta hektar hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) dan saat ini tersisa 13,8 juta hektar.

Untuk perkebunan, Dephut sudah mencadangkan areal seluas 8,8 juta hektar. Sampai Desember 2008, Dephut sudah melepaskan 4,6 juta hektar HPK dan 2,4 juta hektar di antaranya sudah memiliki izin HGU.

Akan tetapi, Dephut menyesalkan baru 1,6 juta hektar yang ditanam komoditas perkebunan dan sisanya masih telantar.

Untuk itu, Greenomics Indonesia mendesak pemerintah segera menetapkan tarif atas tegakan pohon dalam areal yang sedang dimohon investor.

”Sudah bukan rahasia lagi ada pengusaha yang memohon izin pemakaian lahan di kawasan hutan untuk mengambil keuntungan dari tegakan kayu dengan dalih ingin membuka perkebunan kelapa sawit,” ujar Elfian.

Jual-beli sertifikat HGU

Kondisi ini diperburuk dengan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan tanpa melalui prosedur. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dephut Dwi Sudharto menegaskan, praktik seperti ini banyak terjadi di daerah.

Pengusaha yang telah memegang izin prinsip usaha perkebunan dari kepala daerah kerap langsung menebang pohon sebelum izin pelepasan hak kawasan hutan dari Menteri Kehutanan terbit.

Hal ini melanggar Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang.

”Bagi yang melanggar tentu harus menjalani konsekuensi hukum karena aturan melarang pemutihan (perkebunan yang merambah hutan). Dampak ekonomi terlalu besar memang (akibat penegakan hukum),” ujar Dwi.

Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Iwan Isa menegaskan, BPN akan menarik izin HGU atas tanah yang telantar. BPN juga bersikap tegas terhadap investor yang menelantarkan tanah.

BPN menyesalkan praktik jual-beli sertifikat HGU yang sudah terbit. Untuk itu, BPN akan lebih mengedepankan optimalisasi tanah yang ada ketimbang menerbitkan izin untuk areal baru.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mendesak pemerintah lebih serius mendukung sertifikasi lahan petani.

”Pemerintah pusat harus meningkatkan komunikasi dengan daerah agar program sertifikasi lahan petani bisa lebih efektif,” ujar Asmar Arsjad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: