Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2008 (Data Statistik Sultra 2008)

.

ID Data : Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2008 (PDF)
Jenis : Data Statistik
Tahun : 2009
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi tenggara
Kontak : -

Tanggul Irigasi Jebol, Padi Terancam Puso

Kompas 2009-09-09/Halaman  22 E paper Nusantara

Makassar – Hamparan tanaman padi seluas 26.000 hektar terancam puso menyusul jebolnya tanggul saluran induk irigasi Sawitto di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 4 September lalu.

Tanaman padi yang berusia 1,5 bulan hingga 2 bulan itu tersebar di sembilan kecamatan, antara lain Sawitto, Patampanua, Mattiro Bulu, Suppa, dan Lanrisang.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Pinrang Zainal Hafied, Selasa (8/9), mengatakan, jika perbaikan tanggul belum rampung dalam sepekan mendatang, tanaman padi di sembilan kecamatan tersebut bakal terhambat pertumbuhannya dan kemungkinan gagal panen.

”Saat musim kemarau seperti ini, lahan tanaman padi mengering. Harapan untuk terairi hanya bertumpu pada air irigasi,” ujarnya.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Sulawesi Selatan, Soeprapto, sejumlah petugas telah dikerahkan untuk melakukan perbaikan konstruksi tanggul yang jebol itu.

”Sepekan mendatang, perbaikan diperkirakan rampung sehingga aliran air irigasi untuk sembilan kecamatan di Pinrang sudah bisa terkelola kembali dengan normal,” katanya.

Jebolnya tanggul itu, menurut Soeprapto, karena faktor usia konstruksi. ”Saluran induk Sawitto yang bersambungan dengan irigasi Saddang merupakan peninggalan Belanda (dibangun tahun 1939),” ujarnya.

Mencapai Rp 500 juta

Sepekan terakhir ini puluhan truk dikerahkan mengangkut material yang dibutuhkan untuk menambal dan membangun kembali tanggul sepanjang 20 meter dengan ketinggian 4 meter tersebut. Diperkirakan, anggaran perbaikan tanggul tersebut mencapai Rp 500 juta.

Menurut Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi, dalam 12 tahun terakhir ini saluran irigasi tersebut sudah tiga kali jebol.

Ia berharap upaya perbaikan yang kini dilakukan tidak mengabaikan mutu dan ketahanan konstruksi.

Sejumlah Penerbangan di Kalimantan Dibatalkan

Kompas 2009-09-09/Halaman  22 E paper Nusantara

Palangkaraya – Sejumlah penerbangan di Kalimantan, yakni di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, pada Selasa (8/9) dibatalkan. Penyebabnya, kabut asap tebal dari kebakaran lahan mengepung bandara di dua provinsi itu.

Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalteng, kembali tidak dapat didarati pesawat. Menurut Kepala Subbagian Tata Usaha Bandara Tjilik Riwut Usdek, jarak pandang di landasan tinggal 400 meter, jauh di bawah batas minimal 1.600 meter.

Akibatnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membatalkan penerbangan. Para calon penumpang akan diterbangkan melalui Bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kalsel, Rabu (9/9).

Penutupan Bandara Tjilik Riwut menyebabkan bandara-bandara perintis di Kalteng ikut lumpuh karena tak ada pesawat yang berangkat dari Palangkaraya.

Di Kaltim, hampir semua penerbangan dari Bandara Sepinggan dengan tujuan Bandar Udara Kalimarau di Kabupaten Berau dan Bandara Juwata di Kota Tarakan, Kaltim, Selasa, juga dibatalkan. Dua bandara itu tertutup asap pekat.

Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan Sutadi Raharjo mengatakan, jarak pandang kurang dari 1.800 meter. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Kalimarau di Berau.

Berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, asap merupakan kiriman dari Kalbar dan Kalteng.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Kardinal Tarung mengatakan, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Selasa, menginstruksikan agar sekolah diliburkan akibat kualitas udara memburuk.

Sementara itu, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, ditutup mulai pukul 06.00 sampai 07.30 akibat kabut asap.

Menurut petugas Air Traffic Control Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Handi Budiyoso, jarak pandang tinggal 500 meter. Bandara kembali dibuka setelah jarak pandang membaik.

Berdasarkan pantauan satelit Aqua/Terra Modis, jumlah titik panas di Sumsel pada 7 September ada 192 titik. Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Sigit Wibowo menyatakan, tak mudah memadamkan api karena lokasi kebakaran terpencil dan sulit dijangkau.

UU Lingkungan Hidup Perkuat Komitmen

Kompas 2009-09-09/Halaman 12 E paper Lingkungan

Jakarta- Komitmen pemerintah tampak menguat terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan DPR, Selasa (8/9), sebagai pengganti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997.

”Melalui undang-undang yang baru disahkan ini, ingin dicapai pembangunan berkelanjutan,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar seusai pengesahan undang-undang tersebut pada Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya sepuluh fraksi parlemen secara aklamasi menyetujui RUU PPLH. Alasan utama, risiko bencana ekologi di Indonesia sekarang makin masif dan berulang setiap tahun sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang makin baik kian diharapkan.

Rachmat Witoelar pada pandangan akhirnya mengemukakan, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 memiliki persoalan substansial, struktural, dan kultural.

Menurut Rachmat, UU PPLH mewajibkan pemerintah daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan penerapan pembangunan berkelanjutan.

Bergantung pada presiden

Dalam UU PPLH, Kementerian Negara Lingkungan Hidup memiliki kewenangan mulai dari pembuat kebijakan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pada UU sebelumnya kementerian negara itu hanya berfungsi koordinatif dan menetapkan kebijakan.

Menurut Rachmat, sesuai UU PPLH ada konsekuensi yaitu perlu ada perubahan struktural.

”Bisa menjadikan kementerian ini departemen atau membentuk badan tertentu. Itu bergantung pada presiden,” katanya.

Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman mengatakan, ”Sejak tahun 1978 Kementerian Negara Lingkungan Hidup mulai kehilangan power (kekuatan) untuk menegakkan aturan mengenai lingkungan hidup. Tahun 2009 ini kementrian lingkungan telah mendapatkannya lagi,” kata Masnellyarti.

Pendulang Tinggalkan Lokasi Tambang

Kendari Ekspres 2009-09-09/Halaman 16 Sultra Raya

Air Minim, Kejahatan Meningkat

Rumbia-Sejak beberapa pekan ini pendulang yang melakukan aktivitas penambangan emas secara liar banyak yang telah keluar atau meninggalkan lokasi tambang dikarenakan minimnya air untuk dipergunakan dalam menambang khususnya di Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu.

Pasalnya air sungai yang biasa dipergunakan masyarakat penambang di lokasi tersebut mulai minim bahkan mengalami kekeringan sejak terjadinya musim kemarau.

Hal ini tentunya turut mempengaruhi hasil emas yang diperoleh penambang yakni hanya sedikit dan terbilang mengecewakan, akibatnya banyak penambang mulai istrahat dari aktifitas mencari emas dan secara perlahan meninggalkan lokasi tambang Tahi Ite.

“Sudah tidak ada air di sana karena tak pernah hujan bahkan sudah kering. Dengan tidak adanya air tentu kami tidak bisa bekerja sehingga kami lebih memilih keluar dulu dari pada kami tetap bertahan disana tapi hasil tidak ada,” kata salah seorang penambang dari Konsel, Samsu.

Menurut ia, bukan hanya dirinya yang sudah keluar meninggalkan lokasi melainkan juga puluhan rekan-rekannya yang bekerja bersama ia sudah pulang ke kampung halaman masing-masing utamanya yang berasal dari luar Provinsi Sultra.

“Teman-teman saya yang dari Kalimantan dan Pulau Jawa banyak yang sudah pulang kampung halaman mereka karena memang hasil emas yang kami peroleh sangat memprihatinkan,” terangnya.

Selain karena terjadinya kekeringan yang menjadi penyebab keluarnya para penambang juga termasuk salah satunya adalah semakin meningkatnya tingkat kejahatan di areal emas tersebut utamanya perampokan dan pembunuhan.

Bahkan belum lama ini, sudah ada beberapa penambang yang emas dan duitnya raib tanpa ditau pelakunya. Bukan hanya itu, pelaku dengan sadis membunuh korban yang mencoba melakukan perlawanan.

“Kami merasa takut dan khawatir bila terus berada di lokasi karena di sana tingkat kejahatan sudah sangat rawan, dimana sudah ada penambang yang dibunuh setelah sebelumnya dirampok emas dan uangnya.

Dimana pelakunya kami duga adalah orang-orang dari luar Sultra yang datang menambang tapi tidak mendapatkan hasil sehingga untuk mencari ongkos kembali ke daerahnya mereka tega melakukan tindakan keji seperti itu,” kata Basri, salah seorang penambang dari Poleang.

Bandara Tjilik Riwut Kembali Dibuka

Kompas 2009-09-08/Halaman 22 e-paper Nusantara

Palangkaraya – Setelah sempat lumpuh pada Minggu (6/9) akibat pekatnya kabut asap yang memperpendek jarak pandang menjadi 700 meter, Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali dibuka pada Senin sekitar 13.30. Jarak pandang pada landasan pacu membaik, menjadi lebih dari 1.600 meter.

Hal itu dikemukakan Kepala Subbagian Tata Usaha Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Usdek.

Lumpuhnya Bandara Tjilik Riwut pada Minggu mengganggu kegiatan ekonomi para sopir taksi, porter (pengangkut barang), maupun penjual makanan di sekitar bandara.

Kepala Bandara Tjilik Riwut Jamaluddin Hasibuan mengatakan, penerimaan negara dari pelayanan jasa penumpang pesawat udara dan biaya pendaratan juga terpengaruh.

Sementara itu, di Pulau Buttoa, tepatnya di Desa Tonyamang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Tengah, sekitar 10 hektar lahan terbakar, Minggu malam sampai Senin pagi.

Lahan di antaranya berupa kebun kelapa, kakao, dan buah. Kebakaran membuat panik 500 keluarga di pulau itu karena khawatir merembet ke permukiman.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar M Danial mengakui kejadian ini. Menurut dia, penyebabnya adalah petasan dan kembang api yang jatuh di alang-alang. Api cepat menyebar ke kebun di sekitarnya akibat angin yang bertiup kencang.

Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sejak Januari-awal September 2009 tak kurang dari 800 hektar kawasan berupa hutan produksi, hutan lindung, dan padang rumput savana terbakar.

Kebakaran terbesar terjadi pada Mei-Agustus 2009. Diperkirakan, kebakaran masih bisa berlangsung sampai November 2009 karena musim hujan biasanya terjadi awal atau pertengahan Desember.

Kepala Dinas Kehutanan Belu Thisera Antonius yang dihubungi di Atambua, Senin, mengatakan, penyebab kebakaran terutama sikap masyarakat yang tidak paham mengenai fungsi hutan. Mereka biasa membuang korek api yang sedang menyala ke semak kering.

Hari Sabtu terjadi kebakaran hutan produksi jenis jati milik negara seluas 30 hektar di Uduk Ama, Kecamatan Atambua Selatan.

Riset Gempa Selat Sunda Diintensifkan

Kompas 2009-09-08/HALAMAN 12 e-paper Lingkungan

Jakarta  – Gempa 7,5 skala Richter yang menerjang Jawa Barat, Rabu (2/9), mengingatkan akan ancaman yang lebih dahsyat. Sejarah mencatat, gempa di atas 8 skala Richter pernah melanda Selat Sunda tahun 1908 sehingga menimbulkan kerusakan di Anyer sampai Jakarta.

Untuk memahami pola dan periode kegempaan, akan dilakukan penelitian intensif dengan beberapa metode survei geologi.

Berkaitan dengan hal itu, Danny Hilman, pakar geologi dari Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Senin, mengemukakan, akan dilakukan pemasangan jejaring antena global positioning system (GPS) di Selat Sunda dan selatan Jabar dalam jarak lebih rapat.

Proyek itu dilakukan LIPI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Dari hasil pemantauan, akan dilakukan penelitian dan analisis detail hingga tahu pola kegempaan.

”Kerja sama dengan semua pihak untuk riset dengan sistem GPS ini tetap terbuka untuk semua pihak,” ujar Kepala Bidang Geodinamika Bakosurtanal Cecep Subarya.

Penelitian pergerakan tanah menggunakan jejaring GPS dilakukan peneliti Bakosurtanal sejak tahun 1989. Hasilnya menunjukkan adanya daerah ”terkunci” atau tidak ada pergerakan relatif terhadap daerah sekitarnya yang bergerak 65 mm per tahun di selatan Lampung, tepatnya di Krui, Lampung.

Cecep yang juga Sekretaris Jenderal International Union Geodesy and Geophysics untuk Indonesia mengatakan, saat ini di kawasan Selat Sunda dan Jabar telah terpasang 14 stasiun atau antena referensi GPS, satu di antaranya milik Jerman.

Hasil analisis data GPS menunjukkan, tidak terjadi pergerakan berarti akibat gempa pada Rabu lalu karena gempa bersumber dari lempeng intra (intraplate) atau di bagian lempeng Eurasia sendiri, bukan di zona pertemuan lempeng (interplate). Hal ini ditunjukkan oleh lokasi episenter yang dalam dan dampaknya meluas di Pulau Jawa.

Subduksi melengkung

Meluasnya efek kegempaan yang terjadi pada Rabu lalu, menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Fauzi, disebabkan subduksi yang melengkung atau cenderung mengarah dari barat daya ke timur laut. Hal ini menyebabkan intensitas kegempaannya meluas hampir ke seluruh Jawa, bahkan hingga ke Bali.

Selama ini diketahui subduksi lempeng di selatan Selat Sunda dan Jabar mengarah dari selatan ke utara.

”Subduksi yang terjadi di sekitar Selat Sunda bergerak memutar searah jarum jam,” ujarnya.

Di selatan Selat Sunda terjadi peregangan atau dilatasi. Sementara di selatan Banten mengalami kompresi-penekanan. Hal ini dikuatkan Cecep bahwa kawasan itu mengalami rotasi dengan kecepatan 20 mm hingga 30 mm per tahun.

Danny menambahkan, melihat topografi daerah itu, sulit dilakukan penelitian pola kegempaan dan tsunami dengan memantau terumbu karang karena tak ditemukan pulau yang dekat dengan zona subduksi.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memasang alat GPS di dasar laut. Namun, teknologi itu merupakan teknologi frontier yang baru dirintis Jepang. ”Bila diterapkan, biayanya masih sangat mahal,” lanjutnya.

BPPT Hasilkan Pangan Darurat Pengungsi

Kompas 2009-09-08/HALAMAN 12 e-paper Lingkungan

Jakarta – Bahan makanan yang paling lazim bagi pengungsi akibat bencana, seperti beras dan mi instan, tidak mengandung nutrisi memadai dan pengolahannya butuh air bersih relatif banyak. Menghadapi kendala itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi meneliti pangan darurat pengungsi yang lebih ideal.

”Baru-baru ini formula pangan darurat dengan bahan baku lokal sudah dipastikan. Tetapi, formula itu belum diajukan untuk izin paten,” kata Esti Wijayanti selaku Kepala Bidang Teknologi Pangan Fungsional Pusat Teknologi Bioindustri pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Senin (7/9) di Jakarta.

Karena belum diajukan izin patennya, menurut Esti, formula pangan darurat yang diberi nama ImunoYoi itu belum bisa disampaikan kepada publik.

Prinsipnya, pangan darurat itu merupakan sumber karbohidrat dan protein yang mengandung zat aktif untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Setiap 100 gram ImunoYoi mengandung 500 kilokalori, memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan konsumsi harian pengungsi. Cara mengonsumsinya tidak perlu dimasak lagi sehingga meminimalkan air bersih untuk pengolahannya.

Berbeda dari produk pangan pokok yang didistribusikan pemerintah selama ini, yaitu beras atau mi instan, pengolahan makanan tersebut membutuhkan air bersih. Padahal, dalam kondisi darurat seperti pascagempa, air bersih sulit didapat.

”Pangan darurat dari BPPT itu sangat menarik, tetapi belum pernah dipresentasikan untuk penanggulangan bencana,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi/Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Priyadi Kardono.

Produksi massal

Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar mengatakan, pangan darurat untuk pengungsi bencana alam makin dibutuhkan untuk masa-masa mendatang. Kini diupayakan produksi massal pangan darurat hasil penelitian dan pengembangan BPPT itu.

”BPPT tidak diperbolehkan memproduksi massal pangan darurat ini,” katanya.

Menurut Marzan, untuk memproduksi pangan darurat secara massal, dibutuhkan keterlibatan pihak swasta atau badan pemerintah terkait. BPPT hanya bisa sampai pada tahap inkubasi atau persiapan hitungan skala produksi massal.

Esti mengatakan, sudah ada produsen makanan yang bersedia memproduksi pangan darurat itu. Sebuah institusi pemerintah juga sudah menyanggupi uji coba memproduksi 2.000 potong.

Menurut Marzan, pangan darurat bencana yang dihasilkan BPPT tersebut juga memiliki peluang pemanfaatannya bagi ransum darurat militer.

TN Kutai Menanam Ledakan Masalah

Kompas 2009-09-08/HALAMAN 12 e-paper Lingkungan

Samarinda – Pengurangan luas Taman Nasional Kutai berpotensi memicu ledakan masalah di kemudian hari karena usulan itu muncul dari bermacam-macam motif di belakangnya.

Taman Nasional (TN) Kutai di Kalimantan Timur itu masih bisa diselamatkan dengan menerapkan zona pemanfaatan khusus secepatnya. Konsep ini merupakan jalan tengah antara konservasi dan perlindungan hak-hak sosial budaya masyarakat.

Demikian dikemukakan kalangan pemerhati dan akademisi lingkungan hidup yang dihubungi secara terpisah di Kota Samarinda, Senin (7/9). Mereka dimintai komentarnya seputar pernyataan Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban.

”Kalau orang yang sudah 30 tahun di situ, bisa enclave,” kata MS Kaban menanggapi pertanyaan pers di Kota Samarinda, Sabtu pekan lalu.

Niel Makinuddin, pemerhati lingkungan dan sosial, menyayangkan pernyataan Kaban itu. Masyarakat bisa menganggap Kaban merestui luas TN Kutai dikurangi.

”Lebih dari 50 taman nasional di Indonesia diprediksi mengalami masalah serius. Kebanyakan karakteristik masalahnya serupa dengan TN Kutai,” katanya dalam siaran persnya.

Indonesia bisa disorot secara tajam, bahkan dikucilkan, oleh komunitas pemerhati lingkungan internasional.

Zona pemanfaatan khusus pada prinsipnya mengizinkan orang bermukim di TN Kutai pada lokasi tertentu dengan syarat menaati aturan yang berlaku. Lahan tempat tinggal dan lahan usaha tidak bisa dimiliki, apalagi dijual. Pemukim juga patut menjamin kelestarian lingkungan TN Kutai.

Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman Dr Chandradewana Boer berpendapat sama. Namun, ia lebih menekankan, solusi apa pun, enclave atau zona pemanfaatan khusus, harus segera direalisasikan.

”Saya cenderung zona khusus, tetapi penekanannya pada pengaturan penduduk,” katanya.

Masalah bakal muncul jika enclave dilaksanakan. Boer mengatakan, TN Kutai dikenal amat kaya dengan kandungan batu bara. Pelepasan kawasan itu bakal membuka lebar pintu eksploitasi batu bara.

Warga akan kembali merusak TN Kutai dan mungkin mengusulkan lagi pengurangan luas. Balai TN Kutai menyatakan, pembalakan ilegal, kebakaran, dan penguasaan oleh masyarakat menghancurkan sekitar 53.000 hektar dari 198.629 hektar kawasan itu.

Di habitat orangutan (Pongo pygmaeus morio) itu bermukim sekitar 23.000 warga dari tujuh desa di wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah lokal mengusulkan TN Kutai dikurangi 24.000 hektar

2010, Wangsel Bebas Sampah Plastik

Kendari Ekspres 2009-09-08/HALAMAN 9 Baubau Ekspres

Wangi-Wangi– Guna mengugah kesadaran masyrakat akan bahaya sampah plastik, Camat Wangi-wangi Selatan Nur Saleh meluncurkan program Gerakan Pemberantasan Sampah Plastik (GPSP). Dari gerakan ini diharapkan tahun 2010 Kecamatan Pemekaran Wangi-wangi sudah terbebas dari sampah plastik.

Ia menambahkan, program GPSP merupakan langkah tindak lanjut dari Program Pemda Wakatobi yang telah mencananggkan gerakan terpadu penanggulangan sampah plastik (GPSP).

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Kecamatan Wangi-wangi selatan akan melibatkan anak sekolah mulai  dari SD hingga SMA serta melibatkan masyarakat melalui gerakan Sabtu bersih.

“Pemerintah dan masyarakat Wangsel akan selalu melakukan terobosan baru, terutama dalam mendukung program pemerintah, termasuk penaggulangan sampah plastik”, katanya.

Sebagai langkah awal pelaksanaan program GPSP, pihaknya akan melakukan sosialisasi di tingkat sekolah dasar. Tentunya dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu hal ini dengan pihak Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan olahraga Wakatobi.

“Kalau untuk sosialisasi ditingkat masyarakat umum sudah dilakukan baik melalui masjid-masjid maupun pertemuan langsung dengan masyarakat tingkat desa/kelurahan”, tambahnya.

Pemberantasan sampah plastik kata dia perlu segera dilakukan di Wakatobu ini, mengingat daerah ini sudah menjadi destinasi pariwisata.

Utamanya wisata selam. Jika tidak maka keindahan karang yang ada saat ini dalam beberapa tahun mendatang akan mengalami kerusakan karena tercemar dengan sampah anorganik ini.

‘Mumpung belum parah, saat kita melakukan aksi nyata”, ajaknya.