Kawasan Hutan di Sumut Terus Mendapat Tekanan

Kompas 2009-07-02/e-Paper: Kilas Daerah

Medan– Kelestarian kawasan hutan di Sumatera Utara terus mendapat tekanan. Meski Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati pengalihan utang untuk konservasi hutan di Pulau Sumatera, beberapa kepala daerah di Sumatera Utara justru ditenggarai kembali mengeluarkan kebijakan pelepasan kawasan hutan di wilayahnya menjadi bukan kawasan hutan.

Hal ini diungkapkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan Dwi Sudharto di Medan, Rabu (1/7). Meski tak menyebut nama bupati, Dwi mengungkapkan, beberapa bupati di Sumut getol mengeluarkan izin perubahan kawasan hutan menjadi kawasan nonhutan. ”Ada bupati yang mencoba mengeluarkan izin pelepasan hutan, terutama untuk menjadi perkebunan. Memang, banyaknya bupati yang seperti itu di Sumut tak sebanyak bupati di Kalimantan,” ujar Dwi.

Menurut dia, memang bupati selaku kepala daerah dimungkinkan oleh peraturan perundangan mengeluarkan kebijakan pemberian izin usaha kawasan hutan. ”Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007, bupati memang menjadi penanggung jawab perlindungan hutan di wilayahnya,” katanya. Hanya saja, menurut Dwi, kewenangan ini yang kemudian sering diselewengkan kepala daerah.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut JB Siringoringo membantah ada beberapa bupati di Sumut yang mencoba-coba mengeluarkan kebijakan pelepasan kawasan hutan.

Dia mengungkapkan, pelepasan kawasan hutan secara resmi dikeluarkan bupati melalui revisi SK Menhut No 44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumut. Permintaan revisi untuk melepas kawasan hutan menjadi nonhutan ini, kata Siringoringo, dilakukan bersama bupati daerah lainnya dan juga Pemerintah Provinsi Sumut.

Siringoringo mengakui, memang pada masa lalu, ada kepala daerah di Sumut yang seenaknya sendiri melepas kawasan hutan di wilayahnya menjadi perkebunan.

Dia menyebut Bupati Tapanuli Selatan saat menjadikan hutan register 40 Padang Lawas menjadi perkebunan sawit dan Bupati Labuhan Batu yang memberikan izin kepada dua perusahaan perkebunan menggarap kawasan hutan produksi.

”Setahu saya, Bupati Tapanuli Selatan dan Bupati Labuhan Batu yang dulu mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit,” katanya.

Selain tekanan dari kebijakan pemerintah daerah yang mengonversi hutan menjadi perkebunan, kelestarian hutan di Sumut juga mendapat tekanan dari banyaknya proses pemekaran di provinsi ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: