Hak Veto Lingkungan Mendesak Diwujudkan

Kompas 2009-07-09/e-Paper: Humaniora

Jakarta– Di tengah laju kehancuran lingkungan berikut ancaman rentetan bencana, muncul gagasan semacam hak veto lingkungan. Gagasan tersebut mensyaratkan cara pandang baru pemerintah dalam merespons keterbatasan daya dukung lingkungan.

Tanpa hak veto, yang memungkinkan pengambil kebijakan menghentikan rencana sementara atau selamanya setelah analisis lebih dalam, daya dukung lingkungan akan terus tergerus tanpa batas.

”Bila hak veto diwujudkan, sebagian dari masalah lingkungan hidup dapat ditangani lebih baik,” kata Chalid Muhamad dari Institut Hijau Indonesia (IHI) di Jakarta, Rabu (8/7).

Hak veto menjadi semacam sinyal tanda bahaya yang muncul akibat penerapan kebijakan yang bermasalah. Alarm itu bisa datang dari komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, akademisi, atau lembaga legislatif.

”Begitu ada laporan, kebijakan patut segera dikoreksi. Kalau secara obyektif memang harus diperbaiki atau dibatalkan, kenapa tidak?” kata dia.

Saat ini, dari beberapa daerah di Indonesia dilaporkan, sejumlah kegiatan pertambangan mengancam daya dukung lingkungan. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, ada upaya menurunkan status konservasi menjadi hutan produksi di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Masyarakat menolak.

Penurunan status akan diikuti penambangan batu bara di kawasan perbukitan, yang dikhawatirkan mematikan sumber air bersih warga Kendari dan irigasi sawah-sawah lumbung pangan.

”Jika bukit ditambang, air rawa akan kering,” kata Ketua Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi TNRAW Budi Prasetyo.

Di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi berhenti menerbitkan izin baru dan tidak memperpanjang kuasa pertambangan lama. Alasannya, menunggu ketentuan baru dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Gagasan penerapan hak veto lingkungan dikumandangkan oleh mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup sekaligus pemerhati lingkungan, Emil Salim.

Utamakan lingkungan

Melanjutkan model pembangunan yang mengutamakan kepentingan ekonomi di atas kepentingan lain seperti sekarang, lanjut Emil, terbukti mengancam keberlanjutan kehidupan yang layak.

”Rencana kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan semestinya bisa dibatalkan,” kata dia. Itulah yang dimaksud dengan hak veto lingkungan.

Menurut Chalid, tanpa hak veto lingkungan, Indonesia akan terjebak dalam model penanganan responsif. Sementara itu, ancaman kehancuran terus bergerak cepat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di bawah kepemimpinannya, bersama sejumlah LSM, pernah mendesak pemerintah memberlakukan moratorium (penghentian) sementara penebangan hutan.

Faktanya, dalam serangkaian kampanye dan debat calon presiden lalu, sejumlah kandidat masih saja melihat sumber daya alam sebagai komoditas yang layak dijual.

Peran kuat eksekutif

Pengarusutamaan daya dukung lingkungan sebagai unsur utama pengambilan keputusan, dinilai berada di tangan eksekutif. Peran legislatif penting, tetapi berkaca pada pengalaman selama ini, hal itu tidak mutlak.

”Belum pernah ada usulan eksekutif yang ditolak legislatif. Penolakan akhirnya bermuara pada kompromi, bukan penolakan total,” kata Chalid.

Untuk menambah pengetahuan legislatif, Institut Hijau Indonesia berencana menggelar lokakarya berbagi pengalaman. Mayoritas anggota DPR yang benar- benar baru membutuhkan pembekalan, termasuk dalam persoalan daya dukung lingkungan.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dalam kuliah umum yang digelar Sarekat Hijau Indonesia, menyatakan, saat ini merupakan waktunya lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan.

”Jangan lagi soal ekonomi jadi panglima dengan polkam dan kesra tinggal pendukung. Pada zaman demokrasi itu tidak akan efektif,” kata penulis buku Green Constitution tersebut.

Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral per 30 Juni 2009 menyatakan, luas total izin konsesi tambang mineral dan batu bara di Indonesia adalah 2,2 juta hektar atau lebih besar dari luas Pulau Bali (1,8 juta hektar). Yang dieksploitasi aktif 278.000 hektar. Sementara itu, laju deforestasi mencapai 1,2 juta hektar per tahun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: