Pertambangan, Berdampak Besar, Aktivitas Tak Terpantau

Kompas 2009-07-06/e-Paper: Berita Utama

Jakarta-  Dunia pertambangan adalah sebuah potret ironis Indonesia. Di satu sisi kekayaan alam menjadi tumpuan harapan untuk menyejahterakan masyarakat, di sisi lain kondisi lapangan menunjukkan kawasan pascatambang mengandung ancaman bahaya jangka panjang sangat serius. Sementara pemulihan sesuai dengan peruntukan semula atau pemanfaatan lainnya secara aman tidak dijamin sepenuhnya.

Hendro Sangkoyo dari School of Democratic Economics (SDE) tegas menyatakan, kebangkrutan akibat pertambangan ini hanya perpanjangan dari pembangkrutan yang sudah berjalan sejak berabad lalu.

Dalam perkembangannya telah terjadi percepatan dan pembesaran intensitas pengerukan sumber daya yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi vital untuk konsumsi warga masyarakat.

”Dalam konteks ekonomi politik regional, Kalimantan Timur adalah contoh klasik moda perluasan ekonomi yang sama sekali tak didorong oleh kebutuhan perbaikan kehidupan rakyat, melainkan ditentukan oleh kebutuhan eksternal akan sumber energi primer dan kemudian bahan-bahan baku industrial lainnya,” ujarnya.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah, kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi, telah merusak lingkungan dan sosial.

”Pembuatan lubang (pit) penambangan, pembangunan pabrik, serta infrastruktur lainnya, kegiatan pengupasan tanah, peledakan, serta pengoperasian alat-alat berat pengangkut tanah semua menjadi sumber pencemaran dan merusak rona permukaan,” ujarnya. Akibat pengupasan tanah, sistem hidrologis terpotong dan permukaan tanah berlubang-lubang berkedalaman ratusan hingga ribuan meter dan luasnya hektaran.

Umumnya, tailing dibuang ke daerah lembah dengan membuat penampung atau dibuang ke sungai hingga ke laut (submarine tailing disposal/STD). Sebuah perusahaan tambang emas di Sulawesi Utara dengan STD membuang limbah 2.000 ton per hari.

Menurut Hendro, sampai pada penggunaan hasil tambang pun pencemaran terus terjadi. ”Penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik, misalnya, menyebabkan pencemaran karbon, salah satu gas penyebab pemanasan global,” ujarnya.

Pencemaran terhadap badan sungai dan kawasan perairan laut mengakibatkan mengecilnya sumber daya ekonomi rakyat. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Keadilan untuk Perikanan (Kiara) Riza Damanik, setidaknya ada empat parameter utama perairan yang kerap terganggu akibat kegiatan pertambangan, yaitu kecerahan/kekeruhan perairan, muatan padatan tersuspensi, bau, suhu, dan logam berat.

”Jika salah satu terganggu, sangat besar pengaruhnya pada kualitas dan kuantitas ikan,” ujarnya.

Ia menunjuk kasus turunnya pendapatan nelayan di Sulawesi Utara karena eksplorasi pertambangan di hulu. Padahal, pendapatan nelayan di sana sekitar Rp 53,4 miliar per tahun, tiga kali lipat pendapatan pemerintah dari perusahaan pertambangan itu.

Dalam proses pengambilalihan lahan rakyat oleh perusahaan pertambangan, hanya ada dua kemungkinan: jika menolak, rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa, dan jika menerima, dia akan mendapatkan ganti rugi sepihak. Juga terdapat potensi konflik antarmasyarakat karena berbeda sikap dengan perusahaan pertambangan.

Tak terpantau

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah sulitnya memantau izin untuk pertambangan.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Berry Nahdian Furqon mengatakan, ”Jangankan di pusat, provinsi saja ada yang tidak punya data kuasa pertambangan (KP) di kabupaten-kabupaten.”

Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral per 30 Juni 2009 menunjukkan, jumlah perusahaan dengan izin KP tahap eksploitasi ada 146 perusahaan. Luasan tambang aktif 13.437,46 hektar.

”Banyak sekali izin KP dikeluarkan daerah, khususnya setelah otonomi daerah. Kami sendiri tidak tahu persisnya berapa,” kata Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara ESDM Witoro Soelarno di Jakarta, Sabtu (4/7). Pasalnya, daerah tidak melaporkan izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan.

Menurut Witoro, sesuai Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemda wajib melaporkan izin KP, posisi, kandungan, dan luasannya. Data untuk menyusun kawasan wilayah pertambangan sesuai peraturan pemerintah sedang disusun.

”Kami harap selesai Oktober. Ada tim yang tengah mendata,” katanya. Data itu juga untuk penyusunan tata ruang nasional dan daerah, mencegah tumpang tindih izin tambang.

Maemunah menyimpulkan, apa pun ukuran tambangnya, pertambangan rakyat hingga skala besar, perusahaan nasional hingga internasional, dengan teknologi primitif hingga ”ramah lingkungan”, pertambangan memiliki daya rusak yang harus dicegah, dikontrol, dan dikelola. Kemampuan mengurangi daya rusak ini bergantung pada peraturan dan konsistensi penegakan hukum suatu negara, serta pengetahuan dan kesadaran warganya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: