Seharusnya Laut Memerdekakan

Kompas 2009-06-24/e-Paper Opini

Seusai menggelar Konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali, Desember 2007, Indonesia menggelar Konferensi Kelautan Dunia di Manado, Sulawesi Utara, 16 Mei 2009.

Pertanyaannya, benarkah Indonesia sukses menggelar Konferensi Kelautan Dunia di Manado (WOC) yang dihadiri lebih dari 70 negara? Sebagai tuan rumah rumah, sukses itu diserta beberapa cacatan.

Secara subtansi Indonesia menambah kredit poin dalam pergaulan dunia. Sukses mengumpulkan sejumlah petinggi negara membahas laut terkait dengan perubahan iklim; pertemuan-pertemuan setelah Konvensi Laut  (UNCLOS) 1992.

Kebanggaan kita bertambah dengan disepakatinya Deklarasi Manado (MOD), dan Prakarsa Segitiga Terumbu Karang Dunia oleh enam pemimpin pemerintah. Kurang lebih sebulan, Indonesia sudah membentuk tim khusus untuk menyoalisasikan ke dunia internasional bahwa dimensi kelautan patut di adopsi dalam Pertemuan Pihak ke-15 UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009.

Sebagai tuan rumah, sejumlah pertanyaan kritis datang di manakah sebenarnya posisi nelayan dan masyarakat pesisir dalam ajang internasional? Jawaban datang dari panitia nasional, WOC-CTI merupakan ajang pertemuan ajang pertemuan politis negeri.

Isu Konservasi

Salah satu isu terpanas selama pertemuan sepekan adalah soal konservasi laut. di sela-sela pertemuan, pemerintah meluncurkan kawasan konservasi perairan Laut Sawu seluas tiga juta hektar.

Ditambah konservasi laut yang ada, jumlahnya melampui target Departemen Perikanan dan Kelautan seluas 10 juta ha 2010.

Secara angka melampaui target merupakan suatu prestasi. Yang digugat masyarakat pesisir, dan LSM pendamping adalah proses penentuan kawasan, konsep pengelolaan, dan rencana aksi di lapangan. Selama ini bagi masyarakat pesisir dan nelayan, konservasi terkait dengan berbagai dengan larangan yang meminggirkan mereka.

Secara turun temurun hidup dari sepetak kawasan tangkap, masyarakat pesisir bisa serta merta kehilangan hak waris mereka. Mengatasnamakan hukum, mereka minta disinggirkan dari kesehariannya.

Rignol  Djamaluddin, Aktivis pendamping nelayan, menyebut model konservasi top down itu sebagai biang keladi persoalan. Kearifan lokal masyarakat pesisir tak berarti apa pun saat konsep konservasi datang dari luar.

Keanehan yng sering muncul, kawasan konservasi (identik dengan pelarangan aktivitas), ada dibekas tangkap nelayan tradisional. Artinya, mereka dipaksa pergi dan mencari lokasi lain. Ketika nelayan-nelayan tradisional kembali menangkap di kawasan lama itu,  serta mereka dicap sebagai pelanggar kawasan.

“Pada saat itulah mereka dikriminalkan”, ungkap Rignol.

Sebaliknya, proses pengambilan hak masyarakat pesisir oleh pemerintah atau rekanan resmi pemrintah tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Bila ditelaah, cara-cara penetapan kadang pengelolaan kawasan konservasi justru melanggengkan kemiskinan masyarakat tradisional dan masyarakat pesisir.

Ditengah kondisi seperti itu, masyarakat Lamalera di Pulau Lembata NTT, memilih menolak rencana pemerintah memasukkan kawasan konservasi Laut Sawu menjadi lebih luas lagi.

Suara Dari Bawah

Seperti harapan wajar masyarakat pesisir, pesan penolakan warga Lamalera jelas; dengarkan suar dari bawah. Mereka tak menolak konsep konservasi, tetapi minta negara mendengarkan dan mencerna konsep konservasi tradisional mereka.

Apa yang terjadi disela-sela WOC semoga tidak mewakili sikap negara, yakni menolak suara masyarakat pesisir.

Seperti yang diberitakan, polisi membubarkan aksi massa Aliansi Manado dan menagkap dua tokohnya.

Sebanyak 15 peserta kongres dari Filipina juga digiring ke Kantor Migrasi dan diusir dari Manado.

Perlu dicerna pernyataan anggota Panel Ahli Antarpemerintah tentang perubahan iklim dan Penasehat Khusus Presiden Seychelles Rolph Payet , pembahasan kelautan tanpa menyinggung keseharian nelayan sia-sia.

Tak hanya negara di Kepuluan kecil seperti Seychelles, nasib nelayan dalam kerentanan. Di Indonesia enam kali pergantian presiden, nasib nelayan tak bergerak; sebatas jadi obyek perhatian musim kampanye.

Laut luas biasa kaya, tak memerdekan nelayan dan masyarakat pesisir dari ketergantungan dan kemiskinan. Sebaliknya, laut menjadi semacam kutukan hidup, sah-sah saja Indonesia bangga karena sukses menjadi tuan rumah ajang kelautan besar dunia. Namun, itu saja atidak cukup. Ada masyarakat pesisir, yang entah bersuara seperti apalagi benar-benar diperhatikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: