Rubrik Wonua, 2009-01-06

wonua kendari pos 20090106

Jejak

Penantian 45 tahun

Dilansir Oleh Abdul Saban

Di Laonti yang tenang, jalan adalah sumber harapan bagi warga. Mereka membayangkan berbagai kemudahan transportasi, informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan yang mengepung kota bisa mampir di wilayah mereka setelah 45 tahun desa ini terisolir.

Sebanyak 9174 jiwa warga hidup di Laonti, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini berawal dari tepi rawa dikelilingi pohon kelapa dan mangrove, dengan air  berwarna kecoklatan saat musim hujan dan hijau saat musim teduh. Air tenang ini mengalir menghubungkan Laonti dengan lautan bebas yang diapit Tanjung Peropa, hutan kawasan konservasi. Jalan setapak dan jalur laut menghubungkan desa ini dengan 17 desa lainnya, termasuk menuju Kendari, ibukota provinsi Sulawesi Tenggara.

Kawasan konservasi Tanjung Peropa seluas 38,937 hektar ini, praktis belum pernah mengecewakan warga Laonti. Ia menyuplai udara bersih, air bening yang mengairi rumah-rumah dan sungai di 13 desa lainnya, ikan melimpah, kicau burung dan anak-anak dengan pipi montok yang hidup dari kekuatan pedestrial tanpa listrik, komunikasi, televisi dan keriuhan informasi .

Lansekap kecamatan Laonti  menjadi berkah bagi para pekebun –kecuali dalam hal akses–. Tak ada kata istirahat bagi mereka. Seorang petani kebun, Karim dengan tubuh penuh keringat  dan rambut penuh uban yang lengket basah berdiri diantara ratusan pohon pala yang Ia miliki. “Walau harga pala turun, tapi kami tak pernah kekurangan makan,” katanya. Ia lupa tahun berapa persisnya mendiami Laonti, namun silsilah keluarganya bisa ditelusuri melalui pohon-pohon kelapa yang berusia puluhan tahun, tanah berhektar-hektar dan sapi yang beranak pinak. Sebagai pekebun, musuh yang selalu tak terduga datangnya berasal dari kerapatan hutan ; babi hutan perusak tanaman,sapi-sapi liar dan anjing liar.

Satu dua generasi mudanya yang tak tahan dengan keterisolasian dan tampaknya tak berbakat menjadi  pekerja kebun, bergegas menuju Kendari dan kota berkembang lain, namun pulang disaat-saat tertentu. “Mereka selalu pulang ke tanahnya,” ujarnya.

Dulu, tahun-tahun 1960-an, keterasingan di kecamatan Laonti dianggap biasa. Wilayah lain di Sulawesi Tenggara juga memiliki persoalan sama ; akses tertutup dan pembangunan lebih menggeliat di Pulau Jawa. Warga Laonti menjual hasil buminya dengan satu-satunya alat transportasi yang tersedia, perahu dayung. Butuh 1-2 hari mendayung. Bila cuaca buruk, mereka menepi di desa lain yang dekat dengan Laonti.

Tahun 2000-an, ketika pembangunan di Sulawesi Tenggara bergerak cepat dan pemikiran untuk memiliki jalan menjadi diskusi menarik di sesama warga Laonti.

“Lihat desa ini, nyaris seluruh bagian yang seharusnya dimanfaatkan sebagai jalan poros kami adalah kawasan yang dilindungi UU konservasi,” kata Halala, pekerja yang rela memberikan sebagian kebunnya demi pembukaan jalan penghubung. Ia mengatakan jalan yang diinginkan warga Laonti bukanlah sesuatu yang muluk, ini tentang masa depan generasi mereka.

“Bagi warga, memiliki jalan adalah harga mati,” kata Muhamad Said, S.Sos, Camat Laonti. Pria ini bekerja dengan staf terbatas yang menjadi perantara warga dengan pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Kantor kecamatan berada di kaki bukit dengan halaman terbuka hijau, langit biru dan tegakan gunung yang tampak keramat. Ia menggantung handphone di dekat jendela. Sinyal-sinyal nyasar membuatnya bisa menerima sms dari kota. “Tapi tak bisa menerima atau menelpon, cukup sms,” katanya tertawa.

“Dalam catatan Pemerintah, desa kami terisolir. Kami jauh dari akses pendidikan dan kesehatan,” kata Rusdin, warga kecamatan Laonti lainnya.

“Warga sudah harus punya akses yang menghubungkan dengan kota lain, kita tak bisa tertinggal begini terus,”kata H. Istidjar, mantan kepala desa Laonti. Ia cemas dengan aspek pendidikan anak-anak Laonti yang tertinggal jauh dengan generasi di kota lain, khawatir dengan keterlambatan pelayanan kesehatan dan “saya sampai bilang, pahala besarlah bagi Pemerintah yang membuka jalan ini,” katanya.

Masalah besar mereka adalah : Jalan yang dibutuhkan akan menembus belantara hutan konservasi sepanjang 21 kilometer untuk menghubungkan Kecamatan Laonti-Tambolosu-Lapuko-Moramo dan akhirnya Kendari. “Cuma 21 kilometer! Cuma ini yang kami butuhkan untuk membuka akses selama puluhan tahun,” katanya.

Pria yang berusia 70 tahun ini, memilih jalan nekad, mendorong warga sekecamatan Laonti memrotes Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kendari yang secara institusi memilih hak untuk menegoisasi bisa tidaknya hutan konservasi tersebut dimanfaatkan sebagai jalan. Warga memenuhi kapal-kapal menuju Kendari dan bergerak menuju kantor itu. Dalam pikiran mereka, bagaimana mungkin regulasi konservasi tak bisa memberi dampak lebih baik?

“Saat diskusi dengan mereka saya baru tahu bahwa ada sesuatu yang ternyata harus dicermati, ini bukan hanya soal membuka jalan tapi juga menimbang pelestarian alam,” katanya.

Ia tahu sebagian besar pemrotes pulang dengan kecewa. Karena regulasi konservasi seperti dinding batu yang tak bisa digoyahkan sedikitpun. “Kalau warga Laonti sudah menerima keputusan dengan baik,bagaimana cara mereka—BKSDA– membayar kerelaan kami  ini?” tanyanya.

.

Fokus

Tekanan di Tanjung Peropa

Kawasan Tanjung Peropa diikat UU sejak tahun 1986. Pengamanan dilakukan pada resort yang dikawal 3-4 jagawana di wilayah Moramo, Tambeangan dan Kolono. Ada 15-20 orang satuan petugas yang bertindak sebagai pengaman bila terjadi pelanggaran di wilayah itu. Institusi penanggungjawab atas kawasan Tanjung Peropa adalah institusi yang nasibnya hampir sama dengan balai bentukan departemen kehutanan republik Indonesia yang memiliki tanggungjawab besar, tantangan tinggi namun minim dana. Satu-satunya harapan mereka atas pengelolaan yang berkelanjutan berasal dari partisipasi warga.

Di Sulawesi Tenggara terdapat 13 kawasan konservasi yang terseok-seok melawan desakan kepemilikan lahan yang justru berasal dari kooperasi perusahaan besar berbendera nasional maupun international dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi maupun kabupaten. Saya menangkap kesan dari  komentar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang berniat menurunkan sebagian besar status kawasan konservasi sebagai berikut : Bila nikel, emas dan cadangan mineral mampu mensejahterakan warga dalam tempo singkat, mengapa harus menunggu hutan memberi suplay yang jangka waktunya lama?

Namun, tantangan paling besar justru berasal dari kelembagaan konservasi ini sendiri. Dana minim tak memungkinkan sosialisasi bergerak searah pertumbuhan penduduk. Data atas populasi ataupun perubahan kekayaan sumberdaya alam nyaris tak terdata dari tahun ke tahun. Tenaga pengaman begitu minimnya sehingga seorang petugas bisa saja bingung ketika ditanya mana batas wilayah A atau B. Ini seperti konservasi setengah hati.

Pada akhir Desember 2005, tim kami berkesempatan melihat ‘seperti apa rupa kawasan yang dilindungi ini”. Ditemani seorang Om Soni, petugas jagawana dan udara cerah, perjalanan dimulai dari jalur-jalur setapak milik para pekebun kelapa. Pada pendakian pertama, pohon-pohon tinggi menjulang dengan diameter besar terlihat. Hutan ini seperti sebuah rumah besar dengan lantai tanah yang bersih subur diselingi semak-semak. Tapal batas setinggi lutut tegak penuh lumut tersembunyi diantara semak-semak. “Tak bisa lagi dilihat,” kata Sony saat itu sambil menyibak semak dengan parang di tangan.

Hutan primer, dimana akar-akar dan rongga-rongga tanahnya menyimpang cadangan air yang mengairi ribuan warga di 13 desa  melalui anak-anak sungai.  Hutan ini menciptakan kedamaian yang bersumber dari suara burung,suara sengau monyet hutan dan suara keliaran satwa lain mudah didengar. Jejak-jejak anoa terlihat di beberapa tempat. Penelitian tahun 2000-2003 yang dilakukan peneliti Abdul Haris Mustari asal Institut Pertanian Bogor menunjukkan, ekosistem hutan konservasi tengah ‘sakit’ isitilah untuk gangguan ekosistem.  Ia merujuk pada penurunan populasi anoa—yang jadi lambang daerah Sulawesi Tenggara–.

Pada tahun Desember 2008, tim kami kembali turun dan menemukan fakta bahwa aktivitas manusia semakin tinggi ,perubahan alam dan konservasi yang setengah hati akan membuat aturan main konservasi menjadi masalah tersendiri kelak.

Tekanan muncul dalam bentuk beragam : pencurian kayu , perambahan dan perburuan liar. Menurut Sakrianto Djawie,SP, kepala Seksi Wilayah II KSDA Sultra, pasca pembukaan jalan di dalam kawasan Tanjung Peropa, kasus pembalakan kayu secara ilegal yang mencuat.

Sejak tahun 2006 sampai 2008, tak kurang dari 10 kasus yang ditangani, baik yang sudah diperiksa, maupun sedang dalam penyidikan, dan diduga, kayu itu berasal dari kawasan konservasi Tanjung Peropa. “Itu belum termasuk dengan target-target operasi yang sedang di intai,” katanya.

Di samping itu, pihaknya belum melihat niat baik Pemerintah kabupaten  Konawe Selatan untuk turut melestarikan kawasan konservasi itu.  “Artinya, bila tanpa akses jalan kayu-kayu di hutan konservasi ini bisa lenyap, bagaimana bila jalan sudah terbuka? “ tanya Sakri.

.

Dari Kami

Desa Laonti

Usia Laonti, desa kecil di Kabupaten Konawe Selatan berawal pada tahun 1915, jauh sebelum kemerdekaan. Desa ini memiliki potensi perkebunan yang tinggi, ditandai dengan kesuburan tanah  dan air bersih yang relatif lancar selama puluhan tahun.

Namun, seperti halnya desa-desa terisolir lain di Indonesia, Laonti tak mengalami perkembangan berarti sejak puluhan tahun lalu. Akses jalan yang menembus kota hanya bisa ditempuh melalui jalur laut yang berjalan sesuai musim. Pembukaan jalan dilakukan dengan mengatasnamakan perubahan taraf hidup dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Tak ada sistem hulu-hilir di Laonti hari ini. Ini, menurut pejabat setempat, Bupati Konawe Selatan, Drs Imran menyebabkan ketimpangan pemerataan pembangunan.

Tentu saja, kami semua sepakat atas hal itu. Bahwa pembangunan yang merata dan memberi dampak positif pada warga adalah hak bagi semua orang di Indonesia. Terutama, program itu haruslah merata, bukan hanya pada hari ini tapi juga pada generasi mendatang. Namun, pembuatan jalan tidak berarti harus mengorbankan sesuatu yang lebih penting, terutama bila itu adalah sebuah kawasan yang fungsi-fungsinya justru akan memberi dampak positif besar pada warga.

Intinya ; Indonesia telah menunjukkan pengalaman nyata bahwa sumberdaya alam yang tak terkelola baik akan memberi dampak buruk pada warga di kemudian hari. Nah, mengapa tidak mulai dari sekarang meminimalir dampak buruk itu? Bukankah itu justru lebih baik bagi warga yang mendambakan pemerataan pembangunan di masa kini dan masa mendatang?

Salam Editor
.
.

Pasang dada, demi Aspirasi Warganya

Menanggapi polemik seputar Pembangunan jalan yang membelah kawasan konservasi Tanjung Peropa, Drs. Imran, M,Si, Bupati Konawe Selatan, angkat bicara. Menurutnya pembukaan jalan itu dilakukan semata-mata untuk membuka akses transportasi agar pendistribusian sembako, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat semakin lancer dan efisien. Satu contoh, desa Tue-Tue Kecamatan La Onti, kata Imran, “Selama ini pelayanan kesehatan dan pendidikan di Desa tersebut kurang memadai karena tak ada tenaga Dokter yang mau menetap di daerah itu.  Dan tatkala musim Timur tiba, pendistribusian sembako melalui jalur laut menjadi terhambat sehingga masyarakat rawan kekurangan pangan,” terangnya.

Jauh hari sebelum jadi bupati Konsel, dia sudah meninjau lokasi jalan yang ditawarkan oleh pihak BKSDA Sultra. Namun, daerah itu memiliki kontur keras, topografinya curam. Selain pembangunannya rumit karena memakan biaya yang besar, jalan tersebut melewati sumber mata air warga serta kawasan wangrove, “kecuali banyak mebuat jembatan laying, tapi biayanya sangat tinggi,” Katanya.

Menurutnya, satu-satunya jalan yang layak dilalui masyarakat yaitu jalan yang telah dibangunnya, membelah kawasan Tanjung Peropa, melewati desa Tambolosu, tembus Laonti. Sebab, jalan itu, sudah sering dilalui oleh nenekmoyang masyarakat Laonti sejak zaman Belanda dulu.

Dia menjelaskan bahwa, walau jalan membelah kawasan itu terlampau jauh, namun biayanya relative lebih sedikit, sebab jalan itu aspirasi warga Laonti, “saya berani pasang dada, jika itu menyangkut aspirasi warga saya,” katanya kepada beberapa orang wartawan Kendari setelah menutup acara Launcing Hutan Tanaman Rakyat di desa Lambakara, kecamatan Laeya, Konsel (10/12).

Namun,  jika ada jalan yang jaraknya lebih dekat, dia siap mendukungnya. “asal tidak melewati sumber mata air warga,” katanya.

Imran, menambahkan, bahwa rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam proses pembahasan karena harus melalui kajian ekologi dan ekonomi oleh Menhut RI dan dan tim ahli dari DPR RI. “ Tetapi pada prinsipnya, peluang pembangunan jalan tersebut masih terbuka lebar karena hutan lindung dapat dibuatkan jalan umum,” ujarnya.

Diakhir wawancaranya, Imran siap berdiskusi dengan para pemerhati lingkungan untuk menyamakan persepsi tentang isu kerusakan lingkungan alam khususnya kawasan  konservasi Tanjung Peropa.

.

Morini

Selalu Ada Jalan Lain

“Saya mau menanyakan satu hal, apakah lebih penting hewan-hewan dan pohon-pohon di hutan konservasi itu dibanding manusia?”

Pertanyaan itu datang dari La Unde, pekebun di Kecamatan Laonti. Ia memiliki cara pandang yang mewakili sebagian penduduk hari ini bahwa bahwa alam tak memiliki keterbatasan.  Ini membuatnya meragukan cara pandang tim BKSDA bahwa hutan akan menjamin hari esok mereka.

Bukan tugas mudah untuk meyakinkan mereka. Tokoh masyarakat yang lebih dulu paham, seperti Pak Istidjar mengambil posisi terdepan untuk memberitahu bagaimana hutan itu memberi jaminan keberlangsungan air dan pangan bagi mereka. Ia menyampaikan gagasannya dengan sederhana dan suara tegas. Intinya ; bila ingin melihat generasi mendatang menikmati udara bersih, air melimpah, tanah subur jangan sekali-kali merusak alam ini.

“lagipula selalu ada jalan alternatif yang lebih baik kan?” tanyanya.

Jalan alternatif adalah jalan yang direncanakan berawal dari Laonti dan berujung di desa Tambolosu. Jalan ini –dari jarak peta hanya akan memakan jarak 11-12 kilometer. Bila melewati kontur yang tinggi dan batu-batu cadas yang besar, jarak itu kemungkinan akan bertambah hingga 17 kilometer.

Jalan ini memutari kawasan konservasi, mendapat dukungan dari BKSDA dan akan mengitari desa-desa lain juga tak tersentuh jalan. Usulan jalan alternatif disampaikan di  balai desa yang kusam. “Nah sekarang bagaimana? Mau tetap bertahan membuka jalan di kawasan konservasi atau dengan cara alternatif? Tanyanya.

“Kalau jalan alternatif lebih baik, mengapa tidak? Yang pentinga ada jalan,” jawab Ibrahim, Kepala Desa Peo Indah.

Tim BKSDA menjanjikan, jalan yang tidak membelah kawasan akan mendapat dukungan dari institusi konservasi. “Jadi cara pandangnya bukan lagi antara memilih hewan ataupun manusia, “ kata Priehanto,SP, staf BKSDA.

“Jalan itu bisa melewati jalur tertentu yang bisa saja tak mengorbankan kawasan terlalu banyak,” kata Sakrianto lagi.

.

Pabitara

Suaka Margasatwa Tanjung Peropa dan Jalan Alternatif

Mila Rabiati, S.Hut, Koord. Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Sultra

SUAKA Margasatwa Tanjung Peropa terletak  di Kecamatan Laonti, Moramo dan Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Kawasan konservasi ini berperan penting bagi kestabilan ekosistem di wilayah tersebut. SM Tanjung Peropa menjadi habitat yang penting bagi berbagai jenis satwa khas Sulawesi dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Fungsi lainnya adalah sebagai penyangga kehidupan, antara lain kawasan SM Tanjung Peropa merupakan sumber mata air yang mengalirkan air bagi sungai-sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa-desa sekitar kawasan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari kawasan SM Tanjung Peropa mengalir sungai-sungai yang keberadaan dan kualitas airnya sangat tergantung pada kondisi kawasan SM Tanjung Peropa. Hutan di bagian hulu berperan menjaga pasokan air dan memberikan perlindungan terhadap bahaya banjir serta erosi dan tanah longsor. Hutan di bagian pantai menahan abrasi pantai dan mencegah interusi air laut yang dapat  menyebabkan sulitnya memperoleh air tanah yang layak minum, serta tidak tertutup kemungkinan melindungi kerusakan pemukiman akibat angin kencang dan gelombang pasang, serta sebagai tempat berkembangbiak dan mencari makan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

Kawasan SM Tanjung Peropa perlu dipertahankan mengingat fungsi pokoknya sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Manfaat ekologis yang diperoleh dari kawasan SM Tanjung Peropa bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar serta ekosistemnya maupun masyarakat sekitarnya merupakan suatu mata rantai kehidupan yang saling berkaitan satu sama lain.

Terganggunya atau rusaknya salah satu bagian dari rangkaian tersebut akan mempengaruhi keberadaan seluruh komponen yang ada. Misalnya rusaknya hutan di bagian hulu akan menyebabkan terganggunya fungsi hidroorologis, sehingga dapat menyebabkan banjir di wilayah hilir yang notabene merupakan wilayah pemukiman penduduk. Atau rusaknya hutan di bagian pantai akan menyebabkan interusi air laut sehingga dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh air dapat mengakibatkan terjadinya konflik satwa dengan manusia, di mana satwa masuk ke perkampungan dan menjadi musuh (hama) bagi manusia.  Mempertahankan kawasan konservasi berarti mempertahankan kualitas hidup manusia.

Sejalan dengan laju pertambahan penduduk dan pembangunan, perlu diadakan peningkatan sarana infrastruktur bagi pengembangan wilayah, seperti peningkatan pembangunan sarana jalan, pendidikan, perekoomian dan kesehatan. Namun harus dilakukan sejalan dengan aspek-aspek lingkungan dan konservasi. Pembangunan sarana strategis di luar bidang kehutanan harus dilaksanakan bersesuaian  dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ada, begitu pula sebaliknya.

Terkait dengan kebutuhan masyarakat Laonti akan adanya akses jalan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. BKSDA Sultra mendukung /setuju bahwa untuk membuka keterisolasian Kecamatan Laonti dengan daerah luar dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian, pendidikan dan kesehatan bagi warga  Laonti diperlukan adanya prasarana dan sarana transportasi yang tepat, cepat dan murah baik melalui laut maupun darat.

Pembangunan jalan darat yang menghubungkan Kec. Laonti dengan wilayah lain harus dikaji benar-benar melalui suatu perencanaan kelayakan sehingga layak dari berbagai aspek (ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan teknis) serta harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

Jalan yang sudah dibuka saat ini selain secara teknis tidak layak, secara hukum juga tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Dari aspek lingkungan konservasi sangat merugikan karena merusak kawasan hutan yang masih utuh yang dapat  mengakibatkan terjadinya banjir dan kekeringan, erosi dan longsor serta menyebabkan meningkatnya perambahan dan illegal logging.

Karenanya solusi untuk masalah “jalan” ini semua pihak yang berkompeten harus duduk bersama untuk mencari “jalan alternatif” yang lebih menguntungkan dilihat dari semua aspek  dan tidak melanggar hukum.  Jalan alternatif yang ditawarkan harus didukung dengan data-data yang akurat dari aspek teknis dan kelayakan. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi BKSDA Sultra akan mendukung dan mengawal proses untuk mendapatkan kebijakan di tingkat pusat. Sekarang saatnya kita menyamakan persepsi dan bersinergi untuk mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama secara berkelanjutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: