Ruko tak Miliki Amdal akan Ditindak Tegas

Kendari Ekspres 2009-07-16/Kota Ekspres: Hal 8

Kendari– Pemilik ruko di Kota Kendari yang tidak atau belum memiliki amdal bakal dikenakan sanksi. Hal ini ditegaskan kantor Lingkungan Hidup Kota Kendari. ” Kami akan memberikan tindakan tegas terhadap kegiatan usaha pembangunan ruko tersebut.

Tindakan tegas tersebut berupa penyuratan pemanggilan bagi para pengusaha, bila tidak mendapatkan respon pengusaha, maka persoalan tersebut akan dilaporkan ke Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Kendari, ” Kabid Tata Lingkungan dan Amdal Kota Kendari Anwar Sanusi SH kemarin saat ditemui diruang kerjanya.

Diapun mengatakan ‘pelaporan ke PPNS kita akan lakukan, bila selama tiga kali penyuratan, pihak pengusaha tidak memberikan respon. Kami telah melakukan penyuratan ke 60% perusahaan tersebut, tetapi hanya 10% yang datang dan sekitar 1 atau dua orang saja melakukan pengurusan amdal,”.

“Amdal ini sangat penting, sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, diantaranya berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja, saluran buang bangunan tidak mengganggu lingkungan sekitar, tenaga kerjanya diprioritaskan pekerja lokal, melakukan penanaman pohon, membuat tempat penampungan sampah, analisa kualitas tanah untuk menghindari terjadinya longsor dan memuat tentang tanggujawab pengusaha terhadap lingkungan,” jelasnya.

“Salah satu tanggungjawabnya, bila terjadi longsor, maka pengusaha tersebut akan bertanggung jawab.

Amdal ini juga sebagai salah satu perwujudan program walikota, terhadap kota yang teduh, nyaman, dan bersih. Apabila dijalankan pengelolaan lingkungan yang baik, maka program tersebut dapat dicapai,” tambah Anwar.

Saat ditemui ditempat berbeda, Kasubag Perundang-undangan Hukum Kota Kendari Laode Ary memgatakan, bila ada indikasi pelanggaran perundang-undangan, harus segera bertindak cepat unutk melapor ke PPNS, agar pelanggar perda mendapatkan tindakan tegas.

“Dinas terkait akan menjadi saksi sebagai penguatan berita acara, untuk dilanjutkan keproses hukum. Jadi kita harapkan proaktif dari dinas terkait, untuk melapor secara tertulis resmi kepada walikota, agar PPNS dapat melakukan tindakan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi minimnya kepemilikan Amdal di Kota Kendari, Ketua Komisi C DPRD Kota Kendari, Hikman Ballagi mengatakan, dirinya sudah cukup lelah mengingatkan pemkot untuk melakukan penertiban terhadap para pemilik usaha yang tidak ber-Amdal, namun sampai hari ini pemkot justru tinggal diam.

Bukan menyalahkan kata Hikman, tapi sampai mencapai 60 % jenis usaha yang tidak memiliki Amdal di Kota Kendari, itu bukan lagi kelalaian, tapi sudah kesalahan besar.

Untuk apa ada instansi yang menangani urusan Amdal jika tak bisa melakukan langkah-langkah penertiban. “Sudah sering mi kita kastau, tapi tetap tidak direspon,” kesalnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: