Rubrik Wonua, 2008-05-22

Jejak.

Oleh; Abdul Saban

Kerusakan DAS Ancam Ketahanan Pangan Sultra 

Musim tanam padi telah tiba, seiring terus naiknya harga komoditas pangan. Namun, lonjakan harga gabah Rp. 2.200,- dan beras hingga Rp. 4.500-4.700,- tidak mengubah nasib ribuan petani padi Sulawesi Tenggara yang dililit kemiskinan. Di lain sisi, konversi hutan menjadi lahan persawahan dan pertanian lainnya banyak menimbulkan masalah lingkungan dan konflik perebutan suplai air yang berkepanjangan di masyarakat. 

Tahun 1982-1995, kami masih bisa tersenyum melihat hasil panen yang melimpah di sawah ini, kenang Matroji (41 th), sambil memandangi sawahnya dengan lesu.  Petani yang memiliki sawah seluas satu hektar ini terjejer diantara sawah-sawah petani lainya  di desa Langgea Kecamatan Abuki kabupaten Konawe. Ada kekhawatiran di hati Matroji akhir-akhir ini, terutama karena kelangkaan air yang mengancam sawahnya. 

Sejak tahun 1982 lalu, pria asal Jawa Tengah ini mulai membuka lahan persawahan melalui program transmigrasi dari pemerintah, 6 kemudian dia sudah menikmati hasil panen padi yang melimpah dari sawahnya. Semua itu dikarenakan fungsi tata air di sekitar sungai Lahambuti yang merupakan sub DAS Abuki dari DAS utama sungai Konaweha masih stabil. Air dengan melimpah mengairi sawah malah sampai ke rumah warga. Namun keadaan itu hanya berlangsung hingga tahun 1996. Pasca tahun itu, petani mulai kewalahan mengatasi kekurangan air untuk mengairi sawah mereka. 

Kenyataan pahit yang dialami petani ini ternyata juga disebabkan aktivitas penduduk yang membuka lahan untuk perkebunan coklat.  Terakhir, sebagian lahan dibiarkan terlantar begitu saja atau dijual ke petani setempat.  Dampak yang timbul adalah banyaknya perambahan kawasan hutan tak terkendali. 

H. Patahuddin, kepala Desa Garuda yang belum definitif di kecamatan Abuki – Konawe mengatakan, di desanya saja tiap warga rata-rata memiliki 2,5 hektar lahan coklat, bayangkan bila jumlah luas kebun coklat lebih banyak dari jumlah luas lahan yang ada.  

Masaalah kekurangan air juga dialami juga Made Arnawa, petani padi yang berasal dari Jati Bali, kecamatan Ranomeeto Barat – Konawe Selatan. Tiga tahun belakangan dia sudah tidak melakukan aktivitas tanam padi. Karena para petani di daerah ini kekurangan air untuk mengairi sawahnya. Untuk dapat bertahan hidup, para petani ini mengalih fungsikan lahan sawahnya dari tanaman padi menjadi tanaman palawija; sejenis kacang-kacangan, tomat dan mentimun. 

Menurut Made Arnawa, kerusakan hutan di wilayah sekitar DAS Wanggu menyebabkan debit air yang tertampung di bendungan Wanggu berkurang dan tak mampu mengairi sawah petani di daerah itu. Untuk menambah hasil panen, warga lalu merambah hutan sekitar sungai, mencetak sawah baru dan hasilnya terlihat ; jejeran padi yang menguning. Namun tindakan ini menyebabkan efek lain ; banjir. 

Kekeringan itu yang memberi kesadaran pada warga untuk menghentikan perambahan hutan dan menghentikan percetakan sawah baru.  

Perebutan Air Irigasi. 

Pada tahun 1982 para petani transmigran di desa Langgea kecamatan Abuki – Konawe mulai mengolah sawah, mereka membuat saluran irigasi sendiri-sendiri. Selang beberapa tahun kemudian, Pemerintah membuat bendungan Asolu sebagai sumber air irigasi persawahan mereka. Namun banyaknya percetakan sawah baru menyebabkan kelangkaan air pada tahun 1996.  

Warga lalu membuat kesepakatan pembagian air. Matroji bergabung dalam Kelompok Tani Karya Mulia agar bisa kebagian jatah air yang berasal dari irigasi dan digilir per minggu. “Saya bersyukur jatah seminggu cukup untuk mengairi sawah yang hanya sehektar ini,” kata Matroji sambil menunjuk bentangan sawahnya. 

Tapi tidak bagi petani lain yang memiliki sawah 5-6 hektar.  Mereka  tak puas dengan antrian air irigasi tersebut, sehingga kadang-kadang ada yang mencaplok jatah air kelompok tani lainnya. Krisis air membawa potensi konflik horizontal. Kemelut seperti ini kata Matroji sudah sering terjadi, dan bahkan hampir menimbulkan pertumpahan darah antara sesama petani transmigran. 

Di lain sisi, kondisi ini menyebabkan hasil panen petani menurun. Musim hujan tak dapat diramal dengan baik lagi. Biasanya, lanjut Matroji, mulai bulan 12 hingga bulan 3 adalah musim penghujan, “tapi sekarang kok musim hujan maupun musim kemarau sama saja, sawah kami tetap kekurangan air,” keluh Matroji. 

Akibatnya, hasil panen petani ini tidak memuaskan. Dulu bisa mendapatkan 50 sampai dengan 60 karung gabah kering per hektar sawah, tapi sekarang mereka hanya mendapatkan 40-45 karung saja per hektar sawah. Belum lagi harga pupuk yang sudah tidak terjangkau dan murahnya harga gabah Rp. 2.200 perkilo, samasekali tak bisa mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan petani.  

 

Fokus 

Ketahanan Pangan Dengan Intensifikasi Lahan. 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berdampak terhadap krisis pangan, terutama untuk impor bahan pangan (beras, jagung, kedele dan lainnya) baik dari negara Vietnam, Thailand, China maupun Jepang.  Krisis pangan ini menjadi ironi bagi  Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan menimbulkan ketidakstabilan atas sosial-politik-keamanan. Kemiskinan meningkat, kerusakan sumberdaya alam susah dikontrol.   

Kerusakan lingkungan muncul dari banyak aspek, misalnya di bidang pertanian. Semua ini muncul dari perencanaan penggunaan lahan tak sesuai dengan kemampuan lahannya, rendahnya input produksi (pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan lainnya) dan tidak dilaksanakannya tindakan konservasi tanah dan air.  

Di Sulawesi Tenggara, potensi lahan pertanian produktif di Sultra sangat luas, ditunjang dengan potensi air yang besar. Investasi ini praktis terabaikan bila pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. 

Menurut Adi Setiadi, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Maritim Sultra, Sultra memiliki curah hujan tinggi dan penyebarannya hampir merata sepanjang tahun menyebabkan air tersedia dan seharusnya bisa memberi peluang masa tanam cukup lama (8 -12 bulan). Sayangnya, curah hujan dengan intensitas tinggi tak bisa ditampung oleh hutan-hutan yang kini gundul. Akibatnya erosi terjadi dimana-mana dan mempengaruhi  produktivitas tanah.   

Degradasi tanah atau lahan inilah yang menyebabkan kerusakan jangka panjang.  Menurut Ir  Iman Subagijo, Kadis Pertanian Sultra, kerusakan tanah atau lahan disebabkan oleh kemerosotan struktur tanah (pemadatan tanah, erosi dan desertifikasi lahan), penurunan tingkat kesuburan tanah, keracunan dan pemasaman tanah, kelebihan garam dipermukaan tanah, dan polusi tanah.  

Selain itu, faktor yang mempengaruhi degradasi tanah/lahan antara lain: (1) pembukaan lahan (deforestration) dan penebangan kayu hutan secara berlebihan untuk kepentingan domestik, dan (2) penggunaan lahan untuk kawasan peternakan atau penggembalaan secara berlebihan (over grazing). Disamping itu, penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air berakibat dalam mempercepat proses degradasi lahan yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai (DAS).

DAS merupakan suatu sistem yang rentan dengan  potensi besar untuk mengalami gangguan polusi atau pencemaran. Pencemaran dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kawasan ini, yaitu: kegiatan pertanian, transportasi, industri, rumah tangga, dan lain sebagainya. Komponen utama dari DAS yang berpotensi untuk tercemar adalah badan air dan tanah, yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap kualitas pertanian dan mahluk hidup yang berinteraksi dengan komponen-komponen yang ada dalam sistem daerah aliran sungai atau daerah yang dipengaruhinya. 

 

Menggalang Restorasi DAS Multi-Pihak

Terminologi ‘DAS’ (Daerah Aliran Sungai) sering disalah artikan sebagai wilayah di kiri-kanan (sempadan) sungai. Padahal yang dimaksud dengan DAS (watershed/catchment area) adalah daerah yang dibatasi oleh batas topografi (punggung-punggung bukit) dimana air hujan yang jatuh di permukaan bumi mengalir ke sungai-sungai kecil, kemudian ke sungai utama menuju ke laut.  

Suatu unit DAS, terbagi kedalam puluhan Sub-DAS (anak-anak sungai) dan wilayah tangkapan airnya (catchment area-nya) bisa meliputi beberapa kabupaten/propinsi/negara. DAS Konaweha. Di Sultra wilayahnya meliputi 6 kabupaten,  yaitu Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan. 

Kenapa perlu batas DAS? Karena dengan menggunaan unit DAS dapat dilihat dengan jelas keterkaitan dan ketergantungan  antara komponen ekosistem, misalnya antara kualitas penutupan lahan terhadap kondisi tanah dan perilaku air, antara hulu dan hilir, antara dampak on-site dan off-site dan sebagainya  Unit DAS Konaweha misalnya, bisa meneliti dampak penebangan hutan di Kolaka Utara terhadap peningkatan sedimentasi dan frekuensi banjir di wilayah Konawe atau penurunan kualitas air PAM di Kendari.  

Bicara DAS adalah bicara soal aktifitas manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam  yang mempengaruhi lambat dan cepatnya air hujan masuk ke sungai lalu menuju ke laut. Semakin lambat menuju ke sungai dan laut semakin baik, karena bisa dimanfaatkan secara optimal, sebaliknya semakin cepat terbuang semakin buruk, karena tidak sempat dimanfaatkan. 

Indonesia memiliki rata-rata curah hujan setebal 2500 mm per tahun. Tapi sekitar 15 % yang dimanfaatkan, sisanya terbuang percuma menjadi aliran permukaan yang justru membawa petaka baik bencana air bah, tanah longsor. Atau dua bulan tidak turun hujan jsutru terjadi kekeringan dan kebakaran hutan.  

Hutan sebagai pengatur tata air      

Sering terjadi kontroversi dan salah kaprah terhadap peran tata air hutan dalam ekosistem DAS. Misalnya, banjir selalu disangkut-pautkan dengan kerusakan hutan di wilayah hulu. Sinyalemen tersebut bisa jadi benar, tapi tak jarang penyebab banjir bukan semata kerusakan hutan. Banyak juga yang beranggapan bahwa hutan berfungsi sebagai penghasil air, sebagian lagi berpendapat bahwa hutan justru penguras air, sebagian lagi mempercayai bahwa hutan hanya berfungsi sebagai pengatur tata air dan bukan penghasil air. Fungsi hutan pada prinsipnya tidak dapat digeneralisir, peran hutan bervariasi sesuai dengan karakteristik hutan, kondisi tanah dan geologi dimana hutan tersebut berada.  

Secara hidrologis ada dua tipe hutan; (1) Hutan non-cloud forests, yaitu hutan dengan laju penguapan yang relatif tinggi (dibandingkan penutupan non-hutan) dan tidak mampu berfungsi sebagai penangkap kabut (cloud-stripping), dalam kondisi ini hutan hanya berfungsi sebagai pengatur tata air (2) Hutan cloud-forests, yaitu hutan dengan laju penguapan yang rendah dan berperan sebagai penangkap kabut, dalam kondisi ini hutan dapat berfungsi sebagai pengatur dan sekaligus penghasil air. 

Secara hidrologis ekosistem hutan dapat dilihat dari tiga perspektif yang berbeda, sebagai tegakan pohon, tanah hutan dan bentang lahan  . Karakteristik ini mempengaruhi efektifitas hutan sebagai pengatur tata air. Karena kondisi tanah dan bentang lahannya, hutan sering dikenal memiliki sponge effect (efek karet busa), yaitu meredam terjadinya banjir di musim hujan dan memelihara kestabilan aliran sungai di musim kemarau, namun hal itu bisa terjadi jika tanah hutan cukup dalam (> 3 m). Restorasi hutan pada lahan semacam ini memberikan dampak perbaikan tata air yang sangat besar. Sebaliknya deforestasi akan berdampak kemerosotan seluruh aspek tata air secara drastis. Apabila hutan terletak pada tanah yang tipis di atas batuan yang kedap air, betapapun bagusnya hutan, aliran permukaan  lantai hutan tetap tinggi, mengingat terbatasnya kapasitas penyimpanan air.  

Hutan sebagai pengatur dan penghasil air      

Hutan berperan besar sebagai penghasil air terjadi pada kasus Hutan Berawan (cloud forests/CF), yaitu  hutan yang memiliki laju evapotranspirasi rendah, sekitar 308 mm hingga 392 mm per tahun (Brujnzeel, 1990). CF biasa ditemukan pada hutan pegunungan dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.  Karena posisi ketinggiannya, tegakan hutan sering diselimuti oleh awan dan kabut. Mengingat hutan memiliki biomas besar (daun, ranting, lumut, paku-pakuan, epifit, pohon), maka hutan berperan sebagai penangkap kabut (cloud stripping) dan sekaligus inti kondensasi (codensation nucleus) yang mampu mencairkan awan dan kabut menjadi tetesan dan aliran air yang diserap oleh lantai hutan, proses ini dikenal dengan istilah intersepsi horizontal (horizontal interception). 

Besarnya pasokan air yang sampai di lantai hutan (net-precipitation) menurut beberapa sumber diketahui jauh lebih besar dari curah hujan yang diterima di wilayah tersebut, yaitu lebih tinggi 20 persen pada musim hujan dan bahkan lebih dari 100 persen pada musim kemarau. Dengan demikian ’Cloud Forest’ dapat diibaratkan sebagai menara air yang sanggup mensuplai air disaat kemarau panjang sekalipun, dalam kondisi ini hutan berperan sebagai pengatur dan sekaligus penghasil air!

Mampukah hutan mengendalikan banjir? 

Indonesia memiki curah hujan yang tinggi. Sayangnya, mungkin karena perubahan iklim oleh pemanasan global, selama sepuluh tahun terakhir peluang terjadinya hujan-hujan ekstrim  (intensitas tinggi) semakin besar. Kondisi ini membuat limpahan hujan yang seharusnya sebagai rahmad, berubah menjadi petaka. Berdasarkan berbagai penelitian pada DAS kecil (kurang dari 25 km2) menunjukkan bahwa hutan hanya mampu mengendalikan banjir yang ditimbulkan oleh hujan intensitas rendah sampai sedang (< 100 mm/hari). Mengingat semakin besar intensitas curah hujan, semakin melampaui keterbatasan hutan untuk menahan laju air, sehingga pada saat terjadi hujan ekstrim, besarnya banjir tidak berbeda antara wilayah berhutan dan tidak berhutan.  Pada banyak kasus intensitas hujan ekstrim memang lebih dominan sebagai penyebab terjadinya banjir, kondisi ini diperparah oleh kerusakan hutan dan amburadul-nya penutupan lahan baik di wilayah hulu maupun hilir DAS.   

Restorasi hutan sebagai solusi jangka panjang

Restorasi hutan seperti reboisasi dan penghijauan tidak mampu secara cepat mengendalikan penurunan laju banjir dan sedimentasi di wilayah hilir. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya beban sedimen yang mempersempit volume sungai yang berasal dan proses erosi dari kurun waktu sebelumnya. Karena itu bisa dipahami, kalau besarnya laju sedimen yang terukur di outlet suatu DAS sering tidak berkorelasi dengan berbagai perbaikan ataupun perusakan di wilayah hulu, mengingat besarnya temporary storage sediment yang berada di sekitar pengaliran. Timbunan sedimen ini, bisa terangkut ke hilir dalam waktu beberapa jam, maupun beberapa puluh tahun kemudian, bergantung proses pengendapan yang terjadi maupun kekuatan aliran pengangkutnya.

Keberhasilan reboisasi dan penghijauan di wilayah hulu jelas tidak memberikan dampak secara cepat terhadap penurunan laju sedimentasi di wilayah hilir. Dengan demikian tindakan paling efektif untuk segera mengendalikan banjir adalah gerakan menabung air melalui pembangunan sejuta resapan yang memberikan dampak penampungan dan pengendalian aliran air dan sedimen secara cepat, seperti revitalisasi situ, danau dan rawa, sumur resapan, lubang resapan biopori, parit resapan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, selain kegiatan restorasi hutan itu sendiri.

Kelembagaan RDM   

Departemen Kehutanan (Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah/BRLKT, kini Balai Pengelolaan DAS/BPDAS) sejak pertengahan tahun 80-an telah memprakarsai penyusunan rencana makro dan mikro restorasi DAS.  Rencana makro memetakan tingkat kekritisan Sub DAS dalam suatu DAS, arahan fungsi kawasan (lindung, penyangga dan budidaya) serta arahan umum pengelolaan kawasan. Rencana makro dijabarkan ke dalam rencana mikro restorasi Sub DAS berjangka menengah. Rencana makro disyahkan oleh Gubernur, sedangkan rencana mikro oleh Bupati. Pengesahan oleh Kepala Daerah dimaksudkan sebagai legitimasi politik, yaitu agar dokumen tersebut dapat menjadi acuan utama dalam restorasi DAS dan perencanaan wilayah multi-pihak.  

Memperhatikan bahwa ekosistem DAS bersifat lintas sektor dan wilayah administratif, serta kewenangan pemanfaatan sumberdaya alam telah terdistribusi ke berbagai lembaga, maka untuk menggalang restorasi DAS memerlukan lembaga ‘super-body’ yang memiliki kewenangan kuat untuk mengintegrasikan kepentingan seluruh aktor pembangunan. Lembaga semacam ini belum ada dan mungkin sulit diadakan.    

Menggalang kebersamaan hulu hilir 

Memperhatikan adanya hubungan hulu-hilir dalam ekosistem DAS, selayaknya apabila biaya restorasi DAS tidak hanya dibebankan kepada masyarakat hulu, melainkan harus ditanggung bersama. Mekanismenya bisa dalam bentuk biaya kompensasi lingkungan (payment for environmental services) dari hilir ke hulu. Sayangnya konsep ini masih sulit diimplementasikan. 

Beberapa kasus yang dapat dikategorikan memenuhi prinsip di atas diantaranya adalah: (1) PT Inalum pertambangan timah yang memanfaatkan enerji dari PLTA Asahan (Danau Toba), membayar  retribusi untuk rehabilitasi DAS hulu yang masuk wilayah administratif 4 kabupaten di Sulut; (2) Sejumlah persentase tertentu dari harga setiap tandan buah segar kelapa sawit di Sumut dialokasikan untuk biaya perbaikan ekosistem hulu; (3) Perum Jasa Tirta I (Jatim) menyisihkan sebagian keuntungannya untuk rehabilitasi DAS Brantas Hulu; (4) Perum Jasa Tirta II (Jabar) yang mengelola infrastruktur Bendungan Jatiluhur menarik dana dari pemakai air (PLN dan PDAM) untuk pemeliharaan prasarana dan rehabilitasi DAS hulu; (5) PT Krakatau Steel memberikan kompensasi pendanaan dalam pemeliharaan resapan air di DAS Cidanau, Jabar; (6) Masyarakat pengguna air di daerah hilir memberikan kompensasi pemeliharaan hutan di DAS Tondanau, Sulut.   

Untuk memberikan jaminan kualitas pelayanan dari hulu, diperlukan kriteria dan indikator untuk menilai  dinamika kualitas perlindungan hulu terhadap hilir secara reguler. Apabila berdasarkan kriteria dan indikator dinilai kondisi hulu memburuk, maka pembayaran ke hulu dapat dihentikan sampai kondisinya pulih. Penilaian pelayanan ekosistem hulu secara independen dalam melindungi eksositem hilir suatu saat dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi.  Apabila tidak mampu memperbaiki bumi, minimal adalah tidak membuat kerusakan bumi semakin parah. Jangan menunggu sampai bumi tercinta yang hanya satu ini menjadi tidak layak huni! 

(Footnotes)Dr. Edi Purwanto, Watershed Hydrologist. Direktur Operation Wallacea Trust, Koordinator Pelatihan dan Penyadaran Lingkungan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Pedesaan/PNPM-LMP, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Email: e_purwanto@indo.net.id, HP: 081 296 55 233.

 

Dari Kami

DAS Tak Stabil Ketahanan Pangan Terancam

Kegiatan tambang dimulai dengan cara ini, pembersihan lahan (dengan merubuhkan pohon-pohon), pengupasan tanah penutup bagian atas, penambangan, penyimpanan/penimbunan tanah penutup dan transportasi, serta pengolahan dan permurnian. Semua proses itu menimbulkan dampak lingkungan dan membawa perubahan fisik, kimiawi dan biologi pada ekosistem sekitar.  

Lalu yang kita saksikan selanjutnya adalah sejumlah tempat mengalami perubahan. Dari bukit padat pohon menjadi bukit gundul dan erosi dimana-mana. Tak mungkin mendapatkan gambaran yang sama  tentang kondisi Pomalaa masa lalu dan hari ini. Peristiwa sama juga terjadi di daerah lain yang dikepung usaha-usaha tambang. Kegiatan tambang memberikan dua sisi mata uang, keuntungan sekaligus kerugian. Karenanya, pada bulan ini kami mendedikasikan informasi tentang tambang bagi pembaca dan menitip harapan Pemerintah memiliki kepekaan mengelola wilayah dan mampu mewariskan bumi yang indah pada generasi ke depan.  Salam Editor

 

Morini

Jaga DAS Untuk Ketahanan pangan

Data BP DAS sampara tahun 2007,menunjukan sedimentasi sekitar 300 ton pertahun di DAS Konaweha. Menyebabkan delta-delta di dalam waduh BP DAS Sampara.  Menurut Agung Raka, Kepala BP DAS Sampara, itu terjadi karena alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, dan pertambangan serta pemukiman warga. 

Tak hanya DAS Sampara, bendunga Asolu juga menunjukkan kegagalan pembangunan berkesinambungan dan terencana. Bendungan Asolu, didirikan pada tanggal 6 Agustus 1996  dengan suplai air yang berasal dari sungai Lahumbuti. Pada awalnya, bendungan ini mampu mengairi 1.089 hektar sawah yang melintasi 8 desa di kecamatan abuki. Namun, saat ini suplai air di bendungan itu menurun. Akibatnya banyak petani melakukan pergeseran musim tanam menunggu air mengairi sawah mereka.  

Menanggapi hal itu, Mahendro, S.Hut, Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah aliran Sungai (BP DAS) Sampara mengatakan itu terjadi karena semakin maraknya konversi hutan menjadi areal persawahan. Pemerintah Sultra menerapkan sistem ekstensifikasi lahan; yaitu  pengembangan hasil pertanian dengan cara membuka lahan baru. 

“Percetakan sawah baru dilakukan dengan tujuan surplus beras  padahal itu  cara keliru,” katanya disela  diskusi Kelas DAS yang diikuti wartawan dan LSM di kantor BP DAS Sampara pekan lalu.  Jika sistem ekstensifikasi lahan jadi strategi pemerintah dalam mengatasi krisis pangan, maka ancaman kedepan adalah rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan tonggak persediaan air. Seharusnya pemerintah melakukan intensifikasi lahan. Yakni pemanfaatan areal persawahan baik yang masih sementara diolah maupun lahan bekas persawahan yang telah ditinggalkan petani.  

 

Komentar

Peran Kelembagaan

Ir. Iman Subagijo, Kadis Pertanian Sultra  mengatakan perlu adanya koordinasi antar instansi pemerintah lintas kabupaten utamanya kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Kota Kendari untuk meminimalir tekanan yang muncul di wilayah hulu, hilir dan tengah DAS. “Kita tak dapat menyelesaikan ini sendiri-sendiri,”katanya. 

Menurutnya, peran kelembagaan pada tingkat propinsi, kabupaten maupun kecamatan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan penanganan DAS Konaweha.  Dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah DAS ini, peran kelembagaan mencakup dalam hukum dan administrasi, pendanaan, dan teknis. 

Peran kelembagaan dibidang hukum dan administrasi tersebut adalah membuat peraturan-daerah tentang pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan memberikan sanksi terhadap pelaksana atau pengguna yang tidak mengikuti peraturan, serta memberikan insentif atau penghargaan terhadap yang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.  

Peran kelembagaan dalam bidang pendanaan (biaya) adalah penyediaan dana/biaya oleh pemerintah terhadap pengembangan dan pengelolaan DAS, baik dalam penyediaan biaya input produksi maupun biaya yang lainnya.  Dari segi teknis, peran kelembagaan di sini adalah memberikan pendidikan/penyuluhan tentang pengelolaan wilayah DAS secara berkelanjutan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: