Tim Yustisi Tertibkan Bangsal Kayu

Kendari Ekspres 2009-07-17/Halaman Depan

Kendari– Tim Yustisi Kota Kendari, terdiri atas, POM, Kodim, Polresta Kendari, Bagian Hukum, Dinas Kehutanan Kota Kendari, PPNS dan Satpol PP Kota Kendari, Kamis (16/7) kemarin, melakukan penertiban SITU dan SIUP terhadap pemilik usaha hasil hutan kayu yang ada di Kota Kendari.

Dari 13 titik sasaran penertiban, satu diantaranya tidak memiliki SITU, satu lainnya SITU yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi.

Ketua Tim Yustisi, Yusrianto SH MSi, di sela-sela penertiban, mengatakan, operasi ini dilakukan dalam rangka penerapan Peraturan Daerah tentang perlunya pemilik usaha kayu memiliki izin, baik SITU maupun SIUP sehingga ada kekuatan hukum bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas jual beli kayu.

“Operasi ini sangat membantu para pengusaha kayu, agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang illegal,” katanya.

Selain menertibkan izin usaha penjualan kayu, menurut Koordinator PPNS Kota Kendari itu, opersai ini juga sekaligus sosialisasi atas Perda No 17 tahun 2009 tentang

pengawasan, pengendalian dan pengujian/penjualan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Karena dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang atau pribadi atau pun badan yang melakukan penampungan kayu atau para pemilik bangsal yang memiliki SITU dan SIUP wajib mengantongi surat pengakuan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Kota Kendari.

Artinya, meskipun memiliki SITU dan SIUP, setiap pengusaha kayu atau pemilik bangsal kayu harus memiliki surat pengakuan dari pemerintah setempat sebagai legitimasi dari usaha mereka sebagaimana diatur dalam paraturan daerah tersebut.

Menurut Yusrianto, dari 13 bangsal kayu yang dikunjungi kemarin, belum satu pun memiliki surat pengakuan dari instansi terkait. Atas kondisi ini, pihaknya masih memberikan toleransi kepada pemilik bangsal untuk segera mengurus surat pengakuan ke instansi terkait.

“Kita belum bisa memberikan tindakan tegas kepada mereka, karena kami pahami bahwa mereka belum mengetahui jika ada peraturan yang mengatur tentang hal itu. Makanya, hari ini kami turun. Selain menertibkan izin-izin, kami juga mensosialisasikan peraturan yang baru itu.

Kami berharap, setelah kegiatan ini, mereka langsung mengurus surat pengakuan dimaksud, karena setelah ini kita akan turun kembali apakah mereka sudah mengantongi surat itu atau belum,” ungkapnya.

Pada operasi berikutnya, kata Yusrianto, pihaknya akan langsung menerapkan sanksi kepada para pemilik bangsal kayu yang belum mengantongi surat pengakuan dari pemerintah.

Sesuai Perda 17 tahun 2009 itu, para pemilik bangsal yang tidak mengantongi surat pengakuan dari instansi terkait diancam kurungan 3 bulan dan denda Rp 50 juta.

Salah satu pemilik bangsal kayu Arifiudin mengatakan respon positifnya terhadap perda baru tersebut.

“Kami senang adanya sosialisasi perda ini, karena inilah yang kami inginkan sebagai perhatian dari pemkot, untuk melindungi keberlangsungan usaha kami,” kata Arifiudin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: