Izin Penjual Kayu Banyak Bermasalah

Kendari Pos 2009-07-17Metro Kendari: Hal 9

Kendari–Beberapa penjual hasil kayu dan bukan kayu dalam Kota Kendari masih ada yang belum patuh terhadap aturan. Hasil operasi tim yustisi Pemkot menemukan adanya izin usaha yang bermasalah. Operasi bertujuan memastikan keabsahan izin usaha para penjual hasil kayu dan sumber bahan bakunya untuk mengantisipasinya maraknya perkembangan illegal loging.

Tim yang terdiri dari unsur Kodim 1417 Kenadri, POM, Polresta Kendari, Satpol PP Kota Kendari, UPT BPPHL Dinas Pertanian dan Kehutanan, bagian Hukum Pemkot Kendari melakukan penyisiran ke seluruh penjual hasil kayu dan bukan kayu yang ada di Kota Kendari selama dua hari.

Hari pertama operasi penertiban tersebut, tim menemukan beberapa tempat yang bermasalah izin usahanya. UD Selayar Putra di jalan Sasarani ditemukan izin usahanya sudah dua tahun tidak diperpanjang dan UD Barokha di jalan Made Sabara malah tidak mengantongi izin usaha sama sekali.

Mereka lansung diberi surat panggilan untuk menghadap ke Kantor Wali Kota Kendari.Penertiban izin usaha penjualan hasil kayu dan non kayu itu mulai menyisir para pengusaha hasil hutan itu di jalan Sasarani.

Tim yang dikoordinator PPNS Kota Kendari Yusrianto melanjutkan operasinya di jalan Made Sabara, Pasar Wua-wua dan Andonouhu. Namun, dari beberapa titik penjualan hasil kayu itu, hanya dua tempat usaha yang bermasalah izinnya.

Kepala UPT Badan Perlindungan Pengolahan Hutan dan Lahan Kota Kendari, H Adam menyatakan, operasi penertiban izin usaha penjualan kayu dan non kayu (rotan) tersebut dilakukan untuk meminalisir kemungkinan terjadinya upaya illegal logging.

“Kita sadari bahwa sumber bahan baku untuk penjualan kayu berasal dari luar daerah baik dari Konsel, Konawe, Konut, maupun dari Muna, namun muaranya ke Kota Kendari semua.

Itulah yang  menyebabkan pentingnya pengamanan hutan lindung dari ilegal loging dengan penertiban izin usaha tersebut dan mengawasi sumber bahan bakunya.

Ini juga dapat membuat perlindungan pada pengusaha penjualan hasil kayu dan non kayu (rotan),” jelasnya.

Koordinator PPNS Kota Kendari, Yusrianto menambahkan selain pengaman hutan lindung dan memberi kenyamanan usaha pada penjual hasil kayu, penertiban tersebut sekaligus sebagai langkah menyosialisasikanm Perda No. 7 tahun 2009 tentang pengawasan, pengendalian dan pengujian pengedaran/penjualan hasil kayu dan bukan kayu.

“Ke depan, semua yang mengusulakn perpanjangan izin atau bermohon izin usaha penjualan kayu dan bukan kayu, harus melampirkan legitimasi terdaftar di kehutanan.

Jadi, operasi ini sekaligus menghimbau kepada pengusaha penjualan kayu untuk mendaftar di BPPLH Kota Kendari. Nantinya, jika mereka tidak memiliki atau tidak terdaftar di Kehutanan maka dianggap usaha penjualan kayu itu illegal”, jelasnya,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: