60% Usaha di Kendari tak Miliki Amdal

Kendari Ekspres 2009-07-15/Kota Ekspres: hal 8

Kendari- Pambangunan ruko, pelabuhan dan pembangunan lainnya yang merupakan kegiatan usaha, seharusnya diawali dengan pembuatan izin amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan- red).

Namun pembangunan kegiatan usaha di Kota Kendari terdapat sebanyak 60% tidak memiliki amdal. Amdal ini, merupakan salah satu syarat pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kenyataanya 60% kegiatan usaha tidak beramdal itu, rata-rata telah memilik IMB. Kabid Tata Lingkungan dan Amdal kota Anwar Sanusi SH saat ditemui disela-sela tugasnya, Selasa (14/7) kemarin mengatakan bahwa sampai saat ini, hanya 40% kegiatan usaha di Kota Kendari telah memiliki Amdal.

Menurutnya, IMB tidak boleh terbit sebelum adanya amdal. Proses amdal harus koordinasi dengan bagian tataruang, perizinan dan pengawasan kota, untuk melakukan Izin Prinsip (IP) berupa analisa peruntukan bangunan sesuai kawasannya dan setelah itu barulah amdal dapat diurus.

“Kebanyakan kegiatan pembangunan telah berjalan namun belum memilki amdal. Upaya penertiban telah dilakukan berdasarkan perda walikota No 4 tahun 2009 tentang penertiban kegiatan usaha yang belum memiliki amdal, melalui pengawasan dilapangan setelah itu, melakukan pemanggilan.

Namun pemanggilan telah dilaksanakan tetapi tidak juga dilaksanakan oleh pihak pengusaha. Salah satu penyebab ketidak pedulian perusahaan tersebut, karena rata-rata telah memiliki IMB sehingga malas untuk melakukan izin amdal,” tutur Kabid Tata Lingkungan dan Amdal kota tersebut.

“Pengurusan amdal sangat mudah melalui permohonan ke Lingkungan Hidup kota. Setelah itu masuk pada pembahasan dokumen dengan instansi terkait, berkenaan dengan kesesuaian kawasan, desain pembangunanya dan sertifikat kepemilikan.

Biaya pengurusan amdal diantaranya, amdal kelayakan lingkungan Rp 5 juta, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rp 5 ratus ribu, Standar Operasional Prosedur (SOP) Rp 250 ribu.

Semua pembiayaan ini, berdasarkan perda walikota No 4 tahun 2009. Apabila pembangunanya tidak layak untuk dilakukan, maka LH kota tidak melanjutkan pembuatan amdalnya,” tambahnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: