Lembar Informasi 2008-03, No More Tambang

No More Tambang

Mencermati Tambang di Indonesia

Sejarah tambang di dunia menunjukkan, pertambangan skala besar maupun kecil menimbulkan efek yang sama: kerusakan lingkungan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan kemiskinan pada kelompok tertentu. Kerusakan lingkungan akibat tambang ditandai dengan hilangnya fungsi-fungsi penyangga dan peranan hutan terhadap hidrologis, ekologis dan keaneragaman hayati. Efek dari semua itu adalah munculnya berbagai dampak sosial yang tak bisa tertanggulangi dalam waktu singkat.

Di Indonesia, kerusakan lingkungan akibat tambang terjadi di banyak tempat, menimpa warga di Papua (PT Freeport), PT Karimun Granit di Pulau Karimun – Kepulauan Riau, Strait Resources/Australia di Pulau Laut-Kalimantan Selatan, warga di Sulawesi Tenggara (PT Aneka Tambang), warga di Mataram dan Sulawesi Utara (Newmont) dan di Sulawesi Selatan (PT Inco). Pejabat-pejabat pertambangan maupun Pemerintah Indonesia memberikan argumen, pertambangan adalah kegiatan yang paling menguntungkan Indonesia. Namun perhatikan bahwa tambang batu bara di Kalimantan Selatan misalnya, dari 100 juta ton per tahun galian tambang yang diperoleh, sebagian besar di ekspor ke 14 negara. Hanya 29 persen dari hasil tambang itu digunakan oleh Indonesia terutama yang berdomisili di Jawa dan Sumatera, sementara 1 persen digunakan untuk dua pembangkit listrik di Kalimantan Selatan.

Di Freeport, Papua, berton-ton emas dikucurkan untuk kegiatan ekspor. Dan ironis, penggalian besar-besaran Freeport tersebut sebagian berakhir hanya menjadi perhiasan, benda yang seharusnya tidak menjadi pilihan utama. Tahun 2007, PT Aneka Tambang, memperoleh keuntungan 2,725 triliun dari eskpor nikel pasar Eropa, Korea, Jepan, Taiwan, India dan China. Keuntungan berlipat tak memberi keuntungan besar pada negara ini, karena persoalan-persoalan baru terus bermunculan di sekitar wilayah konsensi PT Antam, terkait dengan kerusakan lingkungan yang tak lagi bisa diperbaharui seperti semula.

Di sisi lain, Indonesia kini dilanda krisis komitmen atas pengelolaan lingkungan hidup. Pertambangan yang telah berjalan dan akan berjalan pada saat ini bahkan mendapat angin segar untuk bisa memasuki wilayah-wilayah hutan lindung maupun konservasi melalui Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2007. Peraturan itu juga menunjukkan tak ada garis tegas dari Pemerintah yang mewajibkan tambang untuk melakukan reklamasi dan jaminan keamanan lingkungan dalam jangka panjang dan menunjukkan Pemerintah abai terhadap daya rusak tambang. Kenyataan itu menunjukkan saatnya mengatakan No More Tambang di Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: