Rubrik Wonua, 2008-10-13

Jejak

Saatnya Memprioritaskan Sektor Perikanan

Oleh: Abdul Saban
Suara perahu motor tiba-tiba terhenti, perlahan kapal bermuatan 15 ton itu merapat di tiang menara suar berwarna merah.  ”Ikat cepat,” perintah Juru Mudi sambil melemparkan tali perahu. Selang beberapa saat, Hamzah (27) nelayan asal Langara Bajo, tampak bercakap dengan temannya dalam bahasa Bajo. Tak lama kemudian, dia memanggil beberapa wanita yang tengah memisahkan lumut yang menempel di tangkai-tangkai rumput laut.

Siang itu suasana di pesisir Langara ramai. ”kalau mau cari mereka siang hari, cari saja di laut,” katanya, sambil menunjuk sekelompok ibu rumah tangga yang sedang memilah tangkai-tangkai rumput laut.

Memang benar. Sejak pagi hari, para ibu rumah tangga ini sudah meninggalkan rumahnya untukmerawat rumput lautnya. ”Daripada nganggur di rumah,” kata Nur Hana. Merawat rumput laut, sudah menjadi pekerjaan sehari-hari bagi wanita asal desa Langara Bajo ini. Dia sendiri memiliki lahan seluas seperempat hektar untuk budidaya agar ini yang secara rutin dibersihkan dari lumut dan kotoran lainnya. Aisah (39 th) juga memiliki lahan budidaya rumput laut.

Ya… Wawonii memang sangat kaya. Wilayah dengan luas 1,005 kilometer persegi, bisa ditempuh 4 jam dari ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ini memiliki garis pantai 1.300 kilometer persegi, pulau ini tak hanya dikaruniai potensi perikanan budidaya rumput laut tapi juga beragam jenis ikan. “Wilayah kami cocok  untuk pengelolaan perikanan tangkap, semua ini karena kualitas air yang 100 persen baik,” kata Abdul Rasyid, Pengawas Perikanan kecamatan Wawonii Barat.

Potensi rumput laut membentang dari kawasan Langara hingga ke Tanjung Menara Suar, Tanjung Nuake Nake, Tomba Biru dan Tomba Merah.  Cara kerja yang mudah, tak mengenal musim dan tawaran pasar yang baik mendorong warga memanfaatkan potensi tersebut. Namun pengetahuan nelayan yang minim, menyebabkan proses pembibitan hingga pengelolaan pasca panen buruk sering menyebabkan kualitas rumput laut dan harganya merosot. ”Harganya jadi tak menentu, dua hari lalu misalnya harga Rp 9000 untuk agar-agar kering, eh sekarang malah turun Rp 7000 per kilogram,” lanjutnya.  Rasyid mengatakan umumnya nelayan belajar dari daerah lain lalu mempraktekkannya di Wawonii.

Fokus

Ancaman Terbesar Mulai Mengintip

Tapi masalah kualitas rumput laut tak semata-mata akibat pengetahuan nelayan yang rendah, melainkan juga tekanan yang diperkirakan muncul dari aktivitas industri tambang.

”Pemerintah memberikan izin pada kuasa pertambangan untuk masuk ke wilayah ini, kami khawatir sekali,” kata Haeruddin, anggota Komunitas Mahasiswa Wawonii.

Sejak dua tahun lalu, dua perusahaan nikel bahkan telah beroperasi yakni PT Konawe Bakti Pratama dan PT Perawan Berjaya Mining dan menjadi ancaman besar bagi wilayah pesisir  Wawonii.  Nelayan merisaukan sedimentasi dan erosi yang muncul dari kegiatan itu. “Wilayah kami sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan di dataran tinggi, daerah Wawonii Timur,” kata Rasyid lagi.

Pada tahun 2005, Pulau Wawonii dicanangkan sebagai kawasan perikanan terpadu sekawasan Timur Indonesia. “Dirjen kelautan dan perikanan Indonesia yang mencanangkan,” kata Dr.Ir. Laode Muhamad Aslan, M.Si, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Tak hanya itu, para akademisi juga dilibatkan dan umumnya mereka merekomendasikan untuk memanfaatkan Wawonii secara maksimal untuk mengolah berbagai produk industri baik abon ikan, ikan kering, pengasapan ikan dan pembekuan ikan (cold storage) serta hasil pengolahan lain yang bisa di pasarkan secara lokal, regional dan internasional (Ekspor).

Pasca pencanangan, tak ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah. Tiba-tiba saja yang muncul adalah para pelaku industri tambang di daerah yang sebelumnya direncanakan jadi daerah perikanan.  “saya jadi tidak mengerti  pikiran pemerintah kita ini,” katanya. Menurutnya, jika di kaji dari parameter PAD, sektor  perikanan malah lebih menguntungkan ketimbang sektor tambang. Terlebih lagi, pertambangan yang dikenal sebagai usaha yang destruktif, tak pernah kompromi dengan sektor-sektor lainnya, utamanya perikanan. Selama ini, laut dianggap sebagai tempat penampung sampah.  “Akibatnya, dari waktu  ke waktu  potensi perikanan  terancam”, tandas Aslan.

Di Sulawesi Tenggara, sektor kelautan dan perikanan menyumbang 12,04 persen dari total pendapatan regional domestik bruto (PDRB).  Angka itu bersumber dari hasil kerja 81,840 nelayan dan petani budidaya laut sebanyak 11,316 orang yang memanfaatkan 166,040 hektar. Angka tersebut bisa bertambah karena tingginya permintaan atas hasil budidaya laut di Indonesia khususnya rumput laut di Sulawesi Tenggara.

“Bandingkan dengan sumbangan sektor pertambangan ke APBN yang hanya 4 persen pertahun, tentu saja masih jauh tertinggal dengan sektor perikanan,”kata Aslan.

Berkaca di Tambea

Tambea di Pomalaa, tak jauh beda dengan Langara Bajo dan Langara Laut di kecamatan Wawonii Barat, keduanya adalah daerah dengan topografi pesisir, angin laut berhembus dengan bebas, suara ombak menderu, tak menghalangi kegesitan perahu nelayan untuk lalu lalang. Yang membedakan kedua kecamatan itu hanyalah kondisi lingkunganya.

Dalam radius 100 meter, dasar lautnya berwarna merah kecoklatan, berlumut, air lautpun tak biru lagi. Di sinilah letak perbandingannya dengan daerah Langara. Misalnya saja di dusun II, Langara Bajo, walau dalam kedalaman tujuh meter, namun dasar lautnya kelihatan dengan jelas. Dasar laut di desa Tambea, walau dalam jarak pandang satu meter, dasar lautnya masih tak bisa dilihat lagi.

Selain itu, Tambea saat ini jadi daerah yang sesak dengan timbunan slag. Banyak warga yang menggunakannya untuk timbunan halaman rumahnya. Menurut Pamiuddin, Manajer CSR, PT. Antam, slag itu diberikan oleh perusahaannya atas permintaan warga. “itu merupakan bagian dari kepedulian kami terhadap warga lokal,” katanya.

Slag adalah tanah yang telah mengalami perubahan fisik setelah melalui proses yang ekstrim. Menurut Farhan Supangkat, AM, enviromental engineering PT. Antam, batuan ringan ini merupakan hasil reduksi material nikel dengan karbon yang dipanaskan dalam suhu tinggi, hingga menjadi logam, kemudian membeku dan menjadi batu. Itulah slag, sisa produksi tambang  yang tak lagi mengandung nikel.

Menurut keterangan Pamiluddin, pada tahun 2006 lalu, perusahaanya pernah diprotes warga Tambea, karena lahan budidaya teripang di pesisir desa itu tak berproduksi lagi. Warga menganggap hal itu akibat lahan teripang mereka telah tercemari oleh sedimentasi dari hasil penambangan PT. Antam.

Lahan teripang seluas 50 hektar itu dikelola oleh 20 pembudidaya. Sudirman, salah satu korban mengatakan, sekitar 70 persen atau sekitar 300.000 ekor teripang mereka mati. Hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Tim Satgas Pengawas Perikanan PPS Kendari dan Kasubdit Wasdal Pencemaran Perairan menyimpulkan tumpukan tanah bekas penambangan nikel PT. Antam pada saat hujan lebat, terbawa oleh aliran air ke daerah pantai, sehingga limpasan Iumpur berupa suspended solid membuat keruh areal budidaya teripang. Akibatnya kadar oksigen terlarut air laut menurun (DO = Desolved Oxygen) hal inilah yang mematikan organisme budidaya laut.

Pencemaran terhadap budidaya teripang di Tambea hanyalah salah satu contoh praktek perikanan yang gagal akibat dominasi sektor pertambangan. Farhan mengakui, setiap kegiatan pertambangan pasti ada dampak negatifnya, “kami hanya bisa meminimalisisr dampak itu,” katanya.

Memang, tujuan pertambangan tidaklah beda dengan pengembangan sektor-sektor usaha lainnya, yakni membuka lapangan kerja baru serta kesempatan usaha. Namun, potret pertambangan di daerah manapun, selalu memacu tingkat kerusakan ekosistem dan habitat pesisir dan laut, terutama mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

Daerah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, memang tidak layak untuk pertambangan. Sekitar 530 pulau-pulau dan 20 teluk yang memiliki berbagai potensi dan keragaman kekayaan berbeda, bakal terancam oleh sedimentasi dan pencemaran lainnya. Praktek perikanan yang gagal seperti di Tambea, mestinya jadi pelajaran buat pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan daerah ini. “Jangan terjadi juga di Wawonii,” katanya.

Tekanan juga bisa dikurangi dengan mematuhi peraturan daerah Sultra tentang  pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil No. 10 tahun 2005 yang telah disusun dan disahkan lewat rapat di DPRD Sultra tiga tahun  lalu yang  diharapkan  dapat mewujudkan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu. Lewat aturan ini pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Pada akhirnya Perda PWP ini nantinya sangatlah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir itu sendiri dengan tidak melupakan kelestarian sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Jaminan lingkungan terhadap wilayah pesisir ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Harapannya hal ini tidak memberatkan atau menghalangi investasi.

Dari Kami
Sulawesi Tenggara berkembang dari tahun ke tahun. Kita semua menyaksikan kota dan penduduk tumbuh, investasi masuk dari berbagai sektor dan tentu saja ada perdebatan yang pro dan kontra tentang pertumbuhan tersebut. Umumnya sikap kontra atau kritikan muncul dengan alasan ; pertumbuhan yang tinggi namun tak dibarengi kontrol ketat dari Pemerintah maupun elemen warga lain akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan perlakuan tak adil.

Anda tentu mengingat bagaimana ketika di tahun 1999 hingga 2000-an, ramai-ramai publik menolak pembangunan pabrik gula Sumber Madu Bukari? Pembangunan itu menelan banyak biaya dan energi. Ada cerita tentang lahan warga yang diplasmakan dan cerita-cerita soal ganti rugi yang tak jelas juntrungnya. Penolakan itu dinilai politik oleh Pemerintah, meski kenyataannya hingga kini pemerintah tak bisa membeberkan cerita-cerita sukses produksi gula itu.  Bila Anda menanyai Pemerintah hari ini mereka akan menjawab bahwa itu tak lagi menjadi tanggungjawab mereka. Begitulah yang terjadi, semua masalah lalu yang terasa dampaknya pada hari ini tak bisa dipertanggungjawabkan. Naasnya nasib warga di daerah ini.

Ingat pula nasib sawit Asera dan PTPN XIV yang diprotes namun ditanggapi dingin pemerintah. Kini lihat hasilnya, bila Anda melakukan perjalanan menuju Kolaka Anda akan menyaksikan ceceran buah sawit yang terbuang sepanjang lereng tebing. Dimana pabriknya? Bagaimana warga mendapatkan keuntungan dari propaganda mereka?Siapa yang bertanggungjawab? Tak ada yang bisa menjawab, termasuk Pemerintah yang telah memberikan izin-izin pengelolaan itu.

Kini kita berada pada situasi yang sama, meski perlakuannya beda. Ada sektor perikanan yang sumberdayanya melimpah, namun para nelayan tetap miskin dan ada sektor tambang yang pengelolaanya jangka pendek, tak terbaharukan, menimbulkan resiko kerusakan lingkungan namun menggiurkan banyak pihak.  Kami tak menolak tambang sepanjang pengelolaannya bisa lestari dan ada hitungan jasa ekonomi wilayah yang patut ditransparankan. Kini telah banyak protes pada sektor tambang berskala kecil dengan pengelolaan jangka pendek. Kekhawatiran dipicu pengalaman yang muncul di Kabupaten Kolaka. Selama 30 tahun dikenal sebagai wilayah tambang, kok warga terdekat dari konsensi tetap miskin? Pada siapa keuntungan tambang berpihak?

Kami kembalikan ke Anda semua
Salam Editor

Morini

Pesisir Kena Getahnya

Matahari terasa menyengat kulit, sinarnya menyilaukan mata. Siang itu, di pantai Desa Tambea kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, seorang wanita setengah baya tampak menutup kepalanya dengan kain sarung, sambil menidurkan buah hatinya dalam buaian yang hanya digantung di pelepah daun kelapa. Dia adalah Rohani (32), seorang wanita pengumpul ikan sekaligus menjualnya, dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan papalele. Rutinitas itu telah dijalaninya dalam tiga tahun terakhir.
Dia adalah warga kelurahan Dawi-dawi, sekitar dua kilometer arah timur dari desa Tambea. Walau bukan warga Tambea, namun kehadiranya di desa itu sudah dianggap biasa oleh warga setempat. Pekerjaan papalele menuntut dia untuk menunggui nelayan-nelayan Tambea yang sedang menangkap ikan.

Ikan hasil tangkapan para nelayan itu, ia jual ke kompleks-kompleks perumahan karyawan PT. Aneka Tambang, Tbk, yang berjarak satu kilometer lebih dari tempatnya mengambil ikan, Desa Tambea kecamatan Pomalaa- Kolaka. Jarak itu masih terbilang dekat baginya. Terkadang, bila jualan ikannya tak kunjung laris, dia akan berjalan 15 kilometer dengan menjijing baskom ikan kearah desa Pundoho kecamatan Beula, aktivitas itu terus dilakukannya walau menggendong buah hatinya yang baru berusia 6 bulan.

Wanita paruh baya itu sangat menyukai perkerjaannya. Di raut wajahnya, tak nampak rasa letih. Namun dia akan sangat kecewa, bila nelayan yang ditungguinya pulang dengan hasil tangkapan ikan yang sedikit. “akhir-akhir ini, hasil tangkapan nelayan sini menurun,” keluhnya. Ikan yang ditangkap nelayan sedikit, maka pendapatan wanita ini juga berkurang. Wajar saja, Rohani kecewa, jika nelayan tak mampu menyuplai ikan yang banyak padanya.

Potensi perikanan di pesisir desa Tambea memang tak dapat di andalkan lagi. Daeng Sakko (39), Nelayan setempat, mengaku sangat sulit menangkap ikan. Sejak tahun 1998, pria asal Makasar ini sudah jadi pemancing ikan di pearian Tambea. “saya tak habis pikir, kok bisa laut seluas ini tak ada ikannya? Belakangan ini dia mulai menyadari, kalau laut di depan rumahnya ini sudah tidak baik lagi. “Ini ulah tambang di atas sana, itu saya tau nanti tahun 2006 lalu, karena banyak teripang masyarakat sini yang mati,” ujarnya.

Sambil menghisap rokoknya, dia berceritra. Sekitar tahun 2004 lalu, di pesisir laut desa Tambea masih banyak terpancang tonggak-tonggak kayu, tempat budidaya teripang milik warga. “Tali rumput laut berjejer di pesisir sana,” katanya. Tak hanya itu, banyak ikan jenis boronang berkeliaran di sekitarnya. Saat ia bercerita,rasa bangga menyelimuti raut wajahnya. Mengenang masa lalu, memang mengasyikan.

Tapi, itu terjadi di masa lalu. Saat ini, pesisir laut Tambea hanya terpancang beberapa tonggak kayu bekas budidaya teripang. Laut di penuhi dengan lumpur merah kecoklatan, ditumbuhi lumut hitam, airnya keruh. Dalam jarak pandang 500 meter, masih terdapat areal budidaya rumput laut milik warga, tapi kualitasnya sudah tidak baik. “lebih banyak yang mati,” kata Daeng Sakko. Sejak tahun 2006, warga desa ini sudah lemah semangat berbudidaya teripang dan rumput laut.

Desa Tambea hanya satu diantara desa pesisir yang kena getahnya pertambangan nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Di Sultra, masih ada desa Tapuhaka, Dongkala dan Lambale di kecamatan Kabaena Timur, Bombana. Yang mana, karena ulah PT. Billy Indonesia yang mengeruk tanah sejak tiga tahun lalu di daerah tersebut, mengakibatkan ratusan hektar lahan rumput laut warga desa itu tak lagi berproduksi karena lumpur merah dan sedimentasi yang mengendap di dasar laut pesisir ke tiga desa tersebut .

Sedangkan kecamatan Pomalaa sendiri sudah jadi incaran perusahaan-perusahaan tambang sejak tahun 1909, ketika kali pertama bijih nikel—logam yang terbentuk dari proses alam berkadar tinggi dinyatakan ada dalam perut Pomalaa. Sejak itu, eksplorasi nikel dimulai tahun 1934 dan produksi dimulai tahun 1939. Namun, geologi lembar Kolaka yang dikeluarkan oleh Pusat penelitian dan pengembangan Geologi menunjukkan Pomalaa tak hanya menyimpang bijih nikel, tapi juga magnesit, sejenis batuan beku yang sering digunakan untuk bahan bangunan dan industri.

Bertahun-tahun setelahnya, hanya  PT Antam Tbk, perusahaan milik negara yang bertahan di Pomalaa dengan konsensi seluas 8,314 hektar. PT Inco juga masuk dengan kontrak karya  seluas 63,506 hektar (meliputi Pomalaa, Kolaka dan Lasusua). Tahun 2007, 10 perusahaan masing-masing  PT Pertambangan Bumi Indonesia, PT Rinjani Angkawijaya Lestari, PT Putra Mekongga Sejahtera, PT Dharma Bumi Kendari, PT Toshida Indonesia, PT Cinta Jaya, PT Dharma Rosadi Internasional, PT Citra Arya Sentra Hutama, PT Bola Dunia Mandiri dan Perusahaan Daerah memperoleh izin kelola tambang dari Pemerintah Daerah Kolaka.

Berbagai usaha tambang itu menempatkan Kolaka sebagai kabupaten dengan pendapatan ekonomi terbesar dibanding kabupaten lain. Tapi, bila, pemerintah Kabupaten Kolaka menyebut usaha tambang sebagai usaha penopang perekonomian negara maka Joseph E Stigitlitz –pemenang nobel ekonomi tahun 2001—menyebutnya sebagai pertumbuhan ekonomi yang membebani kesejahteraan generasi mendatang. Ini karena apa yang telah dilakukan pada hari ini tak akan memberi citra sama tentang alam ini, yang bisa dinikmati tahun-tahun mendatang.

Menurut Dr. Lasara M.Si, Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi – Unhalu, dampak kegiatan pertambangan di daratan itu dapat dilihat dari perubahan kondisi awal wilayah pesisir dan laut, karena semua sistim lingkungan (ekosistem) saling berhubungan satu dengan lainnya, baik secara langsung ataupun tidak. Sistim lingkungan di udara, daratan, pesisir, dan laut, saling berhubungan membentuk suatu sistim lingkungan global. Ada yang bersifat sinergis maupun antagonis sesamanya.

Perubahan pada sebuah ekosistem akan mempengaruhi keberadaan suatu atau lebih ekosistem lainnya (sinergis atau anta-gonis). Ini merupakan pemahaman ekologi dasar yang hendaknya dipahami oleh manusia, karena semua perubahan dalam ekosistem akan selalu berdampak bagi kelangsungan hidup manusia.

Bila dirunut dari konsep ekologi tersebut, maka kegiatan apapun yang dilakukan di daratan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberadaan ekosistem di daerah pesisir dan laut walaupun berada jauh dari kegiatan yang dilakukan di daratan. Mengapa? Hadirnya sedimentasi, logam berat, limbah industri dalam kandungan air laut dapat menurunkan kualitas dan fungsi sumber daya itu sendiri.

Kriteria Menentukan Komoditi Primadona

DR. Lasara M.Si, Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi – Unhalu, Perubahan pada sebuah ekosistem akan mempengaruhi keberadaan suatu atau lebih ekosistem lainnya (sinergis atau anta-gonis). Ini merupakan pemahaman ekologi dasar yang hendak-nya dipahami oleh manusia, karena semua perubahan dalam ekosistem akan selalu berdampak bagi kelangsungan hidup manusia.

Bila dirunut dari konsep ekologi tersebut, maka kegiatan apapun yang dilakukan di daratan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberadaan ekosistem di daerah pesisir dan laut walaupun berada jauh dari kegiatan yang dilakukan di daratan. Mengapa? Hadirnya sedimentasi, logam berat, limbah industri dalam kandungan air laut dapat menurunkan kualitas dan fungsi sumber daya itu sendiri.

Menurut Prof. DR. Usman Rianse, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, potensi SDA memang harus diolah. Namun, Sultra tak boleh putuskan mau olah sektor tambang saja sebagai komoditi primadonanya. Bagaimana dengan sektor perikanan kita?

Mata dan perasaan tak bisa jadi tolak ukur dalam menentukan komoditi unggulan, Perlakuannya melalui kajian potensi yang komprehensif. Bolah jadi, untuk pertimbangan jangka pendek, sektor tambang adalah komoditi ideal untuk dikembangkan, tapi dalam kajian makro atau yang berkelanjutan, pengembangan komoditi tak bisa diputuskan secara emosional.

Kriteria penentuan komoditi itu adalah, 1) Potensi, yang berhubungan dengan banyaknya persediaan pasokansumber daya. 2), Arah kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan regulasi yang ada. 3), Pasar, baik pasaran lokal, regional, maupun internasional. 4), Kontirbusi, kontribusi yang dimaksud bukan hanya dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun yang menjadi perioritas adalah ketersediaan sumber pendapatan masyarakat lokal.

Sumber daya pertambangan dan mineral kajiannya hanya berdasarkan deposit. Deposit ini memiliki beberapa kelemahan, yakni, 1)  tidak terbarukan; potensi ini bisa habis kapan saja, jika tidak di olah secara bijaksana. 2), kualitas tergantung kadarnya, jika kadar materialnya masih muda, maka kualitasnya juga rendah, akibatnya harganyapun akan rendah. Sedangkan kajian sumber daya perikanan berdasarkan potensi. Potensi ini sangat luas, dapat diperbaharui, tak pernah habis, dan kualitasnya tergantung cara pengolahannya.

Untuk itu, diperlukan integrated antar sektor-sektor itu. Semua sektor saling menopang, untuk keberlanjutannya. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat regulasinya. Komoditi yang baik, tidak dilihat dari besaran kontribusi yang masuk  ke kas dae-rah, tapi memiliki potensi sumber daya yang lebih ba-nyak dan berkualitas. Singkatnya, penetuan komoditi dinilai dari seberapa besar potensi bahan baku yang ada, itulah yang mesti jadi komoditi primadona. (*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: