Sapu Bersih Penambang Liar

Kendari Ekspres  2009-05-07

Gubernur Sultra, Nur Alam mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Bupati Bombana Atikurrahman dalam rapat Muspida Sultra, yang akan membicarakan persoalan penambangan emas di Bombana. Padahal rapat tersebut nilai sangat penting mengingat persoalan yang akan dibahas menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Bombana. Oleh karena itu, ketidakhadiran Atikurrahman sebagai penanggung jawab penuh daerah tingkat II patut dipertanyakan. Lanjut, menurut Nur Alam pejabat daerah yang tidak pernah hadir atau apatis terhadap daerahnya sendiri sebaiknya diabaikan saja.

Dalam rapat Muspida Sultra disepakati akan segera dilakukan penertiban penambang emas liar di Bombana. Rapat tersebut diadakan di ruang rapat khusus kantor Gubernur Sultra, Rabu(6/5), yang dipimpin langsung oleh oleh Gubenur Sultra, H Nur Alam SE, dan dari Pemkab Bombana diwakili oleh Wakil Bupati Bombana Subhan Tambera, Ketua DPRD Bombana Drs. Abustam Msi dan Kapolres Bombana AKBP Drs Yan Sultra, dan Atikurrahman sendiri tidak hadir karena berada Johor, Malaysia.

Kesimpulan dari rapat Muspida, Pemrov Sultra dan Pemkab Bombana akan membentuk tim terpadu untuk melakukan investigasi terkait keluarnya 12 izin KP yang dikeluarkan oleh Bupati Bombana yang tidak  melalui prosedur. Masalah lain yang juga dibicarakann tentang penambang liar yang masuk ke Bombana semakin bertambah baik dari Sultra maupun diluar Sultra, sehingga perlu diadakan penertiban. Selain itu, persoalan perebutan lahan antara pemilik KP dengan masyarakat ahli waris (tanah ulayat).

Hasil lain dari Rapat Muspida Sultra, Pemkab Bombana akan segera menetapkan wilayah usaha penambangan dan wilayah pertambangan sehingga tidak terjadi polemik di Bombana. Dan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal, maka akan dibentuk tim identifikasi lahan dan tanah ulayat demi kepentingan dan keamanan bersama.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Pemrov Sultra melalui tim terpadu Pemkab Bombana Maret 2009 lalu sebelum pemilihan legislatif telah melakukan penertiban lahan tambang. Penertiban tersebut didukung dengan keluarnya Peraturan Gubernur No.30 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital di Sultra. Sehingga lahan tambang menjadi Kosong.

Namun, pasca pemilu legislatif penambang liar kembali berdatangan ke Bombana. Dalam laporan intelejen Pemrov menyebutkan bahwa situasi di Bombana cukup mengkhwatirkan akibat dari ulah penambang liar yang sudah menggunakan mesin penyedot. Inilah yang menjadi alasan Gubernur Sultra, Nur Alam kembali akan melakukan penertiban penambang liar.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: