UU MKG untuk Antisipasi Bencana

Kompas 2009-07-10/E-paper: Humaniora

Jakarta- Indonesia tergolong negara berisiko kebencanaan yang terbesar di dunia, baik akibat dinamika kebumian maupun cuaca. Ancaman ini kian besar dengan munculnya pemanasan suhu udara dan perubahan iklim global.

Untuk mengurangi dampak pemanasan suhu dan perubahan iklim, diperlukan kebijakan yang mengatur langkah adaptasi dan mitigasi di berbagai sektor, seperti energi, industri, transportasi, pertanian, kehutanan, infrastruktur, kesehatan, sumber daya air, dan pariwisata.

Sayangnya, pengaturan kegiatan tersebut masih parsial dan tersebar di berbagai undang-undang dan hanya menjadi kewajiban penyelenggara negara, belum mengatur peran serta masyarakat.

”Hal inilah menjadi salah satu dasar disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,” ujar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sri Woro B Harijono, Selasa (7/7).

Tersebar di tujuh UU

Undang-undang terkait meteorologi dan geofisika tersebar di tujuh undang-undang lain yang mengatur perubahan iklim, sumber daya air, penerbangan, pelayaran, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini hanya terbatas mengatur sektor terkait dan tidak terintegrasi.

Keluarnya UU MKG ini, tuturnya, akan memberikan kewenangan BMKG yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyediakan data dasar hasil pemantauan MKG dan terstandar pada sektor tersebut. Dalam hal ini juga, BMKG dituntut menjadi koordinator dalam hal ini dengan melibatkan sektor terkait, melakukan kalibrasi alat dan standar, termasuk informasi data untuk publik.

Berkaitan dengan pelayanan data MKG, BMKG memiliki target antara lain menyediakan informasi cuaca empat kali sehari, sekali sebulan memperbarui data periode panjang musim tingkat kabupaten, dan memberi data status konsentrasi parameter kualitas udara di seluruh Indonesia, serta dalam waktu dua menit mendiseminasi potensi tsunami setelah terjadi gempa.

Sekretaris Utama BMKG Andi Eka Sakya menyatakan bahwa penyusunan RUU MKG ini sudah dimulai sejak tahun 2004 ketika Badan Litbang Departemen Perhubungan melakukan kajian awal, kemudian diteruskan tahun 2006 dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Hasilnya berupa Naskah Akademis RUU MKG yang menjadi dasar amanat presiden tentang RUU dan diusulkan ke DPR sejak awal tahun 2008 lalu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: