Bupati Jangan Asal Keluarkan KP

Kendari Pos 2009-07-03/Berita Utama; hal 1

Wanggudu- Kompleksitas permasalahan pertambangan di Sultra sudah sangat meresahkan. Bisa dibilang kronis, mengingat persilangan antara masyarakat dan pemda seperti yang terjadi di Bombana sudah memuncak. Belum lagi tumpang tindih lahan izin KP yang terjadi hampir di semua wilayah Sultra.

Hal itu membuat Gubernur Nur Alam  kecewa. Karenanya, saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Konut dalam rangka HUT Konut ke-2, kemarin (2/7) gubernur mengingatkan para bupati agar jangan asal mengeluarkan izin KP saja. Tapi, harus ada konsultasi dengan gubernur.

Gubernur pertama pilihan rakyat Sultra ini pun meminta agar para bupati tempat berdirinya KP serta legislatifnya harus mampu menyelesaikan permasalahan pertambangan di wilayahnya masing-masing. “Legislatif dan eksekutif harus bisa mengklarifikasi klaim-klaim wilayah, agar tidak berkepanjangan,” katanya.

Dia juga meminta agar ada kejelasan sharing profit antara Pemda dengan investor. Bahkan, ia meminta agar Pemda jangan takut dengan pemegang KP yang mbalelo, apalagi KP bermasalah. “Diputihkan saja KP-KP yang bermasalah, jangan takut, karena kita punya kewenangan,” ujarnya.

Terkait sharing profit gubernur menegaskan, Pemda harus berani meminta investor membantu pekerjaan Pemda. Misalnya, dalam hal pembukaan akses jalan. Katanya, itu tidak sulit, cukup minta pemegang KP yang beraktifitas di Konut untuk meminjamkan alat beratnya kepada Pemda. “Kalau susah, nanti gubernur yang perintahkan kepada investor untuk menurunkan alat-alat beratnya. Tapi jangan sampai itu terjadi (gubernur yang minta, red) karena pasti kalian malu,” imbuhnya.

Sementara, Bupati Konut, Herry Silondae mengungkapkan ada 108 izin KP yang saat ini beroperasi di Konut. Pemerintahannya saat ini tengah melakukan mapping (pemetaan) permasalahan untuk dicari pemecahannya.

Menurut Herry, meskipun saat ini sektor pertambangan di Konut sedang tertidur, karena hanya menyumbangkan sekitar 7 persen dari PDRB Konut, tapi pertambangan di daerahnya tetap melakukan akselerator sumber pendanaan.

Ia menjabarkan, permasalahan izin KP yang terjadi di Konut yakni, ada overleap antara KP tambang dengan KP tambang, antara KP tambang dengan hutan dan antara KP tambang dengan KP kawasan perkebunan.

“Tapi Ini secara intens akan kita komunikasikan dengan Pemprov dan pemerintah pusat. Kita akan memintaKP untuk realisitis, sehingga kebijakan yang kita buat ke depan bisa diterima oleh mereka dan tidak ada saling klaim. Kalaupun ada, itu sesuatu yang wajar. Tapi kami akan tetap jalan sehingga multiplayer efek pertambangan sudah bisa dirasakan masyarakat. Saat ini baru PT Starget yang sudah bsia berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: