Kluster Dikhawatirkan Akan Rugikan Nelayan

Kompas 2009-07-21/E-paper:  Bisnis & Keuangan Hal 21

Jakarta – Komisi IV DPR meminta Departemen Kelautan dan Perikanan mengkaji ulang rencana penerapan kluster perikanan tangkap untuk pengelolaan perikanan. Penerapan kluster itu dikhawatirkan merugikan nelayan tradisional.

Ketua Komisi IV DPR Arifin Djunaedi, Senin (20/7), mengemukakan, pembentukan kluster perikanan tangkap dengan pemberian hak eksklusif kepada pihak tertentu untuk mengelola perikanan di suatu kawasan bertolak belakang dengan upaya peningkatan kemampuan nelayan tradisional.

”Kami akan menolak pemberlakuan kluster perikanan tangkap jika rawan merugikan dan menyingkirkan nelayan kecil,” ujar Arifin.

Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa negara menjamin setiap warga negara memiliki akses yang sama untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

Kebijakan pengelolaan perikanan tidak boleh membagi perairan Indonesia ke dalam kapling-kapling eksploitasi perikanan yang mengancam pencarian nelayan tradisional.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), pekan lalu, melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2008 soal Usaha Perikanan Tangkap yang memayungi kebijakan kluster perikanan tangkap.

Sekjen Kiara Riza Damanik mengingatkan, pemerintah hingga kini belum memiliki sarana, peralatan, dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan perairan.

Sementara itu, penerapan sanksi hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal selama ini jauh dari harapan. Hal itu dinilai menyulitkan pengawasan kluster perikanan.

”Penerapan kluster perikanan tangkap tanpa diimbangi dengan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas hanya akan menuai sejumlah pelanggaran baru,” ujar Riza.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Dedi Sutisna menjelaskan, kluster perikanan tangkap akan diberlakukan pada 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Cakupannya mulai dari tepi pantai hingga melampaui batas 12 mil perairan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kluster penangkapan ikan itu memberi hak eksklusif kepada pihak tertentu untuk mengelola kawasan tangkap.

Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria mengatakan, ”Nelayan kecil berpotensi paling dirugikan karena tidak memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan”.

Pemerintah, kata Arif, hingga kini belum tuntas menyusun rencana pengelolaan perikanan di 11 wilayah pengelolaan perikanan sesuai dengan mandat UU Perikanan tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: