Laut Sulut Terancam

Kompas 2009-06-24/e-Paper Lingkungan & Kesehatan

Wilayah Tokatindung yang peruntukannya adalah wisata dan perkebunan terancam rusak jika Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terus tertunda. Saat ini sebuah perusahaan pertambangan multinasional telah melakukan kegiatan kontruksi disana.

Kondisi itu, ditanggapi sejumlah lembaga nonpemerintah Selasa (23/6), di Jakarta Koordinasi Nasional Jarinagan Advokasi Pertambangan (JATAM) Sitti Maemunah pada konferensi pers bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya, menyatakan, “Sulawesi Utara baru saja dijadikan tempat penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (WOC), tetapi di situ pula ditimbulkan ancaman terhadap pelautan dan nelayan dengan rencana pertambangan emas.

Beberapa LSM lainnya, meliputi Indonesia Center for Enviromental Law, Yayasan Suara Nurani-Sulawesi Utara, Kesatuan Nelayan Nasional Indonesia (KNNI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Menurut dia, RTRW itu merupakan upaya penyelamatan kelautandari ancaman limbah pertambangan. Perusahaan itu beroperasi di kawasan Tokatindung, Kabupaten Minahasa, Utara, Provinsi Sulut. Upaya penyelamatan terlambat karena persetujuan RTRW dari pemerintah pusat tersendat.

Sejak tahun 1998, permintaan izin pertambangan di kawasan di tolak rakyat. Sementara surat rakyat dari Menteri Lingkungan Hidup pada 8 April 2008 berisi pihaknya tidak menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi kegiatan pertambangan itu.

Disisi lain, Gubernur Sulut dalam surat 2 Februari 2007 menegaskan tidak menyetujui dokumen amdal perusahaan tersebut (Kompas,10/7/2008),

Sekjen Kiara Riza Damanik, mengungkapkan pemerintah pusat perlu di desak mengesahkan RTRW yang diusulkan secara “bottom up”  sesuai dengan semangat otonomi.

Lokasi pertambangan sekitar 80.000 nelayan tradisional. “Penghasilan rata-rata hanya Rp 53,4 miliar per tahun”, ungkap Riza.

Menurut dia, jumlah itu tiga kali lipat dengan nilai pemasukan pemerintah dari perusahaan pertambangan, sementara pertambangan hanya berlangsung sementara, sedangkan kerusakan lingkungan tidak terpulihkan.

Menurut Henry Subagyo, dari Icel pengesahan RTRW Provinsi Sulut menunjang penegakan hukum.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Batu Bara, dan Panas Bumi, Departmen ESDM Witoro Soelarno ketika dihubungi mengungkapkan bahwa, komitmen awal antara pemerintah dengan investor masih menjadi pegangan. Perbedaan tujuan dan pemanfaatan Tokatindung yang berkembang antara pertambangan dengan perkebunan serta pariwisata tak bisa dibenturkan.

Kata Witoro, persoalan ancaman terhadap kerusakan lingkungan sudah diupayakan penyelesaiannya dengan baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: