Menhut: Perlu Keterpaduan Pengelolaan DAS Hulu-Hilir

Kompas 2009-07-21/Konservasi

Bogor— Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan, keterpaduan pengelolaan semua pihak dari hulu hingga hilir untuk menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) sangat diperlukan.

“Ini perlu dibicarakan serius bagaimana pengelolaan DAS terpadu, tidak sendiri dari hulu hingga hilir,” kata Menhut pada pembukaan “Workshop Internasional Membangun Kapasitas Para Pihak untuk Penyelamatan DAS” di Bogor, Selasa (21/7).

Kaban menegaskan, faktor utama penyelamatan DAS melalui hutan adalah manusia, yang selama ini melakukan “penekanan” pada hutan tanpa memerhatikan aspek konservasi.

Di lain pihak, ia menjelaskan bahwa upaya membendung pertumbuhan penduduk sangat sulit sehingga tuntutan pemenuhan kebutuhan dari sumber daya alam semakin besar.

Dari segi ilmu, menurut Kaban, Indonesia telah memiliki kemampuan. Karena itu, rehabilitasi DAS yang rusak secara terpadu harus segera dilakukan sehingga hasilnya sudah bisa dilihat pada 2015.

“Tiap tahun kita hanya bilang DAS rusak, tapi tidak ada langkah bersama ya tetap akan rusak juga,” ujarnya.

Kaban mengungkapkan bahwa kondisi DAS di Tanah Air sudah mulai mengalami degradasi sejak 1970-an dan berlanjut hingga kini.

Departemen Kehutanan (Dephut) mengidentifikasi 60 DAS terdegradasi sejak 2000. Berbagai faktor penyebabnya antara lain meluasnya lahan kritis, penebangan hutan, dan perambahan kawasan lindung.

Pengamat lingkungan hidup, Emil Salim, mengingatkan agar masyarakat mulai merubah cara berbisnis yang hanya melihat dari sisi ekonomi.

“Jika tidak 10 tahun ke depan sudah akan parah dampaknya”.

Kebijakan daerah juga dipertanyakan untuk menjaga DAS. Pendapatan asli daerah (PAD) jangan dijadikan bukti keberhasilan pemerintahan karena aspek lingkungan juga harus mulai diperhatikan.

“PAD jangan dijadikan ukuran. Bagaimana dengan pendapatan asli penduduk kalau begitu?” tambah Emil.

Tidak adanya pengawasan terhadap DAS membuat perusakan terjadi.

“Tidak ada polisi yang khusus mengawasi DAS, karena itu harus bisa jaga masing-masing.”

Pemerintah, tegas Emil, harus mulai memikirkan kebijakan yang mengharuskan mereka yang berada di hilir membayar demi keberlangsungan di hulu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: