Larangan Perburuan di Desa Kucur

Media Indonesia 2009-07-10/E-paper: Nusantara

Gairah pembangunan ekonomi jangan sampai menepikan keseimbangan habitat milik satwa liar

Mungil di lereng Gunung Kawi itu menempati lokasi yang masih hijau. Pepohonan menjulang tinggi, hamparan lahan pertaniannya subur, udara sejuk, dan beruntungnya jalan aspal menuju ke sana sangat mulus.

Karena sadar bahwa harmoni alam adalah barang mahal, gairah warga membangun desa mereka pun kini berpatokan pada aturan baru
Kepala Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Karim, menerangkan bahwa tahun ini baru dikeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3/2009 tentang Perlindungan Satwa Liar. Tujuan yaitu mengendalikan gairah pembangunan ekonomi supaya tidak sampai menepikan keseimbangan alam.

“Warga desa dan warga luar desa tidak bisa lagi sembarangan berburu satwa seperti sebelumnya. Sebab, kegiatan itu sekarang masuk kategori ilegal,” katanya
Perdes dari desa berpenghuni 5.600 jiwa tersebut mencantumkan juga larangan penangkap ikan di sungai yang menggunakan listrik dan racun (potas).

Perjalanan menuju Desa Kucur dari Kota Malang, Jawa Timur, berjarak 10 km. Desa Karim mengatakan sebelumnya ada banyak sekali pemburu datang dari luar desa maupun luar Kota Malang.

Tidak hanya menembaki burung, kelompok pemburu satwa itu juga mengincar satwa yang dilindungi undang-undang dalam hutan mereka. Akibat kegiatan ilegal itu, keberadaan satwa di alam kian terancam. Di beberapa hutan yang berbatasan dengan Desa Kucur bahkan sudah terjadi kepunahan lokal satwa liar seperti jenis trenggiling, babi hutan, dan lutung.

Itu sebabnya, beberapa bulan lalu, seluruh perangkat desa termasuk pemuda dan tokoh masyarakat dikumpulkan. Mereka membicarakan masalah lingkungan yang membebani.

Dengan didampingi Petungsewu Wildlife Education Center (P-WEC), sebuah program di bawah ProFauna yang mempromosikan pendidikan lingkungan hidup, disusunlah perdes tentang perlindungan satwa liar. Termasuk larangan penebangan pohon yang berada di dekat sumber air dan pepohonan yang menjadi sumber pakan satwa liar.

Setelah perdes disahkan pada Juni lalu, bertepatan dengan hari lingkungan hidup, warga desa bergotong royong membuat papan pengumuman bertuliskan larangan perburuan satwa liar, pelestarian mata air, dan larangan penangkapan ikan menggunakan potas dan listrik.

Papan itu ditempatkan di sejumlah titik sekaligus untuk sosialisasi. Adapun perdes berwawasan lingkungan itu diklaim sebagai yang pertama di Jawa Timur
Sanksi adat “Bagi warga luar desa yang masih berburu satwa liar akan kita ingatkan bahwa di desa ini sudah ada perdes larangan berburu satwa.

Setelah dijelaskan bila masih datang untuk berburu, akan dikenai sanksi adat,” ujarnya. Sanksi adat, kata Karim, diputuskan melalui rapat desa dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat.

“Biasanya bagi yang melanggar adat dijatuhi denda berupa semen, pasir, batu, atau bahan bangunan lain yang nantinya dipakai untuk pembangunan desa,” katanya. Sanksi itu juga berlaku bagi penduduk setempat.

Sementara itu, sanksi paling keras dari hukum adat yaitu dikucilkan masyarakat
Pemimpin ProFauna Indonesia Rosek Nursahid mengatakan apa yang sudah dilakukan warga Desa Kucur merupakan langkah maju karena hal itu didorong kesadaran masyarakat.

Menurut catatan ProFauna, kata dia, di Desa Kucur dan sekitarnya tercatat ada sekitar 80 spesies burung. Beberapa jenis burung adalah dilindungi seperti burung cekakak jawa (Halcyon cyanoventris), elang ular (Spilornis cheela), dan elang hitam (Ictinaetus malayensis).

Keluarnya perdes perlindungan satwa liar tersebut diharapkan bisa menjaga kelestarian satwa liar dan habitatnya.

Masyarakat setempat juga berharap perdes mampu mendorong upaya desa setempat mewujudkan sebuah desa yang berwawasan lingkungan.

“Diharapkan, perdes serupa juga bisa muncul di desa-desa lain yang ada di Indonesia,” tegas Rosek.

Konsep pelestarian dengan memberlakukan perdes perlindungan lingkungan beberapa tahun terakhir muncul di sejumlah tempat di Indonesia
Selain di Desa Kucur, ada Desa Suranenggala di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada pertengahan 2008, desa tersebut mengeluarkan perdes mangrove untuk melindungi perusakan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai.

Kerusakan mangrove di pesisir desa tersebut memang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, luas mangrove di sepanjang pantai barat Kabupaten Cirebon berkurang drastis dari semula 3.000 hektare menjadi hanya 50 hektare. Padahal, ekosistem tersebut amat penting sebab mangrove adalah penentu bagi hasil panen di tambak sekitar sekaligus tempat bertelur ikan.

Lewat perdes tersebut, terbentuklah kelompok pengawasan masyarakat yang bertugas menyosialisasikan alat tangkap yang ramah lingkungan dan mengawasi aksi-aksi perusakan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: