Lembar Informasi 2009-07 Telaah Terhadap Kawasan Konservasi Sulawesi Tenggara

FS0907 Telaah Terhadap Kawasan Konservasi Sulawesi Tenggara

Para peneliti dari Lembaga Pengembangan Hukum Indonesia menyebutkan “akar dari berbagai persoalan dan konflik di dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ketidakadilan dalam alokasi sumber daya alam itu sendiri. Di sisi lain pengelolaan yang sentralistik telah mematikan potensi Pemerintah Daerah –termasuk peluangnya untuk mengembangkan daerah sesuai kebutuhan dan keinginan sendiri, dan tidak adanya hak dasar masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat disekitar mereka. Ketidakadilan dalam distribusi hasil-hasil sumber daya alam yang dilandasi oleh sistem politik yang represif dengan menarik aset-aset lokal tersebut ke Pusat, telah memberikan hasil yang sangat tidak signifikan terhadap daerah. Berbagai propinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Aceh, Riau, ataupun Irian Jaya justru merupakan daerah-daerah yang miskin dan pembangunan daerahnya paling tertinggal.”

Dengan demikian tak mengherankan munculnya tuntutan akan perimbangan keuangan pusat daerah, otonomi penuh atau bahkan keinginan untuk berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, pengakuan dan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam tak lagi mereka peroleh dan semakin dipinggirkan oleh pemerintah, melalui berbagai paket peraturan perundang-undangan sumber daya alam. Secara institusi, masyarakat adat telah dihapuskan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, yang menghapuskan sistem pemerintahan adat seperti Marga, Nagari ataupun bentuk-bentuk lain dan membuat unifikasi sistem pemerintahan Desa. Kajian mengenai Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi tidak dapat dipisahkan dari peta politik pemerintahan Pusat-Daerah-Desa tersebut. Oleh karena pada dasarnya Kawasan Konservasi tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan sumber daya alam pada umumnya.

Selanjutnya bagaimana dengan kawasan-kawasan hutan konservasi di Sulawesi Tenggara?

Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menyebutkan total luas kawasan konservasi hanyalah 7 persen atau sekitar 274,069 hektar dari daratan yang luasnya 2,600,031 hektar. Sisa dari luasan daratan tersebut terbagi dalam hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola Pemerintah Daerah. Saat ini sebagian dari luasan tersebut tengah di wacanakan untuk mengalami penurunan status dan dikelola untuk sektor pertambangan di sejumlah kabupaten.

Usulan ini tidak serta merta diterima, terutama karena alasan-alasan keseimbangan alam dan tak adanya kajian akurat yang dilakukan Pemerintah provinsi maupun Kabupaten atas dampak lingkungan pada masa-masa mendatang. Tapi di luar dari semua alasan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dikaji ulang untuk mempertahankan kawasan-kawasan konservasi ini. Aspek ini menjadi akar dari munculnya ketidaksepahaman atas pengelolaan sebuah kawasan.

Pertama dari sisi peraturan maupun perundangan. Saat ini terdapat sekitar 157 peraturan baik peraturan langsung maupun tak langsung yang mengatur tentang kawasan konservasi. Penelitian Lembaga Pengembangan Hukum Indonesia menunjukkan Indonesia tidak memiliki istilah yang baku terhadap kawasan yang dilindungi. Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menggunakan istilah Kawasan Lindung. Sementara itu Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE) cenderung menggunakan istilah konservasi. Direktorat yang memiliki tanggungjawab perlindungan sumber daya alam misalnya menggunakan istilah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ditjen PHPA), kendatipun sehari-hari mereka menggunakan istilah konservasi dan bukan perlindungan atau pelestarian. Baru-baru ini, melalui Keppres No. 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaiman telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

Dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998. Pemerintah menggunakan nama baru untuk Ditjen PHPA yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Perbedaan istilah ini tentu saja dapat memberikan konsekuensi hukum tertentu. Kedua, adanya dualisme kebijakan pemerintah yang di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan-kawasan tertentu dan menetapkannya sebagai kawasan konservasi, namun di sisi lain membuka peluang kawasan-kawasan tersebut untuk dieksploitasi. Ini dapat ditemukan di dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, di dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan di dalam SKB Menteri Pertambangan dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/08/MPE/1989 dan Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan, yang hingga kini masih berlaku.

SKB dua Menteri tersebut bahkan menegaskan bahwa di Kawasan Cagar Alam dapat dilakukan kegiatan pertambangan, termasuk di dalam kawasan yang akan ditetapkan sebagai Taman Nasional. Jika sebelumnya telah ada kegiatan tambang, maka kawasan tambang tersebut dikeluarkan dari penetapan taman nasional. Padahal, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE secara tegas menyebutkan bahwa di dalam Cagar Alam dan Taman Nasional tidak dibolehkan adanya kegiatan budi daya, yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Cagar Alam maupun Taman Nasional. Semestinya rujukan utama aturan mengenai kawasan konservasi adalah UU KSDHE, karena berdasarkan hierarki UU merupakan aturan yang paling tinggi. Apabila terdapat peraturan yang saling bertentangan, maka yang dijadikan acuan dan berlaku adalah UU.

Ketiga, adalah lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku perusak kawasan-kawasan konservasi. Berbagai aktifitas yang nyata-nyata mengancam atau bahkan telah merusak kawasan konservasi seringkali tidak dikenakan peringatan ataupun sanksi yang tegas. Ini dapat dilihat dari aktifitas pertambangan di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, Taman Nasional Lorentz (sebelumnya Cagar Alam), Taman Nasional Bunaken dan sebagainya.

Keempat, kuatnya egosektoral, yang terlihat dari rekomendasi dan ijin yang diberikan oleh Departemen Pertambangan untuk aktifitas pertambangan, baik di Taman Nasional Lorentz maupun Taman Nasional Kutai, kendatipun UU No. 5 Tahun 1990 melarang. Dengan adanya kebijakan yang mendua, penggunaan istilah yang tidak baku, lemahnya penegakan hukum dan begitu kuatnya egosektoral, maka jelas ada persoalan mendasar di dalam kebijakan besar pengelolaan sumber daya alam kita. Persoalan mendasar tersebut adalah tidak adanya visi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk visi pengelolaan kawasan konservasi.

Disinilah kelihatan adanya gap antara konsepsi yang bagus di dalam GBHN atau UU KSDHE, dengan tidak adanya impelementasi yang konkrit. Das sein tersebut ternyata tidak tampak di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan sebaliknya berbagai peraturan dibuat mendua atau justru mendukung upaya eksploitasi.

Tentu saja sejumlah kelemahan tersebut merupakan tantangan besar untuk mempertahankan kawasan konservasi, sekaligus membuatnya menjadi kawasan yang bisa memberi kontribusi besar pada kesejahteraan warga di sekitarnya.

Kajian tersebut juga merupakan cerminan dari pengelolaan kawasan-kawasan konservasi di Indonesia. Di wilayah kita, terdapat 13 kawasan konservasi dan 2 taman nasional yang membutuhkan kepercayaan diri cukup kuat untuk mempertahankannya, mengingat tekanan tak hanya datang dari investasi, tapi juga bersumber dari dalam institusi itu sendiri yang tak maksimal dengan anggaran dan kurangnya dukungan dari banyak pihak untuk ikut mempertahankan kawasan sebagian bagian dari kehidupan, keberlanjutan serta penopang ekonomi.

Untuk informasi lebih lanjut
Hubungi :

WWF Indonesia
INDARWATI AMINUDDIN

Jl. Bunga Matahari No. 43.
Kemaraya – Kendari
Telp. (0401) 3121437
e-mail: timkecil_kdi@telkom.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: