Aktivitas Tambang Distop

Kompas 2009-06-18/e-Paper: Berita Utama

Sawahlunto – Pemerintah Kota Sawahlunto, Rabu (17/6), langsung menetapkan semua aktivitas penambangan batu bara rakyat di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dihentikan. Kandungan gas metana (CH) pada 13 tambang rakyat di kawasan Ngalo Cigak, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, akan diperiksa.

”Jika kandungan metana tak melampaui ambang batas, tambang bisa bekerja kembali,” tutur Wali Kota Sawahlunto Amran Nur di Sawahlunto kepada pers.

Hingga Rabu sekitar pukul 22.00, 30 jenazah berhasil dievakuasi dari lubang penambangan dan satu korban tewas masih belum dapat diambil. Sebagian besar jenazah sudah diambil keluarga yang kebanyakan adalah warga Desa Tanjung Ampalu, Kecamatan Koto Tujuah, Kabupaten Sijunjung. Para korban masih berkerabat satu sama lain. Kebanyakan jenazah juga sudah dimakamkan.

Sedangkan delapan orang masih dirawat di RSUD Sawahlunto. Dua korban selamat dirujuk ke RSUP M Djamil Padang karena menderita luka bakar serius. Ny Erna Bakar (43), penjaga warung di dekat mulut tambang yang selamat, mengatakan, semburan metana sudah menjadi hal biasa bagi penambang. ”Para pekerja sudah memasang enam blower untuk menghalau gas. Saya sendiri terlempar saat ledakan terjadi,” kaya Ny Erna.

Tidak ganggu pasokan

Penutupan kawasan tambang di perbatasan Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, dan Kecamatan Koto Tujuah, Sijunjung, itu diharapkan tidak mengganggu pasokan batu bara ke PLTU Ombilin karena pasokan batu bara di PLTU masih 40.000 ton dan cukup untuk 20 hari. ”Minggu depan diharapkan tambang sudah bisa dibuka,” tutur Amran.

Pengecekan dilakukan di semua tambang rakyat setelah 30 orang tewas di tambang rakyat CV Perdana di kawasan Ngalau Cigak.

Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Satkorlak Pemerintah Provinsi Sumbar Ade Edward, ledakan gas metana di pertambangan rakyat CV Perdana merupakan ledakan terbesar dalam 30 tahun terakhir. Pekerja telah mengabaikan keselamatan kerja.

Amran secara khusus menekankan, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada PT Dasrat Desember 2008 karena saat itu ditemukan kandungan gas metana dalam tambang PT Dasrat yang disubkontrakkan ke CV Perdana besarnya 2 persen. Standar gas metana dalam penambangan perut bumi harus kurang dari 1 persen.

”Kami sudah memperingatkan secara lisan, kemudian secara tertulis kepada PT Dasrat,” tutur Amran.

Kepala Polres Sawahlunto Ajun Komisaris Besar Ano Munarto mengatakan, pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi terkait ledakan ini. Namun, belum bisa disimpulkan pemicu ledakan selain dari gas metana. Cukup sulit mengevakuasi korban pada saat-saat pertama karena semburan metana. Baru menjelang sore hari evakuasi korban bisa berjalan.

Menurut Amran, sejauh ini ia belum bisa memastikan apakah para korban terlindungi jaminan sosial tenaga kerja. Namun, pihaknya akan memberikan santunan kepada korban yang meninggal maupun selamat. Ia juga menjamin semua biaya pengobatan di RSUD Sawahlunto gratis.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi sudah berbicara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Saya juga ditelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. JK juga menanyakan apa yang dibutuhkan,” kata Amran.

Tambang rakyat di Sawahlunto mulai marak pascareformasi bergulir tahun 1998. Kepala Dinas Pertambangan, Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Sawahlunto Safriwal mengatakan, tambang bawah tanah yang dieksplorasi rakyat itu merupakan bekas tambang PT Bukit Asam yang sudah tidak dieksplorasi lagi karena kecilnya cadangan. Sebelumnya, PT Bukit Asam menguasai kawasan tambang seluas 11.000 hektar. Pada 2007 penguasaan lahan hanya 2.950 hektar.

Tak berizin

Dari Kalimantan diperoleh informasi, hingga saat ini baru sekitar 10 persen atau 45 dari 450-an perusahaan tambang di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Sekitar 405 perusahaan sampai saat ini belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.

”Di Kalteng, yang punya izin baru 45 perusahaan,” ungkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Yulian Taruna.

Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan tersebut.

Terkait pengawasan perusahaan tambang di Kalteng, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang pada 13 Juni 2009 mengirim surat edaran kepada 13 bupati dan 1 wali kota di Kalteng.

Surat edaran itu menegaskan kepada para bupati/wali kota agar melarang perusahaan pertambangan melakukan kegiatan operasi sebelum terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: