Izin KP Emas Terlalu Murah !

Kendari Pos 2009-07-10/Bumi Anoa: hal 6

Gubernur : Ada Penyalahgunaan Kekuasaan di Bombana

Kendari- Putusnya garis koordinasi yang ”diciptakan” Bupati Bombana, Atikurahman dengan Pemprov, membuat Gubernur Sultra, Nur Alam pesimistis dengan nasib pertambangan di wilayah penghasil emas itu.

Salah satu bentuknya, ia meminta kepada Wapres RI, Jusuf Kalla agar pemerintah pusat mau mengambil alih tambang emas tersebut. Meski berdalih agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal dibanding jika tambang emas dikelola perusahaan yang hanya memberikan sumbangsih kepada daerah melalui pajak dan Community Development (Comdev), tapi ia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap geliat Pemkab Bombana yang terus mengeluarkan izin KP.

Faktanya, izin KP di Bombana diterbitkan dengan sangat mudah, sehingga jumlahnya terus bertambah. Padahal untuk mengurusnya dibutuhkan beberapa persyaratan pendahulu agar tidak mengganggu keseimbangan ekologi, sosial dan aspek lainnya.

” Izin KP dikeluarkan terlalu murah (gampang). Padahal ada beberapa kajian yang harus dipenuhi seperti Amdal. Tapi ini tidak dilakukan. Yang lebih menyakitkan, luas izin KP yang diterbitkan sudah lebih dari daerah pertambangannya sendiri. Artinya areal pemukiman juga sudah dijadikan lahan pertambangan. Ini yang coba saya perangi,” ujar Nur Alam, kemarin.

Bukan hanya pelanggaran mengenai terbitnya izin KP yang disinggung Sultra-1 ini. Ada beberapa kesalahan lain yang terjadi di daerah pimpinan Atikurrahman, tersebut. Diantaranya pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang sosial dan pengrusakan lingkungan.

“Ini yang harus dipahami oleh oknum tertentu penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu,” ketusnya. Tapi yang paling parah menurut Nur Alam, ada penyalahgunaan kekuasaan di daerah pemekaran Buton tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi muara hingga munculnya pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sebab kebijakan terbitnya izin KP bermuara di satu pucuk pimpinan.

“Ini sedang kami kaji. Kalau buktinya sudah lengkap, saya janji polisi dan jaksa akan menindakinya,” ungkapnya.

Ia membeberkan, akibat penyalahgunaan wewenang itu, triliunan rupiah melayang dan tidak jelas siapa yang sudah menerimanya. Selain dianggap merugikan warga sekitar karena izin KP diberikan kepada pengusaha luar sehingga warga sekitar hanya jadi penonton, Nur Alam juga mengungkapkan bahwa Pemkab Bombana tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah provinsi.

“Meskipun kita memiliki kewenangan, tapi bukan berarti menjadi tidak terkendali. Seharusnya sudah ada pendapatan daerah Rp 70 miliar, tapi hingga saat ini tidak jelas kemana,” tandasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: