Pola Kluster Tak Adil buat Nelayan

 

Kompas 2009-07-14/E-paper; Bisnis & Keuangan  hal 19

Jakarta – Penetapan kapling-kapling penangkapan ikan di laut, atau sistem kluster, dinilai tidak adil buat nelayan. Alasannya, hingga kini belum ada organisasi nelayan yang kuat, yang dapat mengelola kawasan penangkapan ikan.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik, pelaksanaan sistem kluster akan membuka peluang dialihkannya hak pengelolaan kawasan penangkapan ikan untuk nelayan ke pengusaha besar.

”Akibatnya, partisipasi nelayan dalam memanfaatkan sumber daya makin tersisih,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/7).

Pemerintah berencana menetapkan sistem kluster perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Sistem kluster perikanan tangkap yang diterapkan hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia itu, kata Riza, juga dikhawatirkan akan mengikis semangat desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan di daerah.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Dedi Sutisna akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menerapkan kluster perikanan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal senada dikemukakan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aji Sularso. Dikatakan, pemberian hak pengelolaan kawasan penangkapan ikan pada pihak tertentu tetap mewajibkan keterlibatan armada dan nelayan lokal dalam pengelolaannya.

Sistem kluster perikanan tangkap, kata Aji, akan memudahkan pengawasan perairan.

Saat ini, kata Aji, armada patroli DKP yang hanya berjumlah 23 kapal patroli sulit untuk mengawasi 4.600 unit kapal ikan berizin yang beroperasi di perairan Indonesia.

Dijelaskan, pengelola kluster perikanan tangkap terdiri dari armada inti berkapasitas di atas 30 GT berkisar 75 persen. Adapun armada lokal dengan kapasitas di bawah 30 GT sekitar 25 persen.

Namun, guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Daniel Monintja, mengingatkan, agar porsi terbesar pengelolaan kluster harus diserahkan kepada usaha-usaha kecil yang tergabung dalam organisasi atau koperasi.

”Oleh karena itu, pemerintah harus fokus dalam pemberdayaan dan penguatan organisasi usaha kecil dan nelayan,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: