Rubrik Wonua, 2009-05-01

Wonua Kendari Pos 20090501

Jejak

Mengurangi Ketidak Pastian

Oleh Indarwati Aminuddin dan Foto Hasrul Kokoh
Udin, Hendra, Wansar dan Masiatih merupakan potret nelayan di Sulawesi Tenggara hari ini.

Udin, ABK Kapal Hidayah Samudera. Ia tinggal di rumah kontrakan di Desa Sambuli Kota Kendari. Sebanyak 13 rekannya juga berada di rumah itu. Mereka mulai menetap di desa tersebut pada awal 2009, berpindah dari perairan Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara karena menurunnya populasi di perairan Sulawesi Selatan.

Hendra,nelayan di Karang Kaledupa-Wakatobi. Ia berusia  36 tahun, dengan tubuh kecil dan liat. Hendra tinggal di rumah karamba kayu yang terapung di laut di topang drum-drum plastik. Ia bersama tiga rekannya bekerja 24 jam. Mereka terjaga dinihari untuk memperhatikan ribuan ikan kerapu yang ditampung dalam 15 blok jaring apung. Mereka mengambil jeda saat matahari terik dan saat sore, pekerjaan di  mulai lagi.  Pekerjaan Hendra sangat mempengaruhi harga per kilogram ikan kerapu di pasar-pasar ekspor, terutama Hongkong.  Di karamba apung, Hendra menjalankan tugas rutin lain : menerima nelayan yang datang menyetor ikan kerapu,menimbangnya dan menuliskan jumlah total kilogram berat ikan kerapu pada secarik kertas. Selanjutnya nelayan pengumpul menuju Ibu Kota Wakatobi untuk mengambil uangnya.

Wansar menetap di Desa Tambea, berhadapan dengan konsensi PT Aneka Tambang, Kabupaten Kolaka. Ia bekerja serabutan, baik sebagai nelayan maupun buruh. Ia tinggal bersama istri, anak bayi-nya berusia 1 tahun, ipar-iparnya serta martuanya. Totalnya untuk rumah dengan dua kamar terdapat 9 orang yang saling meminjamkan bendanya—mulai pakaian hingga uang untuk saling menghidupi. Sejak 3 tahun terakhir, penghasilan Wansar tak pernah melebihi Rp 300 ribu sebulan. Untuk mencari ikan di wilayah jauh, Ia butuh biaya lebih besar dan ini berat. Ia bukan satu-satunya warga di Tambea yang bekerja untuk mempertahankan hidup, karena laut di depannya tercemar sedimentasi dan erosi pertambangan tak bisa dilawan, ke-cuali bekerja lebih keras,lebih keras lagi dan hidup lebih hemat.

Masiati, perempuan petani rumput laut di Desa Derawa-Wakatobi. Ia mengenal rumput laut sejak 19 tahun lalu saat ibu-nya mulai mengambil alih peran bapak-nya yang meninggal. Mereka bekerja keras dan dari tahun ke tahun rumput laut membuat hidup mereka lebih baik, meskipun seringkali harga rumput laut merosot drastis tanpa penjelasan masuk akal. Masiati mengikuti beberapa kali tentang pembibitan dan penanganan pasca panen rumput laut. Ia paham tentang kualitas rumput laut tapi tak bisa mempertahankan harga rumput laut secara stabil setiap panen.

Keempatnya bekerja—mempertahankan hidup seiring dengan munculnya masalah-masalah di laut dalam dekade terakhir ini : Berkurangnya populasi perikanan, persaingan mendapatkan wilayah tangkap, pencemaran di laut, mata rantai perdagangan yang begitu panjang serta ketidakpastian di laut  yang terwariskan dari generasi ke generasi.

Siapa yang bertanggungjawab atas semua ini?

Ketidakpastian Populasi Ikan
Kapal Putih adalah julukan bagi kapal-kapal berwarna putih terang yang datang dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi Ba-rat dengan tujuan menangkap ikan layang (decapterus macrosoma bleeker, decapterus marellus, decapterus ruselli). Kapal putih rata-rata berbobot 9 gross ton, memiliki 12-13 ABK, dilengkapi dengan nama kapal yang dicat berwarna kontras—kadang merah, biru atau hitam—di sisi kapal. Umumnya kapal putih dimiliki oleh pemilik modal yang juga menyediakan dana operasional mencakup makanan selama kapal beroperasi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pinjaman bagi ABK yang butuh biaya.

Pada tahun 2000, hanya terdapat 6 buah kapal putih yang beroperasi di perairan Kendari dengan target ikan layang. Sa-mudera Hidayah, kapal dimana Udin be-kerja memasuki wilayah perairan Sulawesi Tenggara pada awal 2009. Mereka datang dengan persoalan sama. Hasil tangkapan selama beroperasi di perairan Sulawesi Selatan tak bisa mengembalikan modal. “ Rugi terus,” kata Udin. Untuk 3 hari beroperasi, kapal putih ini membutuhkan biaya sebesar Rp 4-5 juta—belum termasuk gaji ABK. “Tangkapan kami kadang tak mencukupi Rp 5 jutaan,” ka-tanya. Selain berkurangnya tangkapan, mereka juga dihadang cuaca yang berubah-ubah secara cepat dan sulit ditebak.

Sebagai nelayan, Udin memiliki kepekaan terhadap sejumlah perairan yang populasi ikannya berkurang. Ia telah be-kerja bertahun-tahun dan khawatir saat menyadari lokasi penangkapan ikan mereka semakin jauh—yang artinya membutuhkan BBM lebih banyak—dan belasan kapal putih lain mulai berebut wilayah tangkap.

Namun sesungguhnya, Udin tidak me-nyadari arti dari penurunan populasi itu. Ketika lokasi tangkap semakin bergeser, Ia dan rekan-rekan ABK-nya menganggap hal itu adalah siklus biasa dan kemungkinan…yah kemungkinan ikan akan kembali banyak pada bulan-bulan berikutnya.

“Masuk akal bila ikan berkurang,” katanya.

“Kapal semakin banyak,”tambahnya.

Ia menceritakan bagaimana para ABK kapal putih akan saling melambaikan ta-ngan ketika berpapasan di tengah laut. “Bertemu tiap saat layaknya di darat,” ujarnya dengan nada datar.

Pada tahun 2009, jumlah kapal putih yang berpindah lokasi tangkap bertambah. Lokasi tangkap yang semula di perairan Saponda Sulawesi Tenggara perlahan-lahan bergeser hingga ke perairan Menui (Sulawesi Tengah). Jumlah tangkapan menurun namun tak ada data stok yang bisa membantu para nelayan untuk memahami situasi ini.

Harga ikan layang per kilogram kini Rp 12.000 dan dijual untuk memenuhi permintaan perusahaan-perusahaan ataupun pasar tradisional. Permintaan tinggi dengan hasil tak tangkapan tak maksimal mengkhawatirkan para nelayan ini.  “Kami mulai berutang pada pemilik kapal,” kata Kusman (40 th). “Jauh-jauh hari sebelum hari gajian tiba.” Bagi Kusman dan Udin, tahun-tahun terakhir ini merupakan tahun dengan tantangan tinggi : permintaan konsumen terhadap perika-nan tak sebanding dengan pengurangan po-pulasi. Laut juga tak lagi ramah, tak ada kepastian keberlimpahan ikan. “Sulit sekali diprediksi,” katanya. “Bahkan tak bisa dijamin samasekali.”

Sejumlah kapal pemburu ikan layang juga memasuki perairan Wakatobi, di wilayah timur dan barat perairan Tomia. Haris (33 th), nela-yan pemancing ikan dasar menjuluki kapal itu sebagai kapal pencaplok rezeki nelayan semut. Ia merujuk pada jaring yang digunakan kapal-kapal tersebut. “Jaringnya kecil, menyebabkan tak hanya ikan layang yang diambil, tapi juga ikan-ikan bayi yang tidak jadi target dan akhir-nya tak dimanfaatkan,” katanya kesal.

Haris menekuni pancing ikan dasar sejak tahun 1985 dan berpindah-pindah lokasi. Ikan targetnya ikan kakap, katamba dan barracuda. Ia menjual ikan dasar ini Rp 10.000/kilogram, sedang untuk tuna Rp 60.000/kilogram untuk jenis yellow fins. Haris menghitung, dalam sekali melaut ia rata-rata bisa memperoleh 40 kilogram ikan. Masalahnya, tak semua ikan tangkapannya bisa diserap pasar.

“Sangat berbeda dengan pasar ikan layang dan lagipula kami butuh biaya besar untuk mencapai konsumen yang ada di kabupaten lain,” kata Haris.  Haris dan nelayan-nelayan kail lainnya tak mampu menjangkau pasar dan memenuhi target konsumsi ikan warga Sulawesi Tenggara yang kini telah naik jadi  54,30/kilogram/kapita.  Ia mengatakan, perbedaan terbesar pada modal kecil dan modal besar terletak pada kemampuan mereka untuk menjangkau pasar. Bila ini terjadi terus, bagaimana nelayan semut de-ngan modal kecil bisa menaikkan kualitas hidupnya? Padahal, mereka justru lebih ramah lingkungan?

.

Dari Kami

Menaikkan Nilai

La Jumani, nelayan rumput laut di Desa Derawa, Kaledupa bukan hanya mengerti soal kenaikan harga rumput laut, tapi juga memahami bahwa mata rantai perdagangan yang panjang menyebabkan seluruh petani rumput laut yang jauh dari akses pasar tak bisa menaikkan nilai jual secara proporsional. Pasar memegang kendali dan ironisnya kendali itu menyebabkan harga komoditi rumput laut naik turun.

La Jumani telah menekuni pembudidayaan rumput laut dalam 19 tahun terakhir. Ia dulunya menjadi Tenaga Kerja di Malaysia dan kemudian berpikir untuk pulang ke Wakatobi, mengembangkan diri dengan budidaya rumput laut. Ia mengenang, pergantian Presiden di Indonesia menyebabkan harga ikut bergerak naik turun. Mulai dari Rp 500 per kilogram hingga Rp 18 ribu per kilogram dan lalu turun Rp 6000 per kilogram. Tapi korelasi pergantian Presiden di Indonesia dengan rumput laut tak bisa Ia jabarkan secara detail kecuali bahwa bila pasar semakin jauh, maka semua komoditi pesisir maupun laut akan melemah.

Lalu bagaimana membuat harga yang merosot bisa membaik? Atau bagaimana bisa membuat infrastruktur dan pasar mendekat ke nelayan-nelayan? Apakah revitalisasi perikanan akan membantu nelayan-nelayan ini?

Jawabannya adalah komitmen. Bila Pemerintah komitmen membantu dan menaikkan kualitas hidup nelayan maka semua ini bisa diantisipasi. Nelayan bekerja pada sebuah pekerjaan yang bergerak tanpa kepastian. Ketidakpastian populasi perika-nan, ketidakpastian cuaca, ketidakpastian harga dan ketidakpastian regulasi. Padahal seharusnya, revitalisasi yang dilakukan adalah membuat ketidakpastian tersebut menjadi sebuah sistem solid dan menekan ketidakpastian itu menjadi aturan main yang pasti dan menguntungkan nelayan.
Salam Editor.

.

Kegamangan Pasar Dan Modal

Kembali ke Hendra, pekerja nelayan kerapu di Wakatobi. Selama ini, tak ada kepercayaan dari jurangan untuk membiarkan Hendra memegang kendali transaksi pembelian kerapu. Harga ikan kerapu Rp 60 ribu per kilogram  (minimal bobot ikan yang bersileweran di jaring apung itu 20 kilogram). Untuk semua kerja berat itu, Hendra dibayar Rp 700 ribu sebulan. Di saat yang sama, pada sebuah restoran di Jakarta, sup dengan 3 potong kecil ikan kerapu di jual dengan harga Rp 400 ribu per mangkok.

Hendra terlibat dalam rantai perdagangannya yang rumit di Wakatobi. Di mulai dari nelayan-nelayan pengumpul yang datang menyetor ikan kerapu gemuk,selanjutnya para nelayan tersebut—berbekal secarik kertas bertuliskan total berat timba-ngan ikannya—menuju koordinator pengumpul ikan kerapu dan kemu-dian menerima uang. Mereka menghabiskan sekitar Rp 150 ribu untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya untuk menyelesaikan transaksi ini. Bila nelayan pengumpul bisa memperoleh sekitar 100 kilogram ikan kerapu, maka total penjualannya mencapai Rp 6 juta. Cu-kup? Belum tentu, nelayan pengumpul akan membagi uang Rp 6 juta tersebut pada sekitar 13 nelayan ‘semut’—yang seringkali rela mengisap udara dari kompresor beracun dan menyelam di kedalaman 30 meter untuk mencari kerapu—

Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP), proyek nasional yang didanai pinjaman Bank Dunia mengeluarkan catatan hasil penelitian 10 provinsi, bahwa rata-rata pendapatan nelayan berkisar Rp 82 ribu hingga Rp 225 ribu per bulan. Nelayan sangat tergantung pada musim. Semakin buruk musim, semakin jauh wilayah tangkap mereka. Untuk laut yang berpotensi 6,2 juta ton se tahun ini, angka nelayan miskin justru jauh lebih banyak1. Hendra masuk dalam kategori ini.

Ketidakpastian Data
Bagaimana memastikan nela-yan bisa memiliki kemampuan—selain kepekaan insting yang terjadi turun temurun—untuk membaca penurunan populasi? Se-hingga mereka bisa mengambil peran aktif menjaga wilayahnya? Tampaknya tak mudah, data statistik perikanan tangkapan selama tahun 2007 (dan diterbitkan pada tahun 2008) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, justru tak bisa merangkum seberapa besar eksploitasi perikanan yang terjadi di-seluruh kabupaten.  Banyak aktivitas yang tak direkam dengan baik dan justru telah terjadi selama bertahun-tahun. Po-pulasi kini tak sebanding dengan permintaan dan ini menjadi pukulan bagi nelayan-nelayan bermodal kecil.  Data statistik tersebut hanya mampu menggambarkan kenaikan ang-ka nelayan perikanan tangkap dari tahun 2006 hanya 81.840 orang menjadi 117.069 pada tahun 2007. Pertanyaannya apakah angka tersebut menggambarkan kenaikan pendapatan daerah? Pendapatan warga? Tingkat konsumsi ikan Sultra? Atau justru eksploitasi?

Mengurangi Ketidakpastian
Pada Maret 2007, Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa 52 persen stok perikanan ikan laut di seluruh dunia mengalami eksploitasi berlebih. Tidak dianjurkan untuk eksploitasi lebih lanjut2 . Imbas bagi Indonesia terjadi di perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang ditandai oleh para ahli dengan catatan “over eks-ploited”. Ironisnya, masih pada tahun yang sama Pemerintah Indonesia mentargetkan peningkatan produksi perikanan mencapai 20 persen di tahun 2009 ini. Angka itu bisa diperoleh bila masyarakat nelayan diberdayakan, revitalisasi perikanan dan restrukturisasi armada perikanan tangkap, pengelolaan kawasan pesisir dan laut, pengelolaan pulau-pulau kecil dan perbatasan, penataan ruang laut, peningkatan kerjasama international serta akselerasi pengembangan sumberdaya nelayan.

Bagi warga nelayan-nelayan semut di Sulawesi Tenggara yang jumlahnya 74  persen, revitalisasi ini berarti upaya positif memperbaiki hidup.  Secara luas terdapat dukungan besar bagi sektor perikanan. “Pemerintah akan mendekatkan infrastruktur nelayan pada pasar dan mendukung mereka,” kata Hotman Hutauruk, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra dalam pertemuan Peraturan Daerah Perizinan Penangkapan Ikan Hias, 31 Maret lalu.

Tapi tentu tak mudah dan perlu waktu untuk semua pihak menya-dari bahwa dukungan bagi nela-yan bisa jadi sangat rumit apabila tak ada kepastian dari pemerintah untuk menginformasikan titik-titik sebaran ikan pada yang terjadi pada musim-musim tertentu,  ketidakpastian cuaca dan ketidakpastian harga.

“Ini yang dihadapi nelayan kita hari ini ini. Ketidakpastian di laut atas aspek pasar, harga, cuaca dan populasi ikan target,” kata I Wa-yan Veda Santiadji, project lea-der joint program WWF-TNC Wakatobi.

Berjejaring yang menguntungkan
Abas berada di wilayah Wakatobi, hidup di wilayah taman nasional yang luasnya 1,390.000 hektar dengan keindahan meliputi 118 ribu hektar kawasan terumbu karang, 750 jenis terumbu karang dan 942 jenis ikan karang.  Keberlimpahan kekayaan ini juga menguntungkan negara Philipina, Malaysia, Solomon Island, Pa-pua New Guinea dan Timor Leste yang secara geografis berjejaring atas kelautan dan perikanan—demikian pula sebaliknya.

Perubahan zonasi Wakatobi pada 2007, ikut pula mengubah pemanfaatan perikanan, kini satu-satunya zona inti—no take zone—terletak di wilayah terjauh dari Wakatobi dengan luas hanya 1300 hektar. Wilayah lain yang berada di sekitar gugusan Pulau Kaledupa, Tomia, Binongko, Runduma diarahkan menjadi zona pemanfaatan umum, pariwisata dan penelitian. Bagi Pemerintah Daerah Wakatobi perubahan ini mendorongkan lahirnya regulasi pariwisata dan perikanan laut dalam yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Peraturan itu ikut mengubah nasib Abas. Perikanan laut dalam bukan tanpa resiko samasekali.  Infrastruktur yang minus, meningkatkan kerugian para nelayan laut dalam setiap hari. “Kami butuh kapal-kapal pe-ngumpul yang bisa mendekati kami, ini jauh lebih efektif,” kata Abas.

Ini juga yang dirasakan oleh Masiati, nelayan rumput laut di Derawa. Pasar rumput laut berada di Kabupaten Buton, mengharuskan Ia tak memiliki peranan untuk menentukan harga atau mengambil sikap mandiri dengan menahan stok rumput lautnya. “Semua harga ditentukan oleh mereka, pengumpul di Baubau,” keluhnya. Sambil menunjukkan rumput lautnya yang kering sempurna, Masiati mengatakan, selain persoalan harga, petani rumput laut juga menghadapi tekanan cuaca yang berganti tiba-tiba dan harga bibit yang dua kali lipat mahal dibanding harga rumput laut itu sendiri.

Mengapa cuaca berkhianat?
Menurut Gede Raka Wiadnya, dari The Nature Conservancy, cuaca juga merupakan ketidakpastian yang menganggu yang sedini mungkin harus menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah dengan cepat wajib mengatur dan memberi kepastian pada warga agar bisa mengambil langkah-langkah antisipasi.

“Mereka –nelayan—harus tahu tentang ancaman suhu dan permukaan laut yang naik serta ancaman tsunami,” katanya.

Perubahan cuaca atau biasa di-sebut pemanasan global, memi-liki efek negative pada sektor perikanan. Terumbu karang akan stress hingga memutih. Menurut Gede, hasil penelitian disejumlah tempat menunjukkan 80 persen terumbu karang mengalami pemutihan dan bahkan kematian. Artinya, sebanyak 70 persen ikan-ikan karang akan ikut berkurang.

Dampak lain akan menimpa jejeran bakau di pesisir. Permukaan laut yang naik akan menyusutkan hutan bakau, bila bakau berkurang ikan-ikan akan ikut berkurang pula. Pemanasan suhu laut juga memberi efek sama ; berkurangnya populasi ikan pada titik tertentu.

“ Sedang suhu permukaan laut yang naik akan menyebabkan ikan-ikan kehilangan kekebalan,” katanya. Nelayan perlu waktu untuk menyadari pemanasan global ini meskipun telah merasakannya dalam tahun-tahun terakhir.

Tentu tak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengan-tisipasi ini. Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menggagas Co-ral Triangle Initiative, tapi bagaimana mengimplementasikannya dalam program yang pro ke nelayan—tanpa membebani nelayan?

(Footnotes)
1 Tuna, dipublikasikan pada Pantau Feature Service,
Oktober  2007.
2 Menjaring ikan terakhir, Riza Damanik, Suhana dan Budiati Prasetiamartati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: