Gagal Panen Diduga karena Penambangan

Kompas 2009-07-17/ E-Paper: Nusantara Hal 22

Tenggarong – Berkali-kali gagal panen, 150 petani Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berunjuk rasa dengan menghentikan aktivitas perusahaan pertambangan batu bara PT Kitadin, Kamis (16/7). Mereka menilai kegagalan panen akibat aktivitas penambangan itu.

”Aktivitas PT Kitadin mengakibatkan pendangkalan Sungai Alam yang menjadi sumber irigasi. Akibatnya, 150 hektar sawah tidak bisa ditanami dan empat tahun ini petani berkali-kali gagal panen,” kata Slamet Darmawan (33), juru bicara petani.

Ia mengatakan, 150 hektar sawah dikelola 200 keluarga petani, yang tergabung dalam 17 kelompok tani. Sumber air untuk irigasi berasal dari Sungai Alam. Karena dangkal, air sungai selalu meluap setelah hujan, merendam sawah, merusak tanaman padi, sehingga petani tak bisa panen.

Para petani Bangun Rejo, menurut Slamet, bisa dua kali panen dalam setahun dengan hasil tujuh ton padi per hektar. Nilai hasil panen sekitar Rp 8 juta per hektar. ”Sudah empat tahun ini petani tidak mendapat apa-apa, karena gagal panen,” katanya.

Para petani menuntut perusahaan untuk mengeruk dan mengembalikan fungsi Sungai Alam. Petani juga mendesak Kitadin mengganti rugi Rp 6,5 juta per hektar untuk satu kali gagal panen. Mereka sudah delapan kali gagal panen empat tahun ini.

”Pertemuan di Balai Desa Bangun Rejo pada Kamis siang menyepakati bahwa perusahaan akan mengembalikan fungsi irigasi Sungai Alam, tetapi masalah ganti rugi masih mengambang,” kata Slamet yang didampingi aktivis Walhi Kaltim.

Diblokade

Masih terkait penutupan tambang, 30 warga Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, juga memblokade jalan operasional perusahaan tambang batu bara PT Trubaindo Coal Mining sejak Rabu siang.

”Kami juga mengeluarkan kendaraan-kendaraan besar dari dalam lokasi tambang yang masuk dalam wilayah adat,” kata Kepala Adat Besar Dayak Bentian, Kecamatan Bentian Besar, Rusli Remusa Bae yang dihubungi dari Samarinda.

Rusli mengutarakan, aksi dilakukan karena Trubaindo dinilai belum melunasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga senilai Rp 40 juta per hektar. Warga cuma dibayar Rp 10 juta per hektar.

”Kami meyakini, pembukaan hutan yang juga masuk wilayah adat untuk pertambangan tidak dilengkapi dengan izin pemanfaatan kayu,” kata Rusli.

Manajer Hubungan Eksternal Trubaindo Chakri Promsirisan yang dikonfirmasi menolak berkomentar tentang penutupan jalan perusahaannya itu.

”Saya tidak tahu karena sedang berada di Thailand,” katanya langsung menutup telepon selulernya.

Kitadin dan Trubaindo adalah anak-anak perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk, yang bernaung dalam Banpu Public Company Limited, perusahaan pertambangan dan energi asal Thailand.

Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat Ajun Komisaris Besar I Wayan Sunartha mengatakan, aksi blokade jalan membuat aktivitas penambangan Trubaindo di lahan yang diklaim sebagai tanah adat Dayak Bentian terhenti meski tidak semuanya.

Aksi warga, lanjut Wayan, telah dilaporkan perusahaan kepada Polres Kutai Barat. ”Kami memeriksa pelapor untuk mengetahui masalahnya. Setelah itu, kami akan memeriksa warga yang terlibat dalam aksi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: