Rubrik Wonua, 2008-07-01

Jejak

Profesi yang Hampir Terlupakan.

Soindo (45) tampak serius mengawasi anak dan isterinya yang sedang mengaduk air nira panas dalam kuali di atas tungku dengan api menyala. Pria yang sejak kecil sudah menggeluti pekerjaan sebagai pembuat gula merah ini menganggap pohon aren sebagai penopang hidupnya. Walau dengan air nira dari pohon aren Ia hanya bisa memperoleh Rp 10 ribu per hari.

Soindo mewakili 24 ribu warga Kabaena yang hidup turun temurun dari kerja ini. Gula merah mereka merupakan produk terbaik di Sulawesi Tenggara. Jadi tak heran, bila Soindo dan beberapa warga Kabaena lainnya menganggap kerja ini sebagai bentuk tanggung jawab pada nenek moyang mereka sendiri. “Ini warisan dari nenek moyang saya,” katanya dengan bangga.

Pohon nira yang tumbuh bertebaran di Pulau Kabaena merupakan satu dari sekian banyak sumberdaya alam (selain tambang dan perikanan)  yang tumbuh menyebar dalam hutan-hutan seluas 95.050 Hektar namun tak terkelola dengan baik. Ulah manusia dan faktor alam juga menyebabkan luasan hutan mengalami penurunan dan pada tahun 1998 tercatat sisa 53.400 Hektar.

“Bahkan sejak tahun 2003 hutan lindung Lengora – Kabaena dinyatakan kritis,” kata Mani Ibrahim, kepala BIP Hut Sultra.Penyebabnya faktor alam, yaitu vegetasi yang hidup di pulau itu tidak mudah tumbuh karena merupakan daerah yang masuk dalam garis vulkanis, sehingga pohon tak mudah tumbuh akibat unsur hara tanah tidak memadai dan hawa tanah yang panas

Menurut data Badan inventarisasi Pohon Dinas Kehutanan (BIP HUT) Sultra tahun 2000, total luas hutan lindung di pulau Kabaena adalah 27. 496 hektar. Di hutan ini, hidup berbagai tumbuhan endimik serta satwa langka khas Sultra. Diantaranya adalah Anoa, Rusa dan beberapa jenis burung khas Sulawesi.
Tapi Kabaena masih memiliki deposit tambang nikel yang berada di wilayah seluas 35,606 hektar dan batu kromit pada luasan 2400 hektar. Pemerintah dan sebagian warga memandang deposit ini sebagai potensi dan peluang menaikkan kesejahteraan hidup. Namun penggiat lingkungan menganggap tambang adalah ancaman bagi pulau kecil Kabaena.

Tahun 2000-an, Pemerintah mulai memberikan keluasan izin pengelolaan tambang di pulau kecil itu.   Potensi tambang ini diincar oleh 20 pengusaha tambang nikel yang telah mengajukan izin dari pemerintah Kabupaten Bombana baik berupa izin kontrak karya, izin penyelidikan umum maupun izin eksplorasi dan eksploitasi.  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Bombana, Ir. Kahar. MS mengatakan, maksimal pemerintah Bombana akan memberikan 24 izin kelola tambang. “Tapi tentu  tak semua akan bekerja, banyak syarat yang kami tetapkan,” katanya.

Kini hanya tersisa 2.241 ha  yang bisa dikelola warga.
Syahrul, Koordinator LSM Sagori yang konsen dalam urusan tambang mengatakan, pemberian izin kelola tambang dari Pemerintah Kabupaten Bombana merupakan kecelakaan bagi warga Bombana. Sejak awal tak ada sosialisasi jelas dari Pemerintah maupun perusahaan terhadap warga. Padahal, berdasarkan peraturan pemerintah no 75 tahun 2001 pasal 26, perusahaan yang telah mengantongi izin Kuasa pertambangan wajib membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi dan mensosialisasikan hal itu pada warga setempat.
“Warga harus tahu hak mereka, termasuk agar mereka bisa bersikap kritis bila pengelolaan tambang dilakukan dengan cara merusak,” katanya.

Ia menilai pemberian dana community development pada warga samasekali tak akan pernah bisa memperbaiki kerusakan yang telah ada. Syahrul mendesak pemerintah untuk memberikan komitmen pertanggungjawaban secara transparan pada warga bila pada akhirnya perusahaan tambang itu telah mengakhiri kontrak tambangnya. “Perlu bagi kami dan warga mengetahui, seperti apa rupa Kabaena kelak dan siapa yang akan merawat pulau ini pasca tambang?”

Dari Kami

Tambang Alternatif Terakhir

Pulau Kabaena merupakan pulau kecil yang terletak di bagian selatan garis khatulistiwa. Secara administrasi, pulau seluas  867,89 km persegi ini masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dan memiliki sekitar 13 ribu jiwa penduduk yang mayoritas etnik Moronene. Pertanian dan perikanan adalah mata pencaharian pokok masyarakat setempat. Di pulau yang terkenal sebagai penghasil gula aren yang terbaik di Sulawesi Tenggara.  Sebagai pulau kecil dengan penduduk sedikit, ikatan emosional dan pematuhan atas hukum adat dan budaya sangat melekat dalam perilaku masyarakat. Hampir tak ada celah untuk konflik horizontal.

Walau begitu, tak berarti pulau ini aman-aman saja. Semenjak pemekaran kabupaten dilakukan, kabupaten Bombana menerima limpahan kebijakan dari pemerintah setempat berupa izin pengelolaan tambang pada 20 perusahaan.

Dari 19 kuasa pertambangan dan 1 kontrak karya (KK), beberapa diantaranya sudah masuk pada tahapan eksploitasi. Pemerintah menyatakan, Kabupaten Bombana tepat untuk menjadi wilayah tambang karena kandungan nikel di perut bumi, menyusul besarnya permintaan pasar dunia atas nikel. Pengelolaan tambang juga dipastikan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan warga, walaupun Pemerintah mengakui wilayah Kabupaten Bombana belum memiliki tata ruang yang seharusnya bisa menjadi pijakan untuk membagi alokasi usaha yang tepat sesuai potensinya.

Pertambangan juga mendapat sorotan dari penggiat lingkungan karena sejauh ini belum ada bukti nyata bahwa pengelolaan tambang bisa dilakukan dengan tanggungjawab penuh, terbuka dan tidak merusak. Pengelolaan tambang, terutama kuasa pertambangan juga dikhawatirkan akan memberi kerusakan lingkungan berdampak panjang karena pendeknya usia pengelolaan tambang yang dipegang Kuasa tambang tersebut. Alhasil, pada masa mendatang kemiskinan dan kerusakan lingkungan  akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warga Kabaena. Padahal, bukankah di Kabaena komoditi perkebunan dan perikanan memiliki prospek cerah bila di olah dengan baik.
Salam,
Editor

Fokus

Ambisi Besar, Tenaga Kurang

Saat ini, masyarakat di sekitar PT. Bily Indonesia, sedang ribut-ribut soal perekrutan tenaga kerja lokal yang tidak seimbang. Sodikun, Manager HRD perusahaan itu mengatakan, sekitar 82 % masyarakat lokal direkrut sebagai tenaga kontrak. Karena sumber dayanya yang tak menguasai teknis pertambangan, maka kebanyakan mereka ditempatkan sebagai pekerja rendahan.

Faktor ini kemudian dikritik LSM Sagori. ”Ini gerakan marginalisasi, bagaimana mungkin ini dianggap pantas? Sedang mata pencaharian pokok mereka tersingkir karena hadirnya tambang?” tukas Syahrul lagi.

”Pemerintah kecamatan sampai lurahnya sudah mendukung adanya pertambangan,” kata Jamal, ketua LPM kelurahan itu. Dia mengatakan, masyarakat sebenarnya punya keberanian untuk menghengkangkan perusahaan tambang yang masuk itu, namun mereka tak bisa mengutarakannya di depan manajemen perusahaan. ”Warga sini kebanyakan tak pandai berbahasa Indonesia. Mereka juga tak pandai berdebat,” kata Jamal.

Sahrul menilai, faktor inilah yang mendasari pihak perusahaan itu menyimpulkan bahwa mereka diterima oleh masyarakat setempat. Mestinya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat ini. Pengorganisasian kelompok masyarakat di darah ini nyaris tidak ada. Sehingga banyak sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat.

”Mengapa pemerintah tak mendorong pengelolaan perkebunan yang telah ada?” tanyanya. Rata-rata warga Kabaena memiliki jambut mete (yang menyebar di laha seluas 16.040,70 Ha), lalu tanaman kelapa di lahan 12.467,00 Ha, Coklat/kakao seluas 6.750,00 Ha dan Aren/enau seluas 4.493,00 Ha. ”Budidaya rumptu laut juga tak diarahkan, padahal hasilnya lebih besar dari penghasilan yang mereka peroleh sebagai buruh tambang,” kata Syahrul.

Alihi, petani rumput laut asal dusun Bungi Towea ini mengeluhkan hasil tanaman rumput lautnya tak pernah meningkat, bahkan semakin merugi saja. Seperti petani rumput laut lainnya, dia hanya menggunakan cara-cara tradisional, tak ada proses pembelajaran dari pemerintah maupun pihak lain. Persoalan makin melebar karena rata-rata petani rumput laut terlilit utang pada tengkulak yang membeli rumput laut mereka.

Morini

Mengapa Harus Tambang?

Pertambangan dikenal sebagai usaha yang destruktif dan ekstraktif sejak usaha tersebut dimulai sampai tambang tersebut tutup. Kelola tambang akan mengalihkan fungsikan hutan secara besar-besaran dan bukti di sejumlah propinsi di Indonesia menunjukkan banyaknya kerusakan lingkungan saat proses tambang dilakukan.

Siti Maemunah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang menilai sejak mulai beroperasi perusahaan tambang sering melakukan kesalahan yang disengaja. Misalnya, tak punya itikad baik untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan resiko jangka panjang akibat aktivitas pengoperasian perusahaan tambang. Seperti yang dialami masyarakat desa Pongkalaero kecamatan Kabaena.

Masyarakat di bawah bukit Bumbu Ntowulu meresahkan aktivitas PT. Bily Indonesia yang mulai mengeruk tanah kandungan nikelnya dan kelurahan Lambale Kecamatan Kabaena Timur. ”Mereka tak pernah sosialisasi analisis dampak lingkungan,” kata Ashar, warga setempat.

”Siapa bilang? Mereka telah melakukannya,” jawab Ir. Kahar, kepala Dinas pertambangan dan energi Kabupaten Bombana.

PT Bily adalah perusahaan yang beroperasi sejak tahun 2007 di Kabaena. Mengelola wilayah seluas 194 hektar dan memberikan dana Rp 1000 per ton hasil keuntungannya pada warga sebagai bukti penyelesaikan community development. Pada bulan Mei total dana community development yang telah diberikan sebesar Rp 540.471.000,- pada warga. Sosialisasi dana itu dilakukan lewat secarik kertas yang ditempel di dinding toko, bangunan pemerintah dan tempat lain yang mudah diakses warga.

”Kami sangat terbuka membahas hal ini,” kata Slamet Mujiono, Manajer Produksi PT Bily. Community development adalah satu kewajiban yang dilakukan PT Bily selain upaya reklamasi. Tapi tetap saja upaya mereka tak pernah bisa menjawab ; siapa yang kelak akan memperbaiki kerusakan lingkungan pasca tambang di Kabaena.

Kasus tambang-tambang di Indonesia mengajarkan satu hal ; hati-hati. Seringkali kenaikan ekonomi daerah tak relevan dengan dampak yang ditimbulkan. Siti Maemunah juga mengatakan, hal lain yang perlu disimak adalah pertambangan skala kecil ataupun besar selalu membutuhkan lahan luas serta air dalam jumlah banyak.  Karenanya, pemerintah berkewajiban menimbang sebelum izin pengelolaan tambang dilakukan.

“Banyak sektor lain yang berpotensi sama dan tak merusak bisa dilakukan. Misalnya, mengolah sektor pertanian, perikanan dan kelautan,” ujarnya.

Mahendro, S.Hut, Kepala Seksi Program Balai Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sultra, mengatakan tambang akan menyebabkan wilayah tangkapan air hilang bersamaan dengan gundulnya hutan. Lubang-lubang besar yang tercipta selama proses eksplorasi maupun eksploitasi akan potensial menjadi penyebab terjadinya longsor dan erosi.

Tak kalah serius adalah hilangnya kemampuan kawasan hutan untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan. Selama ini, hutan terbukti mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui pengambilan hasil hutan seperti buah-buahan, madu, rotan, dan bahan bangunan.

Padahal sejak awal warga sekitar telah hidup bersama dengan hutan. Artinya, bila kawasan hutan tersebut hilang, maka hilang pula pendukung dan fungsi hutan bagi masyarakat sekitar.

Dampak lain adalah, pengelolaan tambang di wilayah kecil akan memberi pengaruh kerusakan yang sulit ditunda. Jaringan Advokasi Tambang(JATAM) Indonesia, mencatat sampai tahun 2001 lalu sekitar 70 buah pulau kecil telah tenggelam. Penyebab utamanya adalah ulah manusia ketimbang pengaruh iklim global yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan laut. Umunya, tenggelamnya pulau kecil itu disebabkan oleh pengerukan bukitnya.

Kritikan terhadap kabupaten Bombana adalah keluarnya izin-izin kelola tambang tanpa diiringi dengan konsep tata ruang dan wilayah yang detail. “Kami akui, wilayah ini belum memiliki konsep tata ruang,” kata Ahmad Yani,wakil ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Menurutnya, pemerintah Bombana telah mencanangkan Kabaena sebagai daerah pertambangan dan DPRD tak memiliki kekuatan untuk mengkritik kebijakan ini.

Pulau-pulau kecil cenderung mengalami persoalan besar karena ukuran luasnya tak lebih dari 10 ribu km persegi. Secara ekologi terpisah dari pulau induknya, memiliki batas yang pasti, dan terisolasi dari habitat lainnya atau penduduknya kurang dari 500 ribu jiwa.

Kabaena juga riskan menjadi wilayah tambang karena memiliki proporsi spesies endemik yang tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen. Mempunyai tangkapan air yang relatif kecil, sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang dalam air dan dari segi budaya, masyarakat yang mendiami pulau ini mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan. Adanya masukan sosial, ekonomi dan teknologi ke pulau ini akan menganggu kelestarian budaya mereka.

Apa yang akan terjadi bila tambang Kabaena di teruskan?Sementara daya dukung sumber daya alam tak terbarukan itu akan menipis, tak bakalan bertambah lagi di lain sisi  jumlah penduduk serta pendapatan masyarakat dari hari kehari semakin meningkat.

PELAJARAN BURUK MOROWALI

Suara Jatam

Mollo memang jauh dari gedung Senayan. Tapi pengalaman orang Mollo bisa menakar RUU Minerba kabar baik atau buruk bagi bangsa ini.

Saat ini anggota DPR Senayan sedang membahas Rancangan Undang Undang Mineral Batubara, disingkat RUU Minerba. Partai Golkar, PDS dan Demokrat berada di satu kubu, melawan kubu lainnya yang mendesak memakai sistem perijinan tambang dan batubara – tanpa pengecualian. Pembahasan ini telah dimulai sejak tiga tahun lalu, dan belum kelar.
Jika saja wakil rakyat di ruang sidang itu mau rendah hati, datang dan belajar kepada orang Mollo mengenai tambang dan keberlanjutan hidup. Pasti mereka tak perlu berdebat panjang tentang perijinan.

Mollo memang jauh dari gedung Senayan. Tapi pengalaman orang Mollo bisa menakar RUU Minerba kabar baik atau buruk bagi bangsa ini.

Mollo adalah kawasan di kaki gunung Mutis Pulau Timor propinsi NTT. Disana ada 19 titik pertambangan marmer. Warga sebenarnya tak mengenal istilah marmer. Mereka mengenalnya sebagai gunung batu. Bahan tambang itu tersimpan dalam gunung-gunung batu yang tersebar di kawasan itu.

Tanpa diketahui warganya, semua gunung batu itu telah memiliki Kuasa Pertambangan, yang dikeluarkan Bupati dan Gubenur. Saat ini, ada gunung 6 batu yang sudah dan sedang di tambang. Lima diantaranya berhasil digagalkan ditengah jalan.

Kesemua batu memiliki nama, mulai fatu Naususu dan Anjaf, fatu Lik, Fatu Ob dan Nuamolo. Begitu juga batu lainnya. Fatu berarti Batu. Dan tak ada orang Mollo jika tak ada batu, karena nama marga-marga utama orang Mollo dan seluruh orang Timor berkait dengan batu-batu tersebut. Orang Mollo tahu, jika batu-batu itu ditambang habis, tamatlah sejarah orang Mollo.

Tak cuma itu, mereka memandang bumi bagai tubuh manusia. Batu dilambangkan sebagai tulang, tanah sebagai daging, sedangkan air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Mereka yakin, bila tidak ada batu berarti kehilangan tulang, jika ada batu berarti ada air.

Batu adalah identitas dan bagian “tubuh” orang Molo. Itulah mengapa mereka tak mau menghancurkan gunung batunya.

Dan RUU Minerba tidak mengakomodasi kemauan orang Mollo ini. Pula warga yang tinggal Toka tindung di Sulawesi utara, Lembata di NTT, Banyuwangi di Jatim ataupun wilayah lainnya di Indonesia, yang tak menginginkan industri keruk sebagai modalitas ekonominya. Perijinan baru, apapun bentuknya yang dibicarakan di Senayan saat ini adalah sebuah konspirasi kejahatan..

Sebab pemberian ijin tambang di tangan pemerintah, baik kabupaten maupun propinsi. Transaksinya dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah – ataupun Badan yang ditunjuk nantinya. Baru kemudian rakyat dipaksa menyetujui dengan berbagai cara. Mulai cara yang halus – melalui sosialisasi, konsultasi Amdal, hingga cara kasar – dengan memecah belah dan pengerahan preman maupun aparat untuk mengintimidasi, bahkan jika perlu dengan kekerasan dan pembunuhan.

Dengan cara ini. Kedepan, Industri keruk tetap akan menjadi pelaku utama perampokan ruang (spatial capture) dan pundi-pundi utama partai pemenang Pilkada dan Pemilu. Jika ijin pertambangan dikeluarkan, maka fungsi lainnya harus mengalah. Dan jikapun rakyat menolak, ijin tak serta merta bisa dicabut.

Orang Mollo juga belajar dari fatu Naitapan, satu-satunya batu yang lolos ditambang.

Fatu Naitapan berdiri kokoh di desa Tunua. Sejak tiga tahun lalu, puncak Naitapan dipotong, bagian atasnya bagai luka lebar yang menganga berwarna putih – bagai warna tulang. Sementara batuan bekas galian dan longsoran tanah menutupi kaki gunung, longsor dirasakan hingga batas desa. Dan kejadian-kejadian buruk datang sejak itu.

Naomi Mnune, seorang ibu dari Tunua menuturkan penderitannya sejak Naitapan ditambang. Diawali dengan longsor, yang pelan tapi pasti mulai menimbun rumah-rumah dan kebun warga. Disusul keringnya tiga mata air – oel Tokseko, ole Tokseok dan oel Kuisfolo di musim kemarau – ini tak pernah terjadi sebelumnya. Dalam bahasa lokal, Oel artinya mata air. “Ada 48 keluarga yang menggunakan mata air itu. Kini kami berjalan jauh mengambil air hingga desa tetangga, dibutuhkan waktu empat jam jalan kaki ketempat itu,” tuturnya.

“Hidup kami tambah susah sejak itu. Umbi-umbi yang ditanam banyak yang mati, sementara jagung tak tahan dengan angin yang makin keras di Tunua. Ternak-ternak kami juga terganggu, karena minum air sungai yang ada dibawah batu. Limbah tambang itu masuk ke sungai. Ternak kami kini rutin diserang penyakit kepala bengkak’, tambah Naomi. Sejak tambang beroperasi, ada 7 ekor sapi dan 18 ekor babi Naomi yang mati. Ini tak seberapa, milik tetangganya, yang mati bahkan mencapai puluhan.

Kabar buruk Naitapan, juga menjadi alasan orang Mollo menolak batunya digali. Dan untuk itu, tak sedikit pengorbanan mereka. Mulai dipecah belah antar suku, longsor dan krisis air, kerugian materi, diintimidasi polisi, dipukuli preman hingga masuk penjara.

Kasus Naitapan mengajarkan, bahwa harga Marmer di pasar ekspor bukanlah harga sebenarnya. Sebab harga itu belum memasukkan biaya daya rusak si marmer ketika digali paksa dari gunung batu. Harga yang berlaku di pasar – yang diamini pemerintah – melalui royalti dan pajak, bukanlah harga mineral sebenarnya.

Ada kejahatan dibalik penetapan harga itu, juga harga pasar untuk mineral lain dan batubara. Harga marmer, emas, nikel dan batubara itu tak memasukan ongkos resiko dampak limbah yang diterima penduduk lokal dalam jangka panjang, atau resiko krisis air yang dialami penduduk lokal selama tambang beroperasi, lubang-lubang tambang raksasa menganga – yang sepanjang hidup mereka warisi. Apalagi ongkos-ongkos sosial macam , konflik horizontal, kekerasan oleh aparat polisi dan tentara hingga gangguan kesehatan. Ongkos-ongkos itu dibebankan kepada penduduk lokal, kepada Naomi Mnune salah satunya.

Itu tidak termasuk ongkos penggunaan sarana dan jasa publik oleh korporasi tambang saat berproduksi. Misalnya, penggunaan sarana transportasi publik yang dibuat dengan anggaran negara. Mereka juga membendung sungai atau sumber air – yang semula dipakai warga sekitar, kemudian dirubah menjadi pembangkit listrik tenaga air dan memasok kebutuhan air perusahaan. Juga penggunaan bahan bakar minyak dengan jumlah gila-gilaan untuk transportasi dan mesin-mesin mereka.

Dan dalam pasal-pasal RUU Minerba, baik DPR RI maupun pemerintah, tidak memasukkan fakta daya rusak dan ongkos pemulihannya. Disemua lokasi tambang yang beroperasi saat ini, ongkos itu ditanggung penduduk lokal dan lingkungannya.

Kejahatan RUU MInerba lainnya adalah sebagian besar galian mineral dan batubara yang dikeruk sebesar-besarnya itu digunakan untuk kepentingan asing.

Lengkaplah kejahatan itu, merampok hak warga untuk menentukan pilihan ekonominya, memanipulasi harga mineral dan menggunakannya untuk kepentingan bangsa lain.

Lantas, apa beda rancangan ini dengan UU Pertambangan masa orde baru yang akan digantikannya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: