Insert Media Lingkungan, 2008-04-05

Jeli Memberi Izin Tambang

Di Indonesia, Pertambangan menjadi salah satu pendapatan Negara yang terbesar. Tidak heran jika pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada BUMN maupun pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan pengelolaan pertambangan nikel, emas, batubara hingga minyak.

Otonomi daerah juga memudahkan pengelolaan tambang di tingkat lokal terjadi. Saat ini tercatat hampir 100 izin KP (kuasa pertambangan) tersebar di Pomalaa dan Konawe Utara yang dikeluarkan Pemerintah daerah.Alasan pemerintah sama ; menggenjot pendapatan daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam.Tapi, apakah izin-izin dikeluarkan dengan kejelian bahwa selain pendapatan, wilayah itu juga terbebani dengan perubahan bentang alam saat pengelolaan tambang terjadi?

Perubahan bentang awal disebabkan peralihan fungsi kawasan. Dari misalnya hutan menjadi tempat penggalian nikel.Akibatnya, perubahan itu memicu terjadinya dampak lain, erosi dan kekeringan. “Dulu Pomalaa itu hutan, sekarang sudah berubah sekali,” kata Tajuddin, warga Pomalaa yang berusia 108 tahun.
Namun yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana memonitoring komitmen KP-KP terhadap reklamasi lingkungan pasca tambang? KP umumnya memegang kontrak jangka pendek. Saatnya pemerintah jeli memberi izin pengelolaan tambang sebelum kerusakan alam tak bisa lagi diperbaiki.

Erosi dan Pencemaran

Meski limbah nikel berupa slag dinyatakan tak mengandung racun, namun dampak lain timbul, yakni erosi di perairan Tambea, tempat dimana 190 kepala keluarga bermukim saat ini. Bukit gundul yang tak direklamasi secepatnya menyebabkan rembesan mengalir hingga ke perairan sekitar. Menyebabkan budidaya taripang warga mati dan hasil tangkapan berkurang dua kali lipat dari 5 tahun sebelumnya.

“Air laut kabur. Penghasilan rata-rata paling tinggi Rp 30 ribu per hari,” kata Kamaruddin dan Marepe, nelayan Tambea. Penghasilan itu kemudian dipotong untuk membeli bahan bakar perahu dan menghidupi keluarga.

Nelayan budidaya taripang juga mengalami kerugian besar.Bila pada tahun 2007 harga taripang mencapai Rp 900 ribu per kilogram dan bisa memberi keuntungan hingga Rp 20 juta saat panen, yang terjadi hari ini adalah matinya budidaya taripang-taripang itu. “Kalau airnya begini tak ada yang bisa hidup,” keluh Sudirman.

Dimana komitmen perusahaan?

PT Antam mengatakan komitmen mereka terlihat pada rencana jangka panjang merehabilitasi lingkungan sekitarnya. Selain itu dukungan coorporate sosial responsibility (CSR). PT Inco komitmen dengan penataan lingkungan, sosial ekonomi dan CSR. “Kami ingin menjadikan areal pasca tambang ini sebagai kebun raya atau taman Sawerigading. Justru yang menjadi tugas berat kami adalah bagimana menjaga kawasan hutan disekitarnya yang tidak ditambang dari pelaku illegal logging,” kata Tri Rachman Batara, Manager Regional Communicatoin, PT.Inco Tbk di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Tapi, bagaimana dengan ratusan KP yang kini tengah melakukan eksplorasi dan eksploitasi? Cukup ketatkah pengawasan pemerintah memantau upaya perbaikan lingkungan pasca tambang mereka?(Rustam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: