Rubrik Wonua, 2009-06-30

Wonua Kendari Pos 20090630 Menarik Pelajaran Tambang Emas, Sebuah Kebijakan Tanpa Kajian Matang

Jejak

Menarik Pelajaran Tambang Emas Bombana
Sebuah kebijakan Tanpa Kajian Matang

Pada Siapa Keuntungan Tambang Mengalir?Pemerintah Kabupaten Bombana mengeluarkan para penambang pada minggu pertama Juni 2009. Pada pertengahan Mei sebelumnya, asisten 1 Kabupaten Bombana, Slamet Rigay menyatakan mengeluarkan para pendulang adalah salahsatu tindakan untuk menertibkan pengelolaan tambang di Kabupaten Bombana. Tapi sesungguhnya kegiatan tambang Bombana tak pernah berhenti, sejumlah orang secara diam-diam masih terus beroperasi, mereka melakukannya atas dasar pemikiran bahwa bila Pemerintah tak cukup tegas melarang Kuasa Pertambangan (KP) untuk berhenti, mengapa justru warga yang harus di larang?

Nuryadi, Kasipute
Iwan (36 th) mendatangi Bombana pada Oktober 2008. Benaknya dipenuhi  bayangan emas, membuatnya rela menempuh perjalanan panjang dari Pinrang, Sulawesi Selatan, meninggalkan anak istri dan lahan pertaniannya. Uang Rp 3 juta yang dibawanya habis hanya dalam tempo satu bulan begitu tiba di Bombana. Pertama, Ia mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi dengan pelayanan buruk. Para supir menjejalkan 4 penumpang pada baris kursi yang seharusnya berisi 3 penumpang. Kedua, Ia membayar kartu dulang Rp 1,250,000 yang jauh dari tarif resminya Rp 250 ribu. Ketiga : Ia berhadapan dengan biaya hidup yang tinggi.

“Saya berpikir, tak bisa berdiam tangan. Saya lalu bekerja mati-matian, mulai pagi sampai malam dan lalu mencari teman lain yang mau patungan beli mesin,” katanya.

Selama sekian bulan Ia juga mulai melihat kenyataan ; korban berjatuhan karena penyakit, kriminalitas sesama penambang, pungutan-pungutan liar dan simpang siur kebijakan penambangan yang dikeluarkan Pemerintah.

Pada awal 2009, Iwan dan kelompoknya telah memiliki mesin penyedot. Kerja kerasnya membuahkan hasil, Ia bisa mengantongi Rp 30 juta selama hampir setahun dan bisa pulang sekali bertemu anak istrinya. “Namun pada Maret 2009, kesulitan mulai terasa. Ribuan pendulang mengepung satu lokasi,” katanya.

Puncaknya terjadi ketika Pemerintah menyatakan seluruh kegiatan harus dihentikan. Iwan dan kelompoknya berpindah lokasi menuju desa Rarowu dan mulai bekerja diam-diam hingga malam hari. Ia mengabaikan resiko-resiko saat berada dalam lubang galian. Anggota kelompoknya juga melakukan hal sama, bekerja dengan lampu seadanya dengan sebagian anggota badan terbenam dalam air—dimana mayoritas anggota kelompok menderita penyakit kulit.

“Bagi kami sepanjang masih ada perusahaan yang bekerja atas izin Pemerintah, mengapa kami, warga kecil tak  boleh mendapatkan keuntungan?” tanyanya.

Tapi ini tak berlaku bagi Sabri Gobel yang berasal dari Manado. Ia meninggalkan Bombana tanpa niat kembali lagi. Sabri mengatakan, mendulang emas adalah pekerjaan menarik dengan untung besar. Ia hanya membayar sewa lahan Rp 5000 per hari pada pemilik lahan, membuat lubang tikus bersama anggota kelompok lainnya dan bisa memperoleh emas dalam jumlah lumayan. Masalahnya, sampai kapan usaha ini bisa berjalan? “Saya merasa ini hanyalah pekerjaan sesaat,” katanya.

Dalam satu tahun terakhir, mendirikan industri pertambangan merupakan minat terbesar dari Pemerintah provinsi dan sebagian besar kabupaten yang dinyatakan memiliki deposit tambang.  Niat tersebut tak luntur meski  sejumlah pengalaman di Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara tidak menunjukkan adanya keuntungan memadai atas pengelolaan tambang tersebut dan justru sebaliknya, pengelolaan tambang menimbulkan konflik dan berujung pada kerusakan lingkungan yang  menurunkan nilai wilayah tersebut.

Ironinya, ketika para aktivitas menyoroti kerusakan lingkungan dan meminta Pemerintah menelaah, mengkaji dan melakukan perhitungan cermat secara jangka panjang pengelolaan tambang ini, Pemerintah Sulawesi Tenggara terutama di Kabupaten telah mengeluarkan sekitar 278 izin kuasa pertambangan. Kemilau emas menyebabkan perizinan mudah keluar. Meski faktanya emas yang kini menjadi sektor andalan tidak memberi keuntungan banyak pada warga yang berada di sekitarnya.

Walaupun demikian, daya pikat emas tak luntur. Situasi ini seperti mengulang kembali sebuah sejarah yang telah berkembang sejak zaman pra sejarah. Hieloglif Mesin (2600 sebelum masehi) menceritakan bahwa penjelajahan orang Eropa (pada zaman penjelajahan Eropa) telah menandai munculnya perburuan terhadap benda yang dinyatakan sebagai simbol berharga, tulen dan kedaulatan. Pada abad ke-19, perburuan emas terjadi di mana-mana, mulai California, Colorado, Otago, Australia dan Black Hills. Selanjutnya, emas berkembang dalam sejarah sistem ekonomi dunia.

Secara perlahan, cadangan emas di dunia menghilang dengan cepat. Indonesia menjadi sebuah negara dimana cadangan emas tersisa dan kini menjadi perburuan selanjutnya. Di Papua, pertambangan emas oleh PT Freeport mendapat sorotan tajam dari para aktivitis lingkungan.  Ini karena usaha berskala besar dengan tambang terbuka tersebut menghasilkan limbah yang tak kalah mengerikan dibanding keuntungan bagi warga sekitar. Tapi pengelolaan tambang ini tetap berjalan.

Di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana menjadi kabupaten tersendiri yang tiba-tiba menjadi  tenar setelah penemuan emas di sebagian besar bentaran sungainya. Dalam waktu singkat kabupaten ini di kunjungi para pendulang yang legal, karena mengantongi izin-izin Pemerintah dan memicu lahirnya konfik-konflik kecil di sekitarnya.
.

Dari Kami

Sawah Gagal Panen

ADANYA lokasi pertambangan emas di Bombana, tak serta-merta bisa meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di daerah itu. Sejak tahun 2008 silam, dampak dari aktivitas pendulangan emas di kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya mulai menggeser mata pencaharian warga setempat.

Sekitar 3000 hektar padi sawah di dua kecamatan itu mengalami gagal panen, alias puso. Penyebabnya tak lain, suplai air untuk irigasi tak ada lagi. Malpinas, Kepala Desa Langkowala, kecamatan Lantari Jaya mengatakan, tahun 2007 lalu, hasil panen di desanya masih mencapai 6,5 ton per hektar. “tapi tahun ini, petani tak punya hasil panen sama sekali,” kata Malpinas. Penyebabnya adalah, aliran irigasi terputus karena banyak badan sungai yang jadi sumber irigasi sawah terputus oleh kubungan lumpur akibat galian pendulang emas. “bahkan ada badan sungai yang sengaja ditutup oleh penambang,” terangnya.

Jarak desa Langkowala dengan lokasi pendulangan emas di kecamatan berkisar tiga kilometer. Kebanyakan penambang beraktivitas di pinggiran sungai, yang alirannya untuk irigasi sawah di dua kecamatan, Lantari Jaya dan Rarowatu Utara. Melihat jarak yang dekat ini, bisa disimpulkan seberapa parahnya dampak kerusakan alam yang akan dirasakan oleh warga setempat.
Salam Editor, Abdul Saban
.

Fokus

Saat Kebijakan Tak lagi Mampu Ditegakkan

PADA NOVEMBER 2008, sebagian besar wilayah Kabupaten Bombana telah di dulang. Para penambang rakyat masuk dengan berbagai sarana yang bisa ditempuh dengan berbagai kendaraan roda dua maupun empat. Para pengelola transport menanti penumpang  di terminal, pelabuhan  serta di pintu-pintu kedatangan lainnya. Tarif masuk kelokasi tambang bervariasi, mulai Rp 80 hingga Rp 100 ribu per orang.  “Ongkos itu sudah termasuk bayaran di pintu masuk atau palang,” kata salah seorang sopir.

Pergerakan tarif angkutan muncul bersamaan dengan banyaknya penambang rakyat. Dinas perhubungan tidak menunjukkan sikap serius untuk mengurusi hal ini, walaupun Dinas Perhubungan menyatakan bahwa penggunaan roda empat yang berplat pribadi dinyatakan ilegal. “Seharusnya tak boleh,” kata Sukarnaeni, Kepala Dinas Perhubungan.

Secara singkat, penemuan tambang emas mengubah wajah kawasan eks pemukiman transmigrasi di Bombana itu. Kehadiran puluhan ribu pendulang serta seribu pedagang menjadikan daerah itu ramai melebihi keramaian di Kasipute, ibukota kabupaten Bombana. Pemandangan lainnya, lubang tikus terbentuk dimana-mana, kedalaman 2 – 20 meter. Resiko ambruk bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurut Bobi, pendulang asal Menado, khusus di SP 8 lubang tikus yang ada sudah mencapai puluhan ribu. Dalam registrasi pengambilan kartu tercatat sekitar 60 an ribu pendulang. Masalahnya, dengan jumlah yang cukup besar hanya Rp 5 miliar uang yang masuk ke pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana.

Justru terjadi adalah kerusakan yang tak bisa diselesaikan dengan dana tersebut dan tak mungkin menyalahkan para penambang rakyat yang secara nyata mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kerusakan tersebut dipicu dengan masuknya mesin-mesin penyedot yang digunakan pendulang  dan menyebabkan rusaknya bentaran sungai yang melintas wilayah SP 8 dan SP 9. Air sungai menjadi coklat dan tak lagi mengalir.

“Lingkungan di seluruh kawasan pertambangan sudah rusak total. Aliran Sungai sudah tidak berbentuk lagi. Kami berharap kehadiran investor yang melakukan kuasa penambangan bisa mereklamasi lingkungan ini,” ujar Laode Rusdin, kepala kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, kabupaten Bombana.

Leo Candra, komisaris PT Panca Logam Makmur, salah satu perusahaan yang diakomodir mengelola tambang emas Bombana, khususnya di SP 8 mengatakan secara moril perusahaannya ikut bertanggung jawab mereklamasi kondisi lingkungan yang masuk dalam lokasinya. Namun begitu, dia meminta duduk bersama pemerintah daerah untuk penyelesaiannya.

“Butuh dana besar untuk mereklamasi lubang-lubang tikus itu, makanya kami akan duduk bersama pemerintah untuk menanggulangi. Khusus di kawasan saya, lubang tikus yang ada sekitar puluhan ribu,” kata Leo.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana, Cecep Trisnajayadi juga tidak memungkiri terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah di kawasan tambang emas akibat pertambangan rakyat. Namun begitu, Cecep merasa yakin kehadiran investor untuk mengelola tambang tersebut bisa membantu penyelesainnya. Sebab sesuai syarat yang diajukan Bupati Atikurahman, investor yang diakomodir disyaratkan untuk mereklamasi lingkungan yang rusak akibat tambang rakyat, melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, serta mengakomodir dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerjanya. “Panca Logam termasuk dua perusahaan lain yang sudah diakomodir sanggup memenuhi persyaratan tersebut,” ungkap kepala dinas yang low profill ini.

Pertanyaannya, mengapa kebijakan untuk memperbaiki lingkungan harus dibebankan pihak lain, sedang izin mendulang dikeluarkan oleh Pemerintah?
.

Tetap kembali

Hanya ada satu kata untuk mengantisipasi kerusakan lebih lanjut : stop pengelolaan tambang di Bombana. Sejak ditemukan, sudah dua kali tambang emas Bombana di kosongkan. Pengosongan pertama dilakukan pertengahan Maret 2009 lalu dan kedua awal Juni 2009. Setiap kali pengosongan dilakukan, tim penertiban yang tergabung dari personil Brimob, TNI, Polres Bombana, Polhut, Pol PP dan beberapa instansi tehnis lainnya, tidak mendapat hambatan apapun. Ribuan hingga puluhan ribu pendulang dan pedagang yang tersebar dan menempati Tahi Ite, Wububangka, SP 8 dan 9 selalu berhasil dikeluarkan hanya dalam tempo kurang lebih sepekan.

Tapi sukses ini tidak selalu bertahan lama. Sepekan bahkan sehari setelah tim penyisiran meninggalkan tambang emas Bombana, empat daerah itu mulai lagi dipadati para pendulang maupun pedagang. Pemandangan seperti ini juga terlihat saat batas akhir pengosongan tahap dua lalu. Sehari setelah tim penertiban meninggalkan zona emas Bombana, beberapa daerah sudah dimasuki pendulang lagi.

Di Tahi Ite misalnya, Minggu (7/6) lalu atau sehari setelah batas akhir pengosongan tahap dua, sudah ditemukan lagi delapan pendulang beraktifitas. Bahkan mereka melakukan aktifitas pertambangan dengan mengoperasikan mesin. “Baru saja kami mendulang, belum ada hasilnya,” kata Jhon saat di Tahi Ite. Warga Mamuju, Sulawesi Barat ini mengatakan dia bersama tujuh rekannya tidak begitu susah masuk lagi. Mereka cukup melewati jalur umum yang kerap dilalui pendulang selama ini.

Lain halnya dengan Said, menurut dia saat penyisiran tahap dua dilakukan awal Juni lalu dia terpaksa meninggalkan Tahi Ite, tempat dimana dirinya mendulang. Namun tidak demikian dengan delapan rekannya dari Desa Bulalo, Kecamatan Kuandang Kabupaten Gorut, Gorontalo. Menurut Said, delapan rekannya itu memilih tinggal di hutan guna menyelamatkan diri dari penyisiran. “Sudah empat hari kami berpisah. Sampai saat ini (Minggu, 7/6, red), saya belum tahu dimana keberadaan mereka,” kata pria 47 tahun ini.

Langkah rekannya masuk hutan itu merupakan alternatif terbaik. Selain untuk menyelamatkan diri, juga untuk memperpanjang aktifitas mereka di pertambangan. Lantas bagaimana mereka mendulang? Menurut dia, pendulang yang lari kehutan saat penyisiran, biasanya beraktifitas pada malam hari. Dengan menggunakan penerangan (senter) mereka menggali material emas. Meski hal ini beresiko, mereka tetap melakukannya. “Kalau pendulang profesional sudah biasa dilakukan seperti ini,” tuturnya.

Imran, pendulang lain menuturkan, lari masuk hutan sudah merupakan alternatif terakhir bagi pendulang yang mau bertahan. Di hutan, biasanya mereka memasang tenda dan hidup berhari-hari sampai zona emas Bombana benar-benar ditinggalkan oleh tim penertiban. “Biasanya mereka lari di hutan-hutan di kawasan SP 8,” kata warga Kolaka Utara ini.
.

Dari Penambang Rakyat ke Perusahaan-perusahaan

Setelah meyakini mampu mengatasi masuknya penambang rakyat, Pemerintah kabupaten Bombana dengan sikap welcome memberi kesempatan pada perusahaan-perusahaan tambang untuk memasuki wilayahnya.  Masalahnya,pengelolaan tambang yang akan dilakukan oleh para pemegang izin Kuasa Pertambangan berada di wilayah kawasan hutan.  Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana, Halik Saleara, situasi ini menjadi rumit karena baru 3 investor yang mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan.

“Jika sampai batas waktu tertentu masih ada yang belum mengajukan ijin, maka kami akan melakukan operasi penertiban kawasan,” kata Khalik Saleara.  Ia menyatakan tak ingin diklaim ikut membiarkan para investor di kawasan hutan meski belum mengantongi ijin. Sebanyak 3 investor yang telah mengajukan izin tersebut antara lain PT Panca Logam Makmur, Sumber Alam Megakarya dan PD Utama Sultra dan sisanya,sebanyak 12 investor emas belum mengantongi izin pinjam kawasan hutan dan bahkan belum memiliki analisis dampak lingkungan.

Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kawasan antara lain PT Sumber Alam Mega Karya. Dari 2000 hektar lebih lahan yang dikelola, sekitar 945 hektar masuk kawasan hutan produksi (HP) dan 1023 hektar lainnya masuk hutan produksi terbatas (HPT). Sedangkan sisanya yakni sekitar 52 hektar masuk APL. PT Anugrah Alam Buana juga demikian. Dari 700 hektar lebih lahan yang dikelola, sekitar 704 hektar masuk HP dan 7 hektar sisanya masuk APL.

Selain dua perusahaan itu, PT Tiran Indonesia juga memiliki lahan yang masuk dalam HP. Luasnya sekitar 31 hektar dan HPT 392 hektar. Sedangkan APL, perusahaan ini memiliki lahan sekitar 450 hektar. PT Talenta Bina Persada dan PT Mega Cipta Kharisma Alam pun demikian. Dua perusahaan ini yang beralamat di Jalan Wijaya Grand Centre Blok H 34 Kebayoran Baru Jaksel dan Graha Unilever jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini, memiliki luas lahan yang masuk dalam kawasan masing-masing sekitar 1959 hektar HP dan 766 hektar HPT.

Abdul Halik mengatakan telah melayangkan surat teguran pada pemilik perusahaan tersebut dan menyatakan melarang adanya eksplorasi atau eksploitasi. “Suratnya sudah saya kirim sejak beberapa waktu lalu. Intinya, mereka diminta segera mengajukan pinjam pakai kawasan. Jika ijin dari Menhut itu sudah dikantongi maka investor tersebut bisa mengolah lahannya dalam kawasan, namun jika belum, mereka hanya bisa mengelola APL,” tegas Abdul Halik Saleara. Jika aturan tersebut dilanggar, maka investor tersebut bisa di pidana penjara 5 tahun dan membayar denda Rp 10 Milyar.
.

900 Hektar Tambak Terancam pula

Nasib baik masih bisa dirasakan oleh petani tambak desa Tunas Baru, kecamatan Rarowatu Utara. 101 Kepala Keluarga (KK) di desa itu adalah petani tambak ikan Bandeng dan Udang. Desa ini adalah lokasi terakhir yang akan lama lagi merasakan dampak dari aktivitas tambang di kecamatan itu.

”Saat ini pemilik tambak masih bisa panen minimal 500 kilogram perhektar, tiap kali panen,” kata Baharuddin Loba, Kepala Desa Tunas Baru. Dia memperkirakan, paling lama dua tahun mendatang tambak milik warganya itu tak bisa panen sama sekali. Menurutnya, aktivitas penambang yang saat ini banyak menggunakan bahan kimia. ”mereka sudah menggunakan air raksa,” katanya. Jika terjadi hujan yang deras, sudah pasti bahan kimia itu akan larut denga banjir dan limpasannya akan tertampung di lahan sawah dan tambak-tambak milik warga.

”kalau sudah demikian, siapa yang akan menanggung kerugian petani,” tanyanya. Penambang rakyat itu tak mungkin bisa dimintai pertamnggungjawabannya terhadap kerusakan alam di daerah hulu sana, lanjut Baharuddin Loba.

Desa Langkowala dan Tunas Baru, hanya sebagian kecil potret buruk dampak pertambangan emas. Masih ada desa Aneka Marga, Marga Jaya, Wumbubangka, Tembe, Hukaeya, Watumentade dan Lantowua. Dengan cepat, semua desa itu akan segera merasakan susahnya memperoleh air bersih.

Menurut Achmad Nompa, Kepala Kecamatan Rarowatu Utara, suplai air untuk kecamantan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya berasal dari sungai Lausu, hulunya berada dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Kemudian mengalir ke sungai watu-watu dan sungai langkowala. Air tersebut di tampung dalam bendungan Langkowala, kemudian dialirkan ke saluran irigasi milik warga di dua kecamatan itu. Bahkan banyak warga menggunakannya untuk kebutuhan air bersih.

Namun, sejak adanya aktivitas pertambangan di daerah tengah, SP 6,7,8 dan 9, suplai air irigasi jadi terputus. Lebih parah lagi, ada beberapa Badan sungai yang sengaja di tutup untuk membendung airnya. Salah satunya adalah aliran sungai Lausu di perbatasan SP 8 dan SP 9. lokasi ini milik PT. Panca Logam.

PT. Panca Logam Sendiri memiliki konsensi seluas 1200 hektar. Sekitar 400 hektar adalah lahan Areal Penggunaan Lain (APL), selebihnya adalah masuk dalam kawasan hutan produksi, eks Hutan Tanaman Industri (HTI)  PT. Barito Pasifik. Dengan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dar Bupati Bombana, Atikurahman. Namun, hasil pantauan Walhi-Sultra, perusahaan itu sudah melakukan kegiatan ekspoitasi dan pengangkutan.

Praktek pertambangan di Bombana mencerminkan buruknya pengelolaan daerah. Mestinya, yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah bagaimana menjamin keberlangsungan sektor-sektor pencaharian warga yang sudah digeluti sejak dulu. Ini menyangkut keadilan warga untuk mengakses sumber daya.

One Response

  1. Hal serupa bisa terjadi didaerah lain, karena kurang mampu dan pedulinya pemda dalam pengelolaannya.
    Mudah-mudahan hal serupa tidak terjadi diaceh, walaupun surah mengarah kesana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: